RADARBEKASI.ID, BANDUNG – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jawa Barat hingga 30 Juni 2026 tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global. APBN Jawa Barat mencatatkan surplus regional sebesar Rp19,06 triliun. Total pendapatan negara yang berhasil dihimpun mencapai Rp74,61 triliun atau 39,58 persen dari target, sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp55,54 triliun atau 51,04 persen dari pagu anggaran.
Hingga akhir Juni 2026, penerimaan negara tumbuh 9,06 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang penerimaan perpajakan sebesar Rp70,98 triliun yang meningkat 9,77 persen. Penerimaan itu terdiri atas penerimaan sektor pajak sebesar Rp56,65 triliun atau tumbuh 16 persen, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp14,33 triliun, namun mengalami kontraksi 9,46 persen.
Hampir seluruh jenis penerimaan pajak mencatatkan pertumbuhan, kecuali pajak lainnya. Berdasarkan lapangan usaha, sektor keuangan dan asuransi menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dengan kenaikan 104,58 persen, disusul sektor perdagangan 51,59 persen, industri 44,60 persen, real estat 39,67 persen, serta aktivitas profesional 37,91 persen. Meski demikian, kontributor terbesar penerimaan perpajakan tetap berasal dari sektor industri pengolahan yang menyumbang Rp25,65 triliun atau 45,28 persen dari total penerimaan pajak di Jawa Barat.
Kinerja penerimaan pajak di wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat III juga menunjukkan tren positif. Hingga 30 Juni 2026, realisasi penerimaan neto mencapai Rp15,33 triliun atau tumbuh 20,02 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang PPh Pasal 21 yang meningkat 37,60 persen dengan realisasi Rp2,29 triliun, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yang melonjak 48,01 persen menjadi Rp746,37 miliar, serta PPN Dalam Negeri yang tumbuh 18,30 persen dengan realisasi neto Rp6,15 triliun.
Secara sektoral, pertumbuhan penerimaan Kanwil DJP Jawa Barat III didorong sektor administrasi pemerintahan yang melonjak 402,02 persen, sektor real estat 68,42 persen, angkutan dan pergudangan 41,60 persen, serta perdagangan 23,52 persen dengan kontribusi 25,9 persen terhadap total penerimaan. Sementara sektor industri pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar dengan sumbangan 37,2 persen atau Rp6,43 triliun, tumbuh 15,52 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp3,63 triliun atau 53,11 persen dari target 2026. Meski demikian, PNBP mengalami kontraksi 3,15 persen akibat penurunan penerimaan PNBP lainnya sebesar 15,99 persen, terutama dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran sebelumnya serta pendapatan jasa layanan pendidikan pada satuan kerja non-BLU.
Di sisi belanja, realisasi Belanja Negara mencapai Rp55,54 triliun atau 51,04 persen dari pagu Rp108,82 triliun. Secara tahunan, realisasi tersebut mengalami kontraksi tipis 0,16 persen, dipengaruhi penurunan Transfer ke Daerah sebesar 13,62 persen. Meski demikian, Belanja Kementerian/Lembaga tetap tumbuh 29,62 persen dengan realisasi Rp22,45 triliun atau 47,10 persen dari pagu. Kenaikan tertinggi terjadi pada Belanja Modal yang mencapai Rp2,62 triliun, melonjak 129,72 persen dibanding Juni 2025.
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tercatat sebesar Rp33,09 triliun atau 54,12 persen dari pagu, turun 13,62 persen. Penyaluran Transfer ke Daerah mencapai Rp31,87 triliun atau 53,80 persen dari pagu, terkontraksi 8,23 persen. Sementara Dana Desa terealisasi Rp1,22 triliun atau 63,94 persen dari pagu, turun 65,92 persen akibat sempat tertahannya penyaluran pada awal tahun hingga terbitnya PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Sejumlah program prioritas nasional juga terus berjalan di Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 14,64 juta penerima manfaat di 27 kabupaten/kota melalui 6.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan melibatkan 30.066 pemasok. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah membiayai 24.464 unit rumah dengan nilai realisasi Rp3,2 triliun, melibatkan 18 asosiasi, 1.981 pengembang, dan 1.427 perumahan.
Di sektor pendidikan dan koperasi, telah terbentuk 5.970 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan pemetaan gerai aktif mencapai 58,3 persen. Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di 22 lokasi dengan 81 rombongan belajar, sementara Program SMA Unggul Garuda dikembangkan di sejumlah sekolah di Jawa Barat.
Pada sektor ketahanan pangan, pemerintah merealisasikan anggaran Rp3,68 triliun atau 56,65 persen dengan produksi padi mencapai 2,48 juta ton. Selain itu, subsidi listrik sebesar Rp5,7 triliun juga disalurkan untuk mendukung ketahanan energi.
Hingga Juni 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp19,67 triliun kepada 299,7 ribu debitur atau berkontribusi 11,50 persen terhadap total penyaluran KUR nasional. Penyaluran terbesar berada di sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp7,61 triliun. Sementara Kredit Ultra Mikro (UMi) telah disalurkan sebesar Rp1,14 triliun kepada 201,3 ribu debitur.
Dari sisi makroekonomi, perekonomian Jawa Barat pada triwulan I 2026 tumbuh 5,79 persen secara tahunan dan 0,24 persen dibanding triwulan sebelumnya. Inflasi Juni 2026 tercatat 3,08 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,02. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Majalengka sebesar 3,4 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Subang sebesar 2,6 persen. Komoditas penyumbang utama inflasi yakni emas perhiasan sebesar 0,70 persen, bensin 0,25 persen, dan beras 0,16 persen.
Sementara itu, neraca perdagangan regional hingga April 2026 mencatat surplus USD2,41 miliar, sehingga akumulasi surplus Januari–Mei 2026 mencapai USD11,31 miliar. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juni 2026 naik 0,57 persen menjadi 118,97, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) meningkat 0,7 persen menjadi 117,69.
Pemerintah menilai APBN Regional Jawa Barat tetap resilien, adaptif, dan kredibel dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ke depan, pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara, menjaga kesehatan fiskal, serta mempercepat realisasi anggaran guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat. (*)
