RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 yang berlangsung di Plaza Pemda, Cikarang Pusat, Senin (27/4).
Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, selaku Inspektur Upacara, serta dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, jajaran pejabat eselon II dan III, serta aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Bekasi.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati Bekasi membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menegaskan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum bagi kita semua untuk memperkokoh komitmen dan peran dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Otonomi daerah adalah instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut disampaikan, tema Hari Otonomi Daerah tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, mencerminkan pentingnya kemandirian daerah yang diiringi dengan tanggung jawab dalam mengelola potensi lokal. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah disebut sebagai kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
“Tanpa koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, tujuan besar pembangunan tidak akan tercapai secara optimal,” lanjutnya.
Dalam amanat tersebut juga ditegaskan sejumlah langkah strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, salah satunya adalah integrasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah yang dinilai masih belum optimal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih program serta rendahnya efektivitas pembangunan.
“Integrasi perencanaan dan penganggaran menjadi sangat penting agar pembangunan berjalan selaras, efektif, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcomes) juga menjadi sorotan utama, di mana birokrasi diharapkan tidak lagi sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat melalui inovasi dan digitalisasi.
“Kita perlu mendorong birokrasi yang lincah, adaptif, dan berorientasi pada hasil melalui pemanfaatan teknologi serta inovasi daerah,” ungkapnya.
Plt. Bupati Bekasi juga menekankan pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal dinilai sebagai fondasi utama bagi daerah dalam merespons kebutuhan pembangunan secara fleksibel.
“Kemandirian fiskal menjadi kunci agar daerah mampu berkembang secara berkelanjutan dan mandiri,” katanya.
Di sisi lain, kolaborasi antar daerah juga dinilai menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi berbagai persoalan lintas wilayah, seperti pengelolaan lingkungan, transportasi, hingga pengendalian banjir dan sampah.
“Permasalahan strategis tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi antar daerah secara terintegrasi,” tegasnya.
Pemerintah daerah juga diminta untuk lebih fokus pada pemenuhan layanan dasar serta pengentasan ketimpangan, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perlindungan sosial.
“Tujuan utama pembangunan adalah memastikan masyarakat mendapatkan layanan dasar yang berkualitas dan merata,” lanjutnya.
Selain itu, penguatan stabilitas dan ketahanan daerah menjadi aspek penting di tengah meningkatnya tantangan global, seperti krisis ekonomi, ketahanan pangan, hingga dampak perubahan iklim.
“Pemerintah daerah harus mampu menjaga stabilitas dan memperkuat ketahanan dalam menghadapi berbagai potensi krisis,” ujarnya.
Dalam amanat tersebut juga disampaikan sejumlah prioritas nasional yang perlu diharmonisasikan di daerah, antara lain penguatan ketahanan pangan, swasembada energi, pengelolaan sumber daya air, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.
“Kita harus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat serta responsif terhadap tantangan global dan perkembangan zaman,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Plt. Bupati Bekasi menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
“Pemerintahan yang baik adalah yang mampu melayani masyarakat dengan integritas dan akuntabilitas tinggi,” tegasnya.
Di akhir amanat, disampaikan bahwa capaian 30 tahun otonomi daerah harus menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Dengan kerja sama dan sinergi yang kuat, saya yakin kita mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan,” katanya.
Selain itu, seluruh pemerintah daerah juga diingatkan untuk tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
“Setiap penggunaan anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menghindari pemborosan yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik,” pungkasnya.(and/*)
