RADARBEKASI.ID, BEKASI — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi mencatat sebanyak 2.397 kasus tuberkulosis (TBC) ditemukan selama periode Januari hingga Maret 2026.
“Sampai dengan Maret 2026 penemuan kasus TBC sebanyak 2.397,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Bekasi Vevie Herawati, pekan kemarin.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.643 kasus terjadi pada kelompok usia produktif. Menurut Vevie, sebagian besar penularan terjadi melalui kontak erat di lingkungan rumah maupun pergaulan terdekat dengan penderita TBC. Kondisi itu membuat penyebaran penyakit berlangsung cepat, terutama di kawasan padat penduduk.
Pemerintah Kota Bekasi sebenarnya telah menggencarkan deteksi dini melalui berbagai program. Skrining TBC kini terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk pelajar maupun masyarakat umum. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan melalui fasilitas layanan kesehatan hingga Posyandu.
“Kota Bekasi telah memiliki Keputusan Wali Kota tentang tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis Kota Bekasi,” ujar Vevie.
Selain membentuk tim percepatan, seluruh kelurahan di Kota Bekasi kini telah memiliki jejaring layanan TBC melalui program Kecamatan Bebas Tuberkulosis (Kebas TB). Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan besar di lapangan.
Salah satu hambatan utama adalah stigma negatif terhadap penderita TBC. Banyak pasien memilih menutup diri karena takut dijauhi lingkungan sekitar. Akibatnya, proses pengobatan yang seharusnya dijalani selama berbulan-bulan kerap terputus di tengah jalan.
“Stigma negatif masih melekat pada penderita TBC, takut dijauhkan dari pergaulan atau malu,” ungkap Vevie.
Tak sedikit pasien yang menolak dikunjungi petugas kesehatan karena khawatir tetangga mengetahui penyakit yang dideritanya. Padahal, kunjungan rumah menjadi bagian penting untuk memastikan pasien rutin menjalani pengobatan.
Selain stigma sosial, kejenuhan menjalani pengobatan juga menjadi persoalan serius. Banyak pasien berhenti minum obat setelah merasa kondisi tubuh membaik, meski sebenarnya belum sembuh total.
“Kemudian pengobatan yang panjang sehingga jika pasien bosan minum obat atau merasa sudah sembuh maka obat tidak dihabiskan,” lanjutnya.
Persoalan lain muncul ketika petugas kesehatan kehilangan jejak pasien. Sejumlah pasien diketahui pindah alamat tanpa pemberitahuan atau tidak lagi datang kontrol dan mengambil obat. Bahkan saat dilakukan pelacakan, alamat yang diberikan ternyata tidak sesuai.
Akibat berbagai kendala tersebut, tingkat keberhasilan pengobatan TBC di Kota Bekasi saat ini baru mencapai 49 persen, jauh di bawah target nasional sebesar 90 persen.
Padahal, seluruh layanan pengobatan TBC di Kota Bekasi dipastikan dapat diakses secara gratis.“Untuk pengobatan TBC di Kota Bekasi gratis,” tegas Vevie.
Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, menilai tingginya angka kasus TBC harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya tanggung jawab rumah sakit maupun Dinas Kesehatan semata.
“Ini saya rasa bukan hanya urusan rumah sakit atau dinas kesehatan, tapi tanggung jawab bersama,” katanya.
Menurut Wildan, dominasi kasus pada usia produktif dapat berdampak luas terhadap kondisi ekonomi keluarga. Ketika kepala keluarga atau anggota keluarga usia kerja terserang TBC, produktivitas menurun dan beban ekonomi rumah tangga ikut meningkat.
Karena itu, ia meminta edukasi terkait TBC diperkuat hingga tingkat RT/RW dan komunitas masyarakat agar stigma negatif terhadap pasien bisa dikurangi.
“Kami di Komisi IV terus mendorong penguatan pencegahan, deteksi dini, pengobatan secara tuntas, serta perbaikan lingkungan dan edukasi untuk TBC,” ujarnya.
Wildan juga menegaskan bahwa TBC tidak mudah menular seperti anggapan sebagian masyarakat selama ini. Penularan biasanya terjadi akibat kontak erat dalam waktu lama, terutama di lingkungan rumah.
“Tidak seperti yang kita bayangkan bertemu orang TB lalu tertular. Paling rentan adalah yang tinggal dalam satu rumah,” jelasnya.
Selain penguatan layanan kesehatan dan edukasi, DPRD juga meminta pemerintah memperbaiki kualitas lingkungan permukiman warga. Sanitasi buruk, ventilasi yang tidak memadai, serta kawasan padat penduduk dinilai menjadi faktor yang memperbesar risiko penularan TBC.
“Kita juga mendorong agar perbaikan kualitas lingkungan dan sanitasi warga. Ketika kualitas lingkungannya meningkat, penyakit-penyakit seperti ini bisa dicegah,” tandas Wildan.(sur)
