Berita Bekasi Nomor Satu

Penanganan Darurat Kekeringan di Kabupaten Bekasi Sedot Anggaran BTT Belasan Miliar

ILUSTRASI: Petani berjalan di areal persawahan yang mengering di Tambelang, belum lama ini. Pemkab Bekasi menggunakan anggaran BTT belasan miliar dalam APBD 2024 untuk penanganan darurat bencana kekeringan di wilayah setempat. ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) belasan miliar dalam APBD 2024 untuk penanganan darurat bencana kekeringan di wilayah setempat.

Anggaran tersebut digunakan setelah pemerintah setempat mengumumkan status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan selama 14 hari, dari 30 Agustus hingga 12 September 2024.

Penetapan status tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi Nomor: HK.02.02/Kep.532-BPBD/2024, tertanggal 30 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Pj Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi.

BACA JUGA: Status Tanggap Darurat Kekeringan di Kabupaten Bekasi Berlaku Selama 14 Hari  

Sementara itu, penggunaan anggaran BTT mengacu pada Surat Keputusan Bupati Bekasi No: HK.02.02/Kep.533-BPBD/2024 tentang Pembentukan Tim Komando Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bekasi 2024.

“Ada sekitar Rp10 miliar yang digunakan untuk penanganan darurat kekeringan. Kami juga telah mengeluarkan keputusan mengenai penetapan status tanggap darurat kekeringan,” ujar Dedy.

Dedy menjelaskan bahwa penanganan kekeringan difokuskan pada pertanian dan penyediaan air bersih bagi masyarakat. Berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tugas masing-masing dalam penanganan ini.

Berdasarkan data yang dihimpun, musim kemarau ini berdampak pada kekeringan lahan pertanian di sembilan kecamatan dan 10 desa kesulitan air bersih.

“Ada Dinas Pertanian yang memberikan bantuan untuk bercocok tanam, serta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi yang melakukan normalisasi dan perbaikan saluran air untuk sawah-sawah yang kekeringan,” tambahnya.

BACA JUGA: Pemkab Bekasi Segera Terbitkan SK Tanggap Darurat Kekeringan

Sementara, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Abdillah Majid, mengatakan langkah pertama dalam penanganan kekeringan yakni normalisasi di beberapa titik untuk memperlancar aliran air ke sawah yang kering.

“Pada akhir pekan ini, kami akan turun ke lapangan untuk melakukan normalisasi. Kami berharap normalisasi dan perbaikan saluran air dapat melancarkan perairan para petani,” ungkap Abdillah.

Selanjutnya, Abdillah menambahkan, setelah perairan kembali lancar, pihaknya akan melakukan penanaman bersama untuk menjaga ketahanan pangan dan memastikan hasil panen maksimal.

“Nanti kami akan lakukan menanam bersama supaya ketika panen raya bisa bersamaan dan dapat mendapatkan hasil panen yang maksimal,” ucapnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, Agung Mulia, mengungkapkan bahwa normalisasi akan dilakukan di sembilan kecamatan yang terpapar kekeringan. Sebanyak 7.000 hektar sawah mengalami kekeringan.

“Kami akan bekerja cepat agar manfaatnya dirasakan petani dan masyarakat segera. Keterlambatan dapat mempersulit masyarakat yang bergantung pada pertanian,” ujar Agung.

BACA JUGA: Antisipasi Kekeringan, Pemkab Bekasi Terjunkan Tim Kaji DAS

Pemkab Bekasi telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Tanggap Darurat Kekeringan yang dirancang sebagai langkah cepat dan strategis untuk memastikan ketersediaan air, khususnya bagi para petani yang lahan persawahannya terdampak kekeringan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bekasi, Ani Heryani mengatakan, salah satu langkah penting dalam RAD ini melakukan normalisasi aliran sungai di beberapa titik yang mengalami penyumbatan dan sedimentasi.

Normalisasi ini meliputi pembersihan sungai, pengangkatan sedimentasi, dan perbaikan tanggul guna memastikan aliran air yang lebih lancar dan merata ke seluruh wilayah

“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung debit air dan mencegah terjadinya kekeringan yang lebih parah di daerah-daerah yang rawan,” ujarnya.

Ani menambahkan, selain berupaya memperbaiki Daerah Aliran Sungai (DAS), pemerintah daerah juga memberikan bantuan pompa air kepada para petani yang terdampak kekeringan. Pemberian bantuan ini ditujukan untuk membantu para petani dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian mereka di tengah keterbatasan sumber air.

“Pompa air ini akan didistribusikan secara bertahap ke desa-desa yang paling membutuhkan, dengan harapan dapat membantu para petani mengairi lahan pertanian mereka sehingga produksi pangan tetap terjaga dan stabilitas ekonomi masyarakat dapat dipertahankan,” ungkapnya.(and/oke)

DARURAT KEKERINGAN

DAMPAK

Lahan Sawah Kekeringan

Luas: 7.000 hektar

Tersebar:

  • Cikarang Barat
  • Cikarang Utara
  • Cibitung
  • Sukakarya
  • Karangbahagia
  • Cabang Bungin
  • Pebayuran
  • Tambelang
  • Muara gembong

Kesulitan Air Bersih

Tersebar:

  • Desa Sukawangi
  • Desa Sukaringin
  • Desa Sukadaya
  • Desa Sukabudi
  • Desa Sukatenang
  • Desa Pantai Harapan Jaya
  • Desa Jaya Bakti
  • Desa Lenggah Sari
  • Desa Karang Setia
  • Desa Karang Indah

PENANGANAN

  •  Gelontorkan Anggaran BTT: Rp10 miliaran
  •  Normalisasi Saluran Irigasi/Sungai
  • Bantuan Pompa Air

Sumber: Diolah dari pemberitaan