RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Usai Gibran Rakabuming Raka berniat mundur dari kursi Wakil Presiden, siapa yang cocok jadi penggantinya?
Berdasarkan kabar dan isu yang berkembang, redaksi Radarbekasi.id mencatat setidaknya ada 4 nama yang disebut-sebut cocok jadi pengganti Gibran duduk di kursi Wapres.
Dari 4 nama tersebut, 2 nama merupakan politisi PDI Perjuangan, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
2 nama lain adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Sufmi Dasco Ahmad.
AHY saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat.
BACA JUGA: Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Pengamat: DPR RI Harus Proses Penggantinya
Sementara nama terakhir adalah Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra.
Dasco juga disebut-sebut merupakan salah satu ‘tangan kanan’ Prabowo Subianto.
Namun dari 4 nama tersebut, siapa yang paling cocok menggantikan Gibran bukan sekadar persoalan popularitas atau kekuatan partai politik.
Ada mekanisme konstitusional yang harus dilalui sebelum seseorang resmi menduduki kursi Wakil Presiden.
Istana Benarkan Gibran Niat Mundur
Namun pihak Istana tidak membantah kabar Gibran mundur yang sudah berseliweran sejak beberapa hari terakhir.
Dalam konferensi pers di Istana pada Selasa sore, 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan Wapres Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto.
Akan tetapi Prasetyo tidak mengungkap dimana pertemuan empat mata antara keduanya itu dilakukan.
Dalam pertemuan tersebut, kepada Prabowo, Gibran menyampaikan dinamika politik dan hukum yang berkembang menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazah dan dokumen penyetaraan pendidikan.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam,” Prasetyo, dikutip radarbekasi.id, Selasa (10/11/2026).
“Di antaranya, dalam pembicaraan tersebut, Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” sambungnya.
Pernyataan Presetyo ini sekaligus menjawab ‘desas-desus’ yang sudah beredar luas dan jadi perbincangan publik tentang masa depan putra sulung Jokowi itu.
Prabowo Restui Niat Gibran Mundur
Namun yang cukup menarik adalah, disebutkan Prasetyo, bahwa niat Gibran mundur dari kursi Wapres ternyata mendapatkan ‘restu’ dari Prabowo.
Malah, dia membantah kabar yang menyebutkan bahwa Presiden menolak permintaan Gibran.
“Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” tegas dia.
Dia juga menerangkan bahwa Presiden memberikan banyak masukan kepada Gibran terkait persoalan yang tengah dihadapi serta situasi yang berkembang saat ini.
“Di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” ungkap Prasetyo.
Kendati demikian Prasetyo menyampaikan bahwa proses hukum terkait ijazah Gibran tetap akan dijalankan malalui proses hukum yang berlaku.
“Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan yang dimiliki melalui proses di PTUN,” ujarnya.
Sementara terkait dinamika politik di DPR RI, dinilai sebagai proses politik yang harus dihormati semua pihak.
“Karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR. Yang hari ini ramai dibicarakan kan adalah adanya penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Nah, kami tentu saja menghormati,” tandas Prasetyo.
Prabowo Boleh Usulkan 2 Nama
Kendati memiliki hak prerogatif, Presiden Prabowo dalam hal penentuan sosok pengisi kursi Wapres yang ditinggalkan Gibran pun tak bisa seenaknya.
Dengan kata lain, Prabowo juga tidak bisa langsung menunjuk seseorang menjadi Wapres untuk mendampinginya di sisa masa jabatannya.
Mekanismenya, Presiden harus mengajukan 2 nama calon Wapres kepada MPR untuk dipilih satu di antara dua nama tersebut melalui mekanisme persidangan.
Kendati demikian, Prabowo memiliki ruang cukup luas untuk menentukan 2 nama calon pengganti Gibran.
Akan tetapi, MPR tetap memiliki kewenangan melakukan verifikasi persyaratan calon.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan tidak sekadar menjadi formalitas untuk mengesahkan pilihan Presiden.
Mekanisme Pemilihan Pengganti Gibran
Berdsarkan penelusuran redaksi radarbekasi.id, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan Sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Sidang pemilihan tersebut harus diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Dengan demikian, Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengajukan 2 nama calon Wapres untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Apakah akan memilih calon dari kalangan akademisi, profesional, atau dari kalangan partai politik sekalipun.
Akan tetapi, tetap saja, bahwa keputusan akhir bukan di tangan Presiden, melainkan di tangan MPR.
Jadi, siapa kira-kira siapa sosok yang cocok menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang mundur dari kursi Wakil Presiden? (rbs)
