RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi III DPRD Kota Bekasi menaruh harapan besar pada program digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mulai dijalankan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Langkah tersebut diyakini menjadi kunci untuk menutup celah kebocoran penerimaan daerah sekaligus mendongkrak pendapatan Kota Bekasi dalam beberapa tahun ke depan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, mengatakan digitalisasi bukan sekadar perubahan sistem administrasi, melainkan transformasi tata kelola pendapatan yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diawasi. Menurutnya, keberhasilan sejumlah daerah seperti Surabaya dan Malang membuktikan digitalisasi mampu meningkatkan PAD secara signifikan.
“Kita Kota Bekasi juga bisa, mungkin dua tahun yang akan datang pasti akan ada kenaikan yang signifikan kalau kita sudah sama-sama punya keinginan untuk sama-sama bekerja dengan baik dan mendigitalisasi semua unsur pendapatan daerah,” ujarnya.
Arif menilai langkah awal yang dilakukan Bapenda sudah berada di jalur yang tepat. Namun, keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang mengoperasikan sistem tersebut.
“Pemerintah Kota Bekasi sudah mulai ikut dalam program digitalisasi pendapatan asli daerah. Ini sudah cukup baik saya rasa, tinggal SDM-SDM lain untuk mensupport pendapatan daerah ini lebih baik,” katanya.
Selain membangun SDM yang kompeten, Arif menekankan pentingnya memperkuat tim pengawasan dan penindakan terhadap wajib pajak yang masih menunggak kewajibannya. Menurutnya, Komisi III selama ini telah berkoordinasi dengan Bapenda dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (adv/sur)
