RADARBEKASI.ID,BEKASI- Adanya moratorium atau penghentian sementara izin pembangunan perumahan di wilayah Provinsi Jawa Barat termasuk di Kabupaten Bekasi turut memengaruhi pendapatan daerah dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Hal itu turut menjadi catatan dan tindak lanjut pasca evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2025.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam mengatakan, surat edaran dari Gubernur Jawa Barat terkait moratorium izin perumahan ditindaklanjuti oleh Plt Bupati sehingga izin mendirikan perumahan sementara ditangguhkan hingga batas waktu yang ditentukan.
Alhasil, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan, banyak yang mengeluh. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar Plt Bupati merevisi surat edaran terkait moratorium perizinan perumahan guna meningkatkan kembali PAD.
“Ternyata hasilnya banyak yang mengeluh, tentunya bupati akan merevisi surat edaran terkait moratorium perizinan perumahan, supaya PAD kita bertambah,” ujarnya kepada Radar Bekasi, usai pertemuan antara pimpinan DPRD dengan Plt Bupati, Selasa (8/9/26).
Dia tak menampik jika revisi itu dilakukan akan memberikan dampak. Tidak serta merta soal peningkatan PAD, Saeful juga menekankan pengembang perumahan harus benar-benar memenuhi syarat perizinan.
Tidak hanya sekadar kelengkapan berkas administrasi, salah satunya memaksimalkan peil banjir untuk benar-benar dilaksanakan. “Tentunya kita harus juga memaksimalkan peil banjir betul-betul dilaksanakan. Bukan cuma sekadar dokumen persyaratan administrasi, tapi betul-betul dilakukan atau dilaksanakan di lapangan,” tegasnya.
Selain soal pendapatan dari BPHTB yang menurun, DPRD Kabupaten Bekasi membeberkan ada catatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD.
“Jadi pertama soal BLUD dan kedua tentang BPHTB. Itu menjadi catatan dari evaluasi Gubernur terkait P2ABD 2025,” jelasnya.
Saeful mengatakan target BLUD RSUD jauh dari harapan, dan menjadi catatan untuk kedepannya. “Kalau nilainya (penurunan) berapa saya lupa. Tentu saja ada alasan-alasan, itu juga menjadi catatan,” pungkasnya. (pra)
