RADARBEKASI.ID, BEKASI – Penerapan sistem parkir berbayar di Pemkot Bekasi menuai kritik keras DPRD Kota Bekasi. Pemkot Bekasi dinilai kurang bijaksana dalam penerapan sistem parkir tersebut. Pemkot Bekasi menjadi kantor yang eksklusif khusus untuk golongan tertentu.
Hal itu dilontarkan Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Bambang Supriyadi menyikapi sistem parkir terbaru di area masuk dan keluar kantor Pemkot Bekasi yang diterapkan mulai hari ini, Rabu (1/2/2023).
Pasalnya, sistem parkir terbaru ini membuat kesan kantor Pemkot Bekasi sebagai kantor yang eksklusif. Padahal, itu merupakan kantor pelayanan untuk masyarakat. Siapa saja dapat berkunjung ke sana tanpa batasan akses. ”Kok Pemkot Bekasi jadi eksklusif begitu,” cetusnya, Rabu (1/2/2023).
Selain itu, justru menyuburkan kembali parkir liar di sekitar Pemkot Bekasi, terutama di Jalan Rawatembaga 1 depan kantor Pengadilan Agama Kota Bekasi.
BACA JUGA: Heboh! 18 TKK Mundur, Kabarnya Jadi TKK Pengganti di Pemkot Bekasi Dikutip Rp 40 Juta Per Orang
Lokasi itu menjadi tempat parkir para pegawai Pemkot Bekasi, tamu dan masyarakat yang tidak memiliki kartu akses parkir ke dalam Pemkot Bekasi.
Menurut politisi dari Fraksi Golkar Persatuan ini, secara normatif lahan di Pemkot Bekasi itu mencukupi kebutuhan parkir. Artinya, cukup untuk parkir pegawai di lingkungan Pemkot ditambah para tamu dan masyarakat.
“Kalau nggak mencukupi, ya harus ada kebijakan yang semua orang mendapat manfaatanya dari kebijakan itu. Bukan hanya untuk pejabat dan pegawai tertentu saja,” ungkap pria yang akrab disapa Jibang itu.
BACA JUGA: Massa Geruduk DPRD Kota Bekasi, Desak Wakil Rakyat Gunakan Hak Interpelasi ke Plt Wali Kota Bekasi
“Masyarakat dan tamu juga harus difasilitasi dong. Namanya gedung pemerintah. Artinya yang datang kesitu kan ya tamu, ya masyarakat, ya pegawai, semuanya ada kan,” imbuh Jibang.
Terkait parkir yang disediakan di Stadion Patriot Candrabhaga, Jibang mengatakan, perlu dipikirkan dan dikaji aspek keselamatan para pemilik kendaraan yang parkir di sana.
”Pemkot tolong lihat dari segi keselamatannya. Kalau pegawai itu nanti dia parkirnya di samping Stadion Patriot Chandrabhaga, dia nyebrang, kalau ada apa-apa bagaimana, itu kan harus dipikirkan juga. Meskipun ada jembatan penyeberangan orang (JPO). Efektif atau tidak itu harus dikaji lagi,” protesnya.
BACA JUGA: Parkir Berbayar Mirip Mal Aktif, Parkir Liar Menjamur di Samping Pemkot Bekasi
”Kan bisa saja, misalnya pegawai dilarang bawa mobil ke kantor. Hanya bawa motor yang dibolehkan. Gantinya disiapkan kendaraan oleh Pemkot Bekasi, seperti Trans Patriot,” tandas Jibang. (pay)
