RADARBEKASI.ID, BEKASI – Di tengah harga sejumlah bahan pangan yang masih berfluktuasi, Pemerintah Kota Bekasi kembali menggelar Pasar Murah Mandiri. Warga dapat membeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) seharga Rp12.500 per kilogram, lebih murah dibanding harga pasar yang telah menyentuh sekitar Rp14.000 per kilogram.
Pasar Murah Mandiri yang digelar Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi berlangsung di Aula Kecamatan Bekasi Selatan, Selasa (21/7). Program tersebut merupakan bagian dari rangkaian pasar murah di 12 kecamatan hingga akhir Juli 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan harga kebutuhan pokok.
Camat Bekasi Selatan Karya Sukmajaya mengapresiasi pelaksanaan pasar murah di wilayahnya karena dinilai membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena dapat meringankan beban belanja masyarakat. Antusiasme warga juga cukup tinggi karena pilihan kebutuhan pokok yang tersedia cukup beragam,” ujar Karya.
Ia berharap kegiatan serupa dapat diperluas hingga menjangkau seluruh kelurahan di Kecamatan Bekasi Selatan agar manfaatnya dirasakan lebih banyak masyarakat.
Analis Perdagangan Disdagperin Kota Bekasi Eko Widatmiko mengatakan, pasar murah mandiri menjadi salah satu strategi pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas pangan.
“Tujuan utamanya menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu stabilisasi harga kebutuhan pokok di Kota Bekasi,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, Disdagperin menggandeng sejumlah mitra, mulai dari Perum Bulog, ritel modern, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sejumlah ritel yang terlibat antara lain Naga Swalayan, Hari-Hari, Alfamart, dan Prima Freshmart.
Menurut Eko, komoditas yang paling diminati masyarakat adalah beras SPHP karena dijual lebih murah dibanding harga di pasaran.
“Harga beras medium di pasaran sekitar Rp14.000 per kilogram, sedangkan di pasar murah kami menjual beras SPHP Rp12.500 per kilogram,” jelasnya.
Eko menambahkan, pelaksanaan pasar murah tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh kegiatan diselenggarakan melalui kolaborasi dengan Bulog, ritel modern, dan UMKM tanpa subsidi pemerintah.
“Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan masyarakat dengan pelaku usaha agar kebutuhan pokok bisa diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau,” ungkapnya.
Program Pasar Murah Mandiri dimulai pada 10 Juli 2026 di Kecamatan Pondok Melati dan kini telah memasuki pelaksanaan di kecamatan ketujuh dari total 12 kecamatan yang menjadi sasaran.
Eko berharap kegiatan tersebut mampu menjaga kemampuan belanja masyarakat sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi di Kota Bekasi.
“Harapannya daya beli masyarakat tetap terjaga, harga kebutuhan pokok stabil, dan inflasi daerah dapat dikendalikan,” pungkasnya. (pay)
