RADARBEKASI.ID, BEKASI – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat disambut beragam partai politik di Kabupaten Bekasi. Meski memiliki pandangan berbeda soal mekanisme pemilihan, mereka menyatakan menghormati putusan lembaga konstitusi tersebut.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Jiovanno Nahampun, menilai putusan MK sudah tepat karena menempatkan rakyat sebagai pemegang penuh kedaulatan dalam memilih kepala daerah.
“Itu sudah sangat tepat ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilihan kepala daerah dipilih melalui rakyat. Sehingga masyarakat mempunyai kewenangan penuh di bilik suara,” ujarnya, kepada Radar Bekasi, Selasa (30/6).
Politikus yang akrab disapa Jio itu berharap DPR RI menghormati putusan MK. Menurut dia, sejak awal PDI Perjuangan mendorong agar Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung.
“Kami sangat bangga dengan keputusan ini. Kami sangat mendorong itu sejak awal. Legislatif yang ada di pusat yaitu DPR RI harus menghormati Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.
Jio menilai Pilkada langsung memberi ruang bagi calon kepala daerah untuk berinteraksi dengan masyarakat selama tahapan pemilihan. Dengan begitu, calon dapat memahami persoalan riil yang dihadapi warga, sesuatu yang dinilainya tidak akan terjadi apabila kepala daerah dipilih melalui DPRD.
Sikap berbeda disampaikan DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi. Meski mengakui dari perspektif partai politik lebih cenderung mendukung pemilihan melalui DPRD, Gerindra tetap menyatakan menghormati putusan MK.
“Kita menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi, setiap apa yang menjadi ketentuan atau jadi hukum wajib ikuti, kita patuhi,” ujar Ketua Bappilu DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi, Ahmad Firmansyah.
Firman mengatakan Pilkada langsung tidak serta-merta menghapus persoalan yang selama ini kerap muncul, seperti praktik politik uang dan mobilisasi massa. Karena itu, menurut dia, partai politik tetap memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
“Meski pemilihan langsung itu memperkuat demokrasi, praktik politik uang dan mobilisasi masa, ini masih menjadi isu atau tantangannya. Artinya, putusan ini juga enggak otomatis menghapus permasalahan terkait pemilihan langsung,” tuturnya.
Ia menambahkan, sekalipun kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, peran partai politik tetap penting dalam membangun pendidikan politik dan memperkuat kualitas demokrasi. (pra)
