RADARBEKASI.ID. MALAYSIA – Nama Kalam Salan menjadi perhatian setelah anggota parlemen oposisi Malaysia itu menyampaikan kritik terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia menggunakan bahasa Jawa.
Dalam sidang Dewan Rakyat Malaysia, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengatasi kebakaran yang memicu kabut asap lintas batas.
Kalam Salan merupakan anggota parlemen Malaysia yang mewakili daerah pemilihan Sabak Bernam, Selangor. Ia berasal dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), partai yang tergabung dalam koalisi Perikatan Nasional (PN).
Pidatonya menarik perhatian karena ia sengaja menggunakan bahasa Jawa agar pesannya dapat dipahami para pemimpin Indonesia. Ia menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan, pariwisata, hingga pekerjaan di sektor perkebunan.
“Mungkin para pemimpin di seberang sana, yang sebagian besar orang Jawa, tidak memahami bahasa Melayu. Dengan izin majelis yang terhormat ini, izinkan saya berbicara dalam bahasa Jawa,” ujarnya sebelum menyampaikan kritik tersebut.
BACA JUGA: Peduli Korban Karhutla, Tasya Farasya Tambah 2 Titik Rumah Aman Asap di Kalimantan Tengah
Lantas, siapa sebenarnya Kalam Salan, politikus Malaysia yang menyampaikan desakan kepada Prabowo tersebut?
Profil Kalam Salan
Kalam Salan memiliki nama lengkap YB Tuan Kalam bin Salan. Ia lahir pada 6 Januari 1965 di Sabak, Selangor, Malaysia.
Ia menjabat sebagai anggota parlemen Malaysia untuk daerah pemilihan Sabak Bernam, Selangor, yang memiliki kode P092. Kalam terpilih dalam Pemilihan Raya Umum Malaysia ke-15 (PRU-15) yang berlangsung pada November 2022.
Mengenai kehidupan pribadinya, Kalam diketahui menikah dengan Mariamah Abu Mansor. Dari pernikahan tersebut, ia dikaruniai tiga orang anak.
Namanya kembali menjadi perhatian publik setelah menyampaikan kritik terhadap penanganan karhutla di Indonesia melalui pidato berbahasa Jawa di Dewan Rakyat Malaysia.
Berasal dari Partai Bersatu dan Koalisi Perikatan Nasional
Dalam perjalanan politiknya, Kalam bernaung di Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau BERSATU. Partai tersebut merupakan bagian dari koalisi Perikatan Nasional, salah satu kekuatan politik di Malaysia yang berada di luar pemerintahan federal.
Sebagai anggota parlemen, Kalam memiliki peran menyampaikan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya sekaligus mengkritisi persoalan kebijakan melalui forum legislatif.
Dalam sidang yang membahas kabut asap, ia meminta pemerintah Malaysia menggunakan jalur diplomasi untuk mendorong langkah regional yang lebih efektif. Ia juga menyoroti peran Filipina sebagai pemegang keketuaan ASEAN saat ini agar negara-negara kawasan mengambil tindakan lebih kuat dalam menangani kabut asap lintas batas.
Menurut Kalam, sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah Malaysia belum menghilangkan dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat.
Punya Latar Belakang Pendidikan dan Penegakan Hukum
Sebelum terjun ke dunia politik, Kalam Salan memiliki latar belakang di bidang pendidikan dan penegakan hukum.
Ia diketahui pernah menempuh pendidikan di SMK Ungku Aziz, Sabak Bernam, dan Sekolah Menengah Sains Selangor di Cheras. Ia juga tercatat sebagai alumni Maktab Perguruan Lembah Pantai, lembaga pendidikan yang berkaitan dengan pelatihan tenaga pengajar.
Selain latar belakang pendidikan tersebut, Kalam diketahui pernah menjalankan tugas sebagai Pesuruhjaya Sumpah atau ‘commissioner for oaths’ di Malaysia. Peran ini berkaitan dengan kewenangan menyaksikan dan mengesahkan sumpah atau pernyataan tertentu sesuai ketentuan hukum setempat.
Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan hidupnya sebelum dikenal sebagai politikus yang duduk di parlemen Malaysia.
Mengapa Kalam Salan Mendesak Prabowo?
Kritik Kalam terhadap Indonesia berangkat dari persoalan kabut asap yang menurutnya berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Malaysia.
Ia menyebut warga mengalami kesulitan bernapas, tenggorokan gatal, batuk, hingga memburuknya kondisi penderita asma dan gangguan kesehatan lainnya.
Dampaknya juga meluas ke sektor pendidikan dan ekonomi. Sekolah terpaksa ditutup, pariwisata terganggu, dan pekerjaan di perkebunan tidak dapat berjalan seperti biasa.
Kalam turut menyoroti nasib pekerja asal Indonesia yang bekerja di perkebunan Malaysia. Ketika aktivitas perkebunan terhenti, para pekerja berisiko kehilangan upah dan kesulitan mengirimkan uang kepada keluarga di Indonesia.
“Ketika mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak menerima upah dan tidak bisa mengirimkan uang kepada keluarga mereka di Indonesia,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah Indonesia segera memadamkan kebakaran, mencegah munculnya titik api baru, dan memastikan masalah serupa tidak terus berulang setiap tahun.
Dalam pidatonya, Kalam juga menyindir anggapan bahwa hutan Indonesia selama ini telah memasok oksigen bagi Malaysia. Ia menilai persoalan kabut asap tidak seharusnya dianggap remeh dengan menggunakan alasan tersebut.
“Masalah ini tidak seharusnya dijadikan bahan lelucon dengan mengatakan bahwa hutan Indonesia selama ini memasok oksigen bagi Malaysia,” katanya.
Ia kemudian melontarkan pertanyaan retoris mengenai keberadaan hutan di Malaysia.
“Apakah pohon-pohon di Malaysia terbuat dari plastik? Apakah pohon-pohon itu tidak bisa menghasilkan oksigen?” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari kritiknya terhadap cara sebagian pihak membingkai persoalan kabut asap. Bagi Kalam, keberadaan hutan di kedua negara tidak menghilangkan kebutuhan untuk mencegah kebakaran yang menimbulkan polusi udara dan merugikan masyarakat.
Kasus ini memperlihatkan bahwa karhutla bukan hanya persoalan lingkungan di dalam negeri. Ketika kabut asap melintasi perbatasan, dampaknya dapat meluas menjadi masalah kesehatan, ekonomi, dan diplomasi regional yang membutuhkan koordinasi Indonesia dan negara-negara ASEAN. (jpc)
