RADARBEKASI.ID, BEKASI – Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Bekasi 2026 dinilai membutuhkan calon ketua alternatif. Aspek moral dan etik perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan pemimpin partai.
Peneliti Kebijakan Publik IDP-LP, Riko Noviantoro, menilai pemilihan Ketua DPD Partai Golkar tidak cukup hanya memenuhi persyaratan administratif. Menurutnya, aspek moral dan etik juga perlu diperhatikan.
Pandangan Riko merespons munculnya dua nama kandidat Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, yakni Ade Puspitasari, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus putri mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, serta Ranny Fahd Arafiq, anggota DPR RI sekaligus istri Fahd A. Rafiq.
Sorotan itu berkaitan dengan perkara hukum yang menjerat anggota keluarga kedua kandidat. Rahmat Effendi diketahui tengah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan di Cibinong, Bogor, sedangkan Fahd A. Rafiq berada di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.
Dalam konteks tersebut, Riko menilai calon alternatif perlu dipertimbangkan agar peserta Musda memiliki pilihan lain dalam menentukan ketua partai.
“Jika ada calon-calon alternatif yang secara syarat tidak bertentangan dengan administratif dan moral etik, seyogyanya anggota-anggota peserta Musda itu memberikan suara dukungan kepada calon alternatif tersebut. Silakan internal Partai Golkar untuk mengambil sikap,” ujar Riko kepada Radar Bekasi, Kamis (15/10/2026).
Ia menjelaskan, persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua DPD telah diatur dalam AD/ART partai. Namun, menurut dia, kelayakan calon tidak semestinya hanya dilihat dari sisi administratif.
Riko menilai kedua kandidat memenuhi persyaratan administratif. Namun, ia berpandangan bahwa aspek moral dan etik keduanya masih perlu menjadi pertimbangan dalam proses pemilihan.
“Kalau secara administratif mereka terpenuhi, tapi secara moral dan etik tidak terpenuhi, seyogyanya orang (pengurus) yang punya hak untuk memilih itu tidak meloloskan mereka sebagai Ketua DPD,” tuturnya.
BACA JUGA: Musda Golkar Kota Bekasi Belum Terjadwal
Riko kembali menegaskan pentingnya calon alternatif agar peserta Musda memiliki pilihan lain dengan mempertimbangkan persyaratan serta rekam jejak moral dan etik. Terlebih, kualitas moral pemimpin diperkirakan menjadi perhatian masyarakat menjelang Pemilu 2029.
“Tantangan di Pemilu 2029 adalah isu-isu yang berkaitan pada kualitas moral dan etik pemimpin,” jelasnya.
Karena itu, Riko mengingatkan bahwa keputusan Musda berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap partai. Ia menilai, pemilihan ketua tanpa mempertimbangkan aspek moral dan etik dapat berdampak pada posisi Golkar dalam Pemilu 2029.
“Sangat disayangkan ketika mencalonkan hari ini, calon-calon yang secara moral etik tidak memadai, itu sama saja partai tersebut akan berada pada posisi jatuh di tahun 2029,” pungkasnya. (pra)
