Pegiat Lingkungan Dorong Pemerintah Lestarikan Mangrove

KONDISI MANGROVE: Salah satu rumah warga berada di dekat hutan mangrove yang kian terkikis karena tidak dilindungi, di Desa Pantai Bakti, Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Selasa (26/7). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pegiat lingkungan dari Komunitas Muaragembong, Ucie, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk segera menangani kerusakan hutan bakau atau mangrove di wilayah pesisir Kecamatan Muaragembong, Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Hal itu disampaikan Ucie, disela memperingati hari mangrove Sedunia, Selasa (26/7). Menurutnya, kerusakan hutan mangrove masih terus terjadi di beberapa titik, hingga menyebabkan abrasi yang ikut meluas.


“Dari hasil peninjauan lapangan, kerusakan area hutan bakau masih terjadi di beberapa titik, seperti Pantai Bakti, Pantai Sederhana, Pantai Mekar, Pantai Harapan Jaya, dan Pantai Bahagia,” terang Ucie.

Selain itu, kata dia, abrasi akibat kerusakan hutan mangrove disejumlah titik terus meluas dalam empat tahun terakhir, bahkan sampai sepaha orang dewasa.


Ucie menilai, kerusakan hutan bakau ini disebabkan peralihan fungsi lahan secara masif oleh masyarakat sejak tahun 1990-an, saat perairan Muaragembong dikenal memiliki sumber daya ikan yang melimpah.

“Hutannya diubah menjadi tambak, perubahan dilakukan besar-besaran. Masyarakat menganggap tambak lebih menghasilkan, hutan pada dibabat. Hutan yang dulu dibabat jadi tambak, sekarang terendam karena abrasi. Lalu ditinggal sama penggarap,” sesal Ucie.

Ia mengaku, banyak masyarakat yang masih belum mengetahui cara mengelola lahan tanpa harus merusak lingkungan. Sosialisasi semacam ini yang masih perlu dilakukan, agar kerusakan tidak semakin parah.

“Kalau dulu karena tambak, sekarang karena industri. Jadi sudah ada warga yang berpikir bahwa kalau ada industri dan pabrik, bisa kerja enak. Padahal belum tentu,” bebernya.

Lanjut Ucie, pola pikir masyarakat itu muncul tatkala wilayah tetangga seperti Kecamatan Tarumajaya, Babelan, hingga Karawang sudah memiliki industri di sekitar pesisir pantai. Melihat hal tersebut, masyarakat Muaragembong menjadi tergiur.

“Padahal belum tahu industri itu nantinya ada limbah, bisa jadi lingkungan makin rusak, makin susah dapat ikan karena pada mati. Terus kalaupun iya ada industri, belum tentu warga sekitar yang bekerja, karena ini menyangkut sumber daya manusianya,” terang Ucie.

Dari berbagai persoalan tersebut, Ucie menganggap bahwa masyarakat Muaragembong perlu edukasi secara intensif, tentang pentingnya melestarikan lingkungan. Apalagi sekarang muncul wacana tentang masyarakat yang boleh mengelola hutan melalui program Kehutanan Sosial.

“Jangan sampai program ini memperburuk lingkungan sendiri karena masyarakat tidak bisa mengelola. Di Muaragembong, perlu edukasi semacam ini untuk mengembalikan kondisi Muaragembong seperti semula,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Desa Pantai Bahagia, Ahmad Qurtubi menjelaskan, pembukaan lahan menjadi penyebab menyusutnya luas area hutan bakau di wilayahnya, dari semula 40 hektar menjadi hanya tersisa 14 hektare.

“Kalau sekarang, hutan mangrove di utara sekitar lima sampai tujuh hektare, di selatan juga sama, total tinggal 14 hektare yang tersisa. Kalau dulu sekitar tahun 1980, luas hutan mangrove yang juga menjadi habitat Lutung Jawa di Kampung Muara Bendera ini lebih dari 40 hektare,” ujar Ahmad. (and)