RADARBEKASI.ID, BEKASI – M. Taufik Hidayat, mantan komisioner panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bekasi pada tahun 2009 sekarang Bawaslu, ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif (Pileg) DPRD Kabupaten Bekasi 2024.
Pengalaman sebagai ”wasit” dalam hajat pesta demokrasi di Kabupaten Bekasi, utamanya sebagai pengawas pemilu mendorongnya terjun sebagai calon wakil rakyat. Sama memiliki fungsi kontrol, bedanya kali ini lebih memiliki peranan dalam hal legislasi dan anggaran.
Dia meyakini jika itu dimaksimalkan dianggap bisa menjawab keluhan-keluhan masyarakat, sehingga bisa melakukan perubahaan di Kabupaten Bekasi.
“Kalau tiga fungsi ini dilakukan Insya Allah terjawab semua keluhan-keluhan masyarakat, jangan seperti ini terus. kita harus berubah menjadi lebih baik, lebih maju,” ujar Taufik, kepada Radar Bekasi, Kamis (18/1).
Tak hanya pengalamannya sebagai komisioner Panwaslu, Taufik juga aktif dalam Forum Komunikasi Masjid dan Musala, serta Forum Komunikasi anak TNI/Polri. Aktivitasnya di berbagai organisasi memudahkan langkahnya, karena bertemu banyak masyarakat dan memetakan basis massa yang saat ini didominasi di wilayah perumahan.
BACA JUGA: Kader dan Simpatisan PKS Urunan Buat Kaos Bergambar Pasangan AMIN
Diketahui, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bertarung di Dapil VII Kabupaten Bekasi ini masuk dalam 15 besar perolehan suara terbanyak pada Simulasi Pemilu Radar Bekasi pertengahan Desember 2023 lalu.
Terkait hasil simulasi, Taufik tak ingin jumawa. Dia tetap memaksimalkan basis suara dengan membentuk tiga tim, mulai dari tim inti, manajemen, dan lapangan hingga proses mapping. “Kalau berdasarkan mapping tim kita bekerja, kebanyakan basis masanya berada di wilayah perumahaan,” ucapnya.
Terjun ke lapangan, dirinya juga mengaku banyak keluhan yang disampaikan terkait persoalan lingkungan hingga lapangan pekerjaan. Persoalan tersebut turut menjadi perhatiannya.
Berbicara infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan, sudah ada Dinas di eksekutif yang memiliki peranan. Hanya saja tetap perlu pengawasan atau peran DPRD sebagai fungsi kontrol. (pra/pms)
