Oleh: Dahlan Iskan
Ada semacam ayat baru menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang dibuka Presiden Prabowo kemarin.
Bunyi ”ayat” itu: “la miftaha wa la yahya”.
Bagi orang NU maknanya jelas: ada pihak yang tidak ingin Miftah dan Yahya terpilih lagi. “La” dalam bahasa Arab berarti ”tidak”. “Wa” artinya “dan”. Tidak Kiai Miftah (Akhyar) dan tidak Kiai Yahya (Staquf).
Dua tokoh itu memang berkonflik sangat tajam dua tahun terakhir. Sampai ada ketua umum tandingan.
Semua konflik itu ingin diselesaikan lewat Muktamar di Pondok Pesantren “Bintang Sembilan” Tambak Beras, Jombang. Tapi Gus Yahya masih ingin jadi ketua umum lagi. Pendukungnya masih kuat.
Kiai Miftah juga masih dijagokan untuk kembali menjadi rais am, pemimpin tertinggi dalam struktur NU. Tokoh seperti Gus Ipul –Saifullah Yusuf, sekjen PBNU yang juga menteri sosial kabinet Prabowo– terlihat ingin memasangkan Kiai Miftah dengan Gus Kikin: sebagai Rais Am dan Ketua Umum.
Gus Ipul harus berjuang keras agar Gus Kikin, pengusaha migas yang kemudian jadi kiai Pondok Tebuireng, bisa terpilih.
Gus Ipul punya cara yang sangat pragmatis. Mantan ketua umum Gerakan Pemuda Ansor –underbow militan NU– itu sudah sangat berpengalaman “bertempur” di pemilihan apa pun. Termasuk tiga kali di Pilgub Jatim –dua kali menang, sekali kalah.
Ia banyak belajar dari kekalahannya lawan Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim. Ia tidak ingin kalah lagi di pemilihan rais am dan ketua umum PBNU. Ia jadi lokomotif tim sukses pasangan Kiai Miftah dan Gus Kikin.
Tapi ada tim lain yang juga punya lokomotif yang menderu keras: tim Nusron Wahid, juga mantan ketua umum GP Ansor yang kini menteri Agraria di kabinet Presiden Prabowo. Nusron menginginkan Kiai Zulfa dari Banten sebagai ketua umum.
Masih ada satu lokomotif besar lainnya: Muhaimin Iskandar. Ia ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa. Ia mantan ketua umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia-nya NU yang kini menjabat menteri koordinator dalam kabinet Presiden Prabowo. Ia menginginkan KH Yusuf Chudlori sebagai ketua umum NU.
Rasanya Prabowo bisa tepuk jidad kalau tiga-tiganya minta restunya.
Tiga jagoan itulah yang sebenarnya sedang bertempur di dalam selimut. Tiga-tiganya jagoan dalam memenangkan persaingan dalam berbagai muktamar. Cara-cara apa pun bisa di-copy untuk diterapkan di Muktamar ke-35 sekarang ini. Termasuk cara karantina.
Tiga tim dari tiga lokomotif itu sampai punya gerakan “jemput bola”. Mereka saling menjemput peserta muktamar di bandara. Mereka saling menyediakan angkutan gratis. Bukan dibawa ke Jombang tapi ke tempat persinggahan misterius di suatu tempat. Ada yang menyebut mereka itu disekap. Setidaknya dikarantina.
Pokoknya mereka dikumpulkan sampai berhasil diyakinkan untuk mau memilih calon yang diinginkan. Setelah berhasil, peserta itu masih harus dijaga, diawasi, diintip, dibuntuti: jangan sampai berkhianat.
“Sebenarnya yang membuat ruwet muktamar ini ya hanya tiga orang itu. Mereka dalangnya. Dari muktamar ke muktamar,” ujar seorang Gus muda tamatan luar negeri yang bersikap netral.
Demikian juga tokoh NU yang juga kiai terkemuka, putra salah satu pendiri NU, Kiai Asep Saifuddin Chalim. Kiai Asep sampai marah besar melihat praktik perebutan pemilik suara menjelang muktamar ini.
“Sudah sangat memalukan,” ujar pengasuh pesantren Amanatul Ummah di Pacet, Mojokerto yang terkenal itu. Kiai Asep sendiri menginginkan agar kiai besar dari Ploso Kediri sebagai rais am yang baru nanti: KH Nurul Huda Djazuli.
Seorang kiai muda lainnya mencatat “inilah muktamar dengan tingkat intervensi terparah kedua setelah muktamar Cipasung”.
Agak beda.
Intervensi di Cipasung, Tasikmalaya, saat itu karena pemerintahan Presiden Soeharto tidak menginginkan Gus Dur terpilih sebagai ketua umum. Tapi pemilik suara di muktamar Cipasung luar biasa dalam menjaga martabat NU. Mereka tidak berhasil dibeli. Tidak mampu dipecah belah. Tidak takut ditekan. Gus Dur tetap terpilih.
Saya hadir di muktamar Cipasung sebagai direktur utama Bank Nusuma –milik NU. Gus Dur adalah komisaris utama. Kiai Ma’ruf Amin sebagai komisaris. Posisi saya sebagai peninjau.
Kini begitu banyak yang merindukan situasi independen muktamar Cipasung. Banyak yang berharap para pemilik suara di Muktamar NU kali ini punya martabat seperti di muktamar Cipasung. Tidak terbeli. Tidak takut. Tidak terpengaruh.
Menghadapi banyaknya godaan saat ini sampai ada yang usul: agar pemilihan ketua umum tidak lagi lewat pemilihan langsung. Diganti seperti ini: setiap cabang memasukkan lima calon. Setelah nama-nama terkumpul dilihatlah siapa sembilan nama yang mendapat suara terbanyak. Sembilan nama itu diserahkan ke Ahlul Halli wal ‘Aqdi (Ahwa). Ahwa-lah yang memilih salah satunya sebagai ketua umum. Tidak harus yang dapat suara terbanyak.
Ketika tiba saatnya pemilihan ketua umum Ahwa memang sudah terbentuk. Bahkan rais am yang baru sudah terpilih. Ahwa dan rais am baru menentukan ketua umum yang baru.
Soal sistem pemilihan Ahwa NU sudah ”matang”: sudah tiga kali muktamar pakai cara baru itu. Setiap cabang dan wilayah mengirim sembilan nama calon. Sembilan nama yang memperoleh suara terbanyak menjadi Ahwa. Lalu Ahwa bersidang untuk memilih rais am.
Di muktamar Lampung yang lalu, yang memperoleh suara terbanyak tidak terpilih. Itu karena KH Dimyati Rais (503 suara) menyatakan tidak bersedia menjadi rais am.
Peraih suara terbanyak kedua pun tidak bersedia. Maka peraih suara terbanyak ketiga ditanya: bersedia atau tidak. Yang ditanya tidak menjawab ”iya” tidak juga menjawab “tidak”. Itu ditafsirkan sebagai bersedia: KH Miftakhul Akhyar dari Surabaya.
Cara itu akan dilakukan lagi di muktamar kali ini. Jadwal pemilihan Ahwa itu Sabtu besok. Minggu lusa giliran pemilihan ketua umum: entah masih dengan cara lama atau sudah dengan cara baru. Tergantung hasil sidang pembahasan tata tertib yang jadwalnya berlangsung Jumat hari ini.
Maka inilah hari Jumat gawat bagi Muktamar NU Tambakberas. Mereka bisa saling gegeran untuk menggolkan konsep tata tertib masing-masing. Atau ternyata mereka ger-geran menertawakan cara-cara tidak terpuji yang terjadi.(Dahlan Iskan)
