RADARBEKASI.ID, BEKASI – Di tengah sorotan publik terhadap kasus dugaan korupsi yang mengguncang Badan Gizi Nasional (BGN), para Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) justru sedang banting tulang di garis depan dalam menyukseskan program.
Dengan anggaran bahan makanan yang terbatas, mereka dituntut menyajikan menu bergizi, aman, dan layak konsumsi bagi jutaan penerima manfaat.
Di balik satu porsi makanan yang kerap dinilai “terlalu sederhana” oleh publik, terdapat perhitungan anggaran yang ketat. Berdasarkan petunjuk teknis program, porsi kecil hanya memiliki alokasi bahan pangan Rp8 ribu, sementara porsi besar Rp10 ribu. Sisanya dari pagu Rp13 ribu hingga Rp15 ribu per porsi digunakan untuk biaya operasional dapur.
Salah satu pengelola SPPG di Kota Bekasi yang namanya enggan dikorankan mengungkap, persepsi masyarakat sering kali tidak sejalan dengan kondisi yang dihadapi pengelola di lapangan.
“Yang beredar selama ini seolah-olah satu porsi nilainya Rp15 ribu semua untuk makanan. Padahal tidak. Untuk porsi kecil bahan makanannya Rp8 ribu, porsi besar Rp10 ribu. Sisanya digunakan untuk operasional dapur,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Kamis (4/6).
Dari biaya operasional tersebut, dapur harus menanggung berbagai kebutuhan mulai dari listrik, air, bahan bakar kendaraan distribusi, hingga honor relawan yang setiap hari menyiapkan dan mengantarkan makanan.
Tak hanya itu, untuk menjadi mitra MBG, yayasan pengelola harus menyiapkan modal yang tidak sedikit. Biaya pembangunan satu dapur hingga siap beroperasi diperkirakan mencapai Rp2 miliar hingga Rp3 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk menyewa lokasi, merenovasi bangunan sesuai standar BGN, membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL), melengkapi peralatan dapur, menyediakan ompreng, kendaraan operasional, hingga mengurus berbagai dokumen perizinan seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikasi halal.
Dengan investasi sebesar itu, pengelola memperkirakan butuh lebih dari satu tahun untuk mengembalikan modal awal yang telah dikeluarkan.
“Sebenarnya cukup berisiko bagi yayasan maupun relawan. Kalau sewaktu-waktu program berhenti, biaya yang sudah dikeluarkan sangat besar,” katanya.
Tantangan semakin berat ketika harga bahan pangan melonjak. Saat Ramadan lalu, misalnya, sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga yang memaksa dapur melakukan subsidi silang antar-menu agar standar gizi tetap terpenuhi.
“Kalau hari ini biaya bahan baku melebihi anggaran, kami harus menyesuaikan menu di hari berikutnya. Misalnya dari ayam atau daging diganti variasi lain seperti telur atau rolade untuk menutup kekurangan anggaran sebelumnya,” jelasnya.
Beban operasional juga meningkat saat Ramadan karena adanya tambahan kebutuhan kemasan plastik, kotak mika, hingga tas distribusi.
Meski berada di bawah tekanan anggaran dan sorotan publik, pengelola mengaku tidak ingin mengorbankan kualitas makanan. Setiap insiden keracunan yang terjadi di daerah lain menjadi pengingat agar seluruh proses produksi dilakukan secara ekstra hati-hati.
“Saya juga punya anak. Kalau anak saya menerima MBG, tentu saya ingin makanan yang diberikan berkualitas. Prinsipnya kami memasak seperti memberi makan anak sendiri,” ujarnya.
Dalam operasional sehari-hari, satu dapur bahkan harus menyewa tiga kendaraan sekaligus. Dua unit digunakan untuk distribusi makanan, sementara satu kendaraan lainnya digunakan untuk belanja bahan baku. Belum termasuk biaya tak terduga akibat kerusakan alat maupun perlengkapan dapur yang seluruhnya ditanggung yayasan.
Karena itu, ia menilai anggaran besar program MBG seharusnya lebih difokuskan untuk meningkatkan kualitas menu dan pelayanan daripada pengadaan barang yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan penerima manfaat.
Ia juga meminta pemerintah menertibkan dapur-dapur yang beroperasi tanpa memenuhi standar. Menurutnya, keberadaan dapur yang tidak layak justru berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap program secara keseluruhan.
“Dapur yang tidak memenuhi syarat harus ditertibkan. Jangan sampai yang sudah berupaya memenuhi seluruh standar ikut terkena dampaknya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BGN, Nanik S. Deyang, memastikan lembaganya akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Alih-alih menambah titik baru, BGN memilih fokus memperbaiki dapur yang telah beroperasi.
“Sudah ada sekitar 27 ribu dapur yang beroperasi. Kami akan bereskan dulu yang ada sekarang,” kata Nanik.
Menurutnya, evaluasi dilakukan karena distribusi dapur saat ini masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan aglomerasi, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) belum terlayani secara optimal.
BGN juga menerapkan moratorium pembukaan dapur baru sambil menghitung kebutuhan ideal di setiap daerah. Dapur yang tidak memenuhi standar operasional akan dikenai sanksi penghentian sementara atau suspensi.
Selain itu, BGN mulai menggeser fokus dari mengejar jumlah penerima manfaat menuju peningkatan kualitas layanan. Kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita akan menjadi prioritas utama dalam intervensi gizi, khususnya di wilayah 3T.
“Kami sudah menyampaikan kepada Presiden bahwa tahun ini fokus kami bukan mengejar kuantitas, tetapi memperbaiki kualitas pelaksanaan program,” tegas Nanik.(sur)
