Anggaran Pendidikan Perlu Ditambah

TANPA MEUBELAIR: Sejumlah murid SDN Sukadaya 02, mengikuti kegiatan belajar di ruang kelas tanpa meja dan kursi (meubelair), di Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Rabu (31/8). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPRD Kabupaten Bekasi melalui Badan Anggaran (Banggar) mengusulkan anggaran untuk sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan harus ditambah. Sehingga, tak ada lagi sekolah di Kabupaten yang tidak memiliki meja dan kursi (meubelair).

Pasalnya, sejak beberapa tahun belakangan, masih ditemukan bangunan sekolah yang kurang memadai hingga tanpa meubelair.


“Tentu dalam hal ini harus fokus untuk membahas anggaran buat sarpras pendidikan,” ujar Anggota Banggar DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha.

Diakuinya, terkait sarpras pendidikan di Kabupaten Bekasi, sudah sering viral, karena banyak yang tidak layak. Bahkan sampai mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo di wilayah Muara Gembong.


“Oleh karena itu, perlu ada dorongan supaya anggarannya ditambah. Dan jika tidak maksimal dalam penyerapannya, maka kinerja pejabatnya perlu dievaluasi,” kata Aria.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno mengungkapkan, pada rencana pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) 2023, pihaknya akan meminta data ruang kelas sekolah yang perlu diperbaiki dan dilengkapi fasilitas untuk proses belajar mengajar.

“Kami akan bahas terlebih dahulu mengenai sarpras dan kebutuhan sekolah. Kemudian, baru mekanisme cara kerja dalam pelaksanaan kegiatannya,” ucap Nyumarno.

Sedangkan Kepala Bidang Bangunan Negara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Beni Prawiro menyampaikan, pada tahun ini pihaknya dianggarkan untuk pembangunan dan perbaikan ruang kelas sebesar Rp 98. 483. 000. 000,-.

Anggaran tersebut, kata Beni, untuk pembangunan dan perbaikan 284 ruang kelas untuk tingkat SDN dan SMPN.

“Saat ini sudah mulai berjalan sejumlah pembangunan, dan sebagian kegiatan masih ada yang verifikasi dokumen serta proses lelang,” bebernya.

Lanjut Beni, dengan anggaran tersebut, pembangunan dan perbaikan ruang kelas dikerjakan secara bertahap.

“Jumlah ruang kelas yang rusak dan penambahan ruang kelas baru, masih cukup banyak. Sehingga kami lakukan pembangunan secara bertahap, tentu menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” terang Beni.

Adapun Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi, Carwinda, saat ditanya berapa kekurangan untuk meubelair berikut anggarannya, tidak bisa menjelaskan secara detail.

“Untuk pengadaan meubelair saat ini sedang proses,” jawab Carwinda secara singkat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pemerintah merumuskan besaran anggaran pendidikan 20 persen untuk tahun 2023. Hal tersebut berdasarkan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang sudah disusun pemerintah.

“Kami akan tetap menganggarkan untuk pendidikan 20 persen. Untuk anggaran kesehatan tidak lagi memberikan alokasi khusus pandemi. Namun, anggaran kesehatan yang reguler akan naik dari Rp 133 triliun ke Rp 168,4 triliun. Ini untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, belum lama ini. (and)