56 Eselon III Perebutkan 15 Kepala OPD

BERI HORMAT : Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, memberi hormat saat mengikuti apel di Kantor Bupati Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, belum lama ini. ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sebanyak 56 Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon IIIa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, akan mengikuti lelag jabatan (open bidding) untuk kenaikan jabatan. Sebagaimana diketahui, ada 15 jabatan eselon II atau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini masih kosong.

”Kami telah mendata para calon yang bisa mengikuti open bidding. Berdasarkan data, yang memenuhi klasifikasi ada 56 pejabat yang bisa mendaftar,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi, Abdillah.


Ia menyampaikan, pejabat tersebut terdiri dari para camat, kepala bagian serta sekretaris dinas. Akan tetapi tidak semua bisa untuk mendaftar, karena ada yang akan memasuki masa pensiun.

Hanya saja, Abdillah belum bisa memastikan kapan akan dilaksanakan open bidding tersebut, untuk mengisi jabatan kosong yang sudah cukup lama.


Sebelumnya, Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, sudah melakukan rotasi lima kepala OPD.

“Kami berencana melakukan rotasi kembali untuk beberapa kepala OPD. Sehingga, bisa diketahui dinas apa saja yang masih kosong, supaya nanti bisa diisi setelah dilakukan open bidding atau seleksi terbuka,” ucapnya.

Disampaikan Abdillah, sejumlah jabatan yang kosong, yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan.

Kemudian, Kepala Dinas Perindustrian, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktur Rumah Sakit Daerah Cibitung, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Satuan Polisi Pamong Praja, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, termasuk Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. (and)