RADARBEKASI.ID, BEKASI – Demi terciptanya pemerintahan yang kondusif, diperlukan adanya sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif. Pasalnya, legislatif dan eksekutif merupakan satu kesatuan. Demikian ditegaskan Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary.
Menurutnya, hubungan yang solid dan kompak sangat diperlukan. Pasalnya, kedua lembaga tersebut memiliki peran dan fungsi yang saliang berkaitan terhadap kebijakan dan kebutuhan masyarakat.
“Legislatif dan eksekutif merupakan satu kesatuan dalam pembangunan suatu daerah, dimana posisi keduanya sejajar tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah,” kata Latu Har Hary.
Untuk itu, komunikasi dua arah mesti terjalin dengan baik. Namun sayangnya, Latu mengaku, tak jarang komunikasi DPRD dan Pemkot Bekasi tersendat. Misalnya, ketika diundang rapat dengan DPRD Kota Bekasi, pihak pemerintah Kota Bekasi tak hadir.
“Ini sering terjadi,” imbuhnya.
Bahkan, pihaknya mengaku kesulitan komunikasi dengan Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad. Beberapa kali undangan rapat tak pernah dihadiri.
“Dulu, komunikasi antara Kepala Daerah, baik Pak Rahmat Effendi, Pak Tri Adhianto, sangat bagus! Tapi saat Pak Gani menjabat,
Saat ini seperti ada ‘gap’ antara Pj Wali Kota dengan kami (anggota dewan). Padahal dengan pemimpin sebelumnya tidak pernah seperti ini. Komunikasi berjalan dengan baik,” kritik Latu.
Dia meminta kepada Pj Wali Kota untuk memperbaiki komunikasi dengan DPRD Kota Bekasi guna terciptanya sinergi yang baik antara legislatif dengan eksekutif.
“Kami sebagai jembatan antara masyarakat harus bisa menyampaikan aspirasi dari warga. Kalau seperti ini, kami kesulitan menyampaikan aspirasi,” tegasnya. (sur/adv)
