RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama pemerintah pusat terus mematangkan rencana pembangunan embung di wilayah Cibarusah sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan sumber daya air, mengantisipasi banjir, sekaligus mengatasi persoalan kekeringan yang berdampak pada lahan pertanian.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Pembangunan Embung yang dipimpin langsung Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja bersama perwakilan Kementerian Pertanian secara daring dari Command Center Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Jumat (25/9).
Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan rencana pembangunan embung di Cibarusah memiliki arti penting bagi Kabupaten Bekasi, khususnya dalam mendukung kawasan pangan sekaligus memperkuat sistem pengelolaan air di wilayah yang memiliki potensi kekeringan pada musim kemarau dan risiko banjir saat musim penghujan.
Menurutnya, secara geografis Kabupaten Bekasi merupakan wilayah hilir dari aliran air yang berasal dari kawasan Bogor dan Cianjur. Pada musim penghujan, debit air dari wilayah hulu tersebut mengalir menuju Kabupaten Bekasi hingga masuk ke Sungai Citarum dan bermuara di wilayah Muaragembong.
Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi melalui pengelolaan air yang lebih baik. Terlebih, wilayah Muaragembong juga memiliki kerentanan terhadap banjir rob sehingga peningkatan debit air pada musim penghujan dapat berdampak terhadap wilayah yang lebih luas.
“Dengan adanya rencana pembangunan embung ini, tentu sangat kami butuhkan dan sangat penting bagi Kabupaten Bekasi. Ini salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi potensi banjir sekaligus mengatur ketersediaan air, terutama untuk mendukung kawasan pangan,” ujar Asep.
Selain aspek pengendalian air, pembangunan embung yang direncanakan berada di kawasan pangan Cibarusah juga diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengelolaan sumber daya air untuk mendukung aktivitas pertanian.
Dalam pembahasan tersebut, Pemkab Bekasi juga menegaskan kesiapan untuk mendukung tahapan persiapan pembangunan, termasuk terkait kebutuhan lahan. Namun, sebelum proses tersebut berjalan lebih lanjut, pemerintah daerah akan melakukan kajian terhadap lokasi serta status dan kepemilikan lahan yang akan digunakan.
“Untuk penyiapan lahannya tentu akan kita kaji terlebih dahulu, termasuk bagaimana status tanahnya. Prinsipnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi siap mendukung kebutuhan lahannya,” katanya.
Dirinya menyampaikan, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk mendukung pengadaan lahan milik masyarakat yang nantinya diperlukan dalam pembangunan embung. Proses tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan dan melalui tahapan yang berlaku, aspek legalitas serta status kepemilikan tanah dapat dipastikan sejak awal.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan embung akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai penggunaan lahan, termasuk tidak menggunakan lahan sawah produktif sebagai lokasi pembangunan.
“Pada prinsipnya, anggaran untuk kebutuhan lahan sudah kita siapkan. Tinggal nanti secara teknis akan kita koordinasikan bersama, termasuk dengan TNI dan pihak terkait, bagaimana pembangunan embung ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau memang membutuhkan pembelian lahan milik masyarakat, pemerintah daerah siap mempersiapkannya sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Pemkab Bekasi berharap sinergi bersama pemerintah pusat, Kementerian Pertanian, serta pihak terkait dapat mempercepat proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan embung tersebut.
Selain menjadi bagian dari strategi pengendalian banjir, pembangunan infrastruktur penampungan air ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan mendukung pengelolaan sumber daya air yang lebih baik di Kabupaten Bekasi.
“Pemerintah Kabupaten Bekasi akan menindaklanjuti hasil rapat melalui kajian teknis, penyiapan lahan, serta koordinasi lintas sektor agar rencana pembangunan embung di Cibarusah dapat direalisasikan secara tepat, sesuai kebutuhan wilayah dan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Arm Vicky Haryyanto Mamonto, menyampaikan kebutuhan terhadap infrastruktur pengairan semakin mendesak setelah pihaknya melakukan pemantauan kondisi kekeringan di wilayah Cibarusah.
“Untuk pengairan di Kabupaten Bekasi, khususnya dalam menghadapi kekeringan di Cibarusah, pada hari Selasa lalu kami sudah mengirimkan kondisi terkini. Ada sekitar 1.500 hektare lahan pertanian yang mengalami kekeringan,” ungkap Vicky.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, pihaknya kemudian melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah titik yang dinilai berpotensi menjadi lokasi pembangunan embung maupun infrastruktur pendukung pengairan.
Dari hasil peninjauan, terdapat tiga titik yang menjadi perhatian. Titik pertama berada di sekitar aliran Sungai Cipamingkis. Lokasi tersebut sebelumnya direncanakan sebagai calon pembangunan embung, namun berdasarkan hasil peninjauan lapangan dinilai kurang ideal karena berada di bawah badan jalan.
“Untuk titik pertama di area Sungai Cipamingkis, pada awalnya memang direncanakan pembangunan embung. Tetapi setelah kita lihat di lapangan, kondisinya kurang ideal karena posisinya berada di bawah jalan. Sehingga alternatifnya lebih memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan irigasi dengan sistem pompa,” jelasnya.
Peninjauan kemudian dilanjutkan ke titik kedua yang berada di wilayah Kampung Cicadas dan Ridogalih. Dari hasil pengecekan lapangan, sebagian area yang sebelumnya menjadi pertimbangan untuk pembangunan embung ternyata telah digunakan sebagai tempat pemakaman umum (TPU), sehingga lokasi tersebut tidak memungkinkan untuk dikembangkan sebagai embung.
“Di titik kedua, tepatnya di Kampung Cicadas dan Ridogalih, ternyata sebagian area yang direncanakan sudah menjadi TPU. Karena itu, kita mencari alternatif lokasi lainnya,” katanya.
Hasil peninjauan pada titik ketiga kemudian menemukan lokasi yang dinilai lebih memungkinkan untuk dikembangkan sebagai calon embung, yakni di Kampung Sirnajati, sepanjang aliran Sungai Cicadas yang berbatasan langsung dengan wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor.
Lokasi tersebut berada di luar area persawahan dan tidak berada di kawasan TPU, dengan luas sekitar 1,2 hektare. Berdasarkan hasil peninjauan awal, lokasi ini dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai embung yang dapat mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian di wilayah Cibarusah dan sekitarnya.
“Di titik ketiga, kita menemukan lokasi di Kampung Sirnajati, sepanjang aliran Sungai Cicadas, berbatasan dengan Jonggol, Kabupaten Bogor. Luasnya sekitar 1,2 hektare dan berada di luar area persawahan maupun TPU. Ini yang kemudian kita lihat cukup potensial untuk menjadi calon lokasi embung,” ujar Vicky.
Ia menambahkan, persyaratan awal pembangunan embung sebagaimana yang telah disampaikan Menteri Pertanian juga telah menjadi bagian dari pembahasan. Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyatakan kesiapan untuk mendukung kebutuhan pengadaan lahan.
Pemkab Bekasi bersama TNI berharap rencana pembangunan embung tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui kajian teknis dan penetapan lokasi yang tepat. Keberadaan embung diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari solusi menghadapi kekeringan, tetapi juga membantu mengelola ketersediaan air untuk kawasan pertanian serta memperkuat upaya pengendalian banjir di Kabupaten Bekasi. (and/*)
