RADARBEKASI.ID,BEKASI – Peluang bekerja di luar negeri dengan penghasilan belasan hingga puluhan juta rupiah per bulan ternyata belum banyak dilirik masyarakat Kabupaten Bekasi.
Di tengah jumlah pengangguran yang diperkirakan mencapai 145 ribu orang berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, minat warga untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun mengikuti program pemagangan di luar negeri justru masih tergolong rendah.
Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bekasi, Nur Hidayah Setyowati, mengungkapkan bahwa dari total jutaan jiwa penduduk, angka partisipasi pencari kerja lokal yang merantau ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun peserta magang masih sangat minim hanya sekitar 100 orang.
“Yang pasti sih, gini, kalau saya bilang bukan kuantitasnya, animonya masih minim dibanding penduduk Kabupaten Bekasi itu sampai 3,5 juta penduduk ya. Kemudian angkatan kerja kita 1,6 juta itu angkatan kerja. Yang ke luar negeri, PMI ke luar negeri, angkanya mungkin paling cuma sekitar 100 orang di bawah 500, kayaknya belum nyampai,” kata Nur Hidayah di Cikarang Pusat, Senin (9/11).
Berdasarkan data Disnaker, dari total sekitar 145.000 pengangguran, hanya sekitar 100 orang yang memilih jalur karier internasional. Jika dipersentasikan terhadap total angkatan kerja yang mencapai 1,6 juta jiwa, angka tersebut tergolong sangat kecil.
Ia menilai, rendahnya minat ini dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial masyarakat sekitar yang setiap hari hidup di tengah lingkungan industri. Para pencari kerja lebih memilih bertahan di kampung halaman daripada harus merantau lintas negara.
“Ya mungkin setiap hari bertemu hidup di industri perusahaan itu mungkin keinginan bocah itu lebih senang pengin kerja di sini daripada harus merantau ke luar negeri, mungkin,” tambahnya.
Padahal, peluang dan kompensasi finansial yang ditawarkan di luar negeri cukup menggiurkan. Nur mencontohkan, program pemagangan di Jepang dapat memberikan pemasukan yang jauh melampaui standar lokal, kendati status resminya merupakan uang saku.
“Misal kerja luar negeri itu, bahkan kalau anak magang di Jepang itu gajinya gede. Magang itu disana juga bukan upah, tapi uang saku, ya, namanya sama. Itu bisa sampai Rp 15 sampai Rp 20 juta,” terang Nur.
Di tengah minimnya animo, pihaknya juga turut menyoroti persoalan lain, yakni maraknya ancaman penempatan tenaga kerja ilegal. Sosialisasi secara masif terus digencarkan agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh tawaran calo yang tidak bertanggung jawab.
“Makanya kita sosialisasi tentang bagaimana kalau mau ke luar negeri yang, kalau ke luar negeri itu sebenarnya ilegal, insyaallah aman walaupun di sana ada kendala, gitu ya. Itu perusahaan yang memberangkatkan masih tanggung jawab, kalau ilegal ya sudah, pulangin saja, sudah kan namanya juga ilegal, kan,” tegasnya.
Terkait mekanisme, Nur Hidayah menjelaskan bahwa pemerintah daerah belum memiliki program penempatan langsung government-to-government (G-to-G).
Sebagian besar proses pemberangkatan masih bertumpu pada pihak swasta melalui sistem penarikan biaya mandiri maupun skema dana talangan (loan) dari perusahaan penyalur.
Meski demikian, ia berupaya mendorong kesiapan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan, salah satunya pelatihan bahasa Jepang. Penguasaan bahasa menjadi salah satu bekal penting sebelum calon peserta mengikuti proses pemberangkatan ke Jepang.
“Misal kita ingin berangkat magang ke luar negeri, walaupun ditanggung itu oleh perusahaan. Misal keperluan berangkat ke Jepang tentunya Rp30 juta, ditalangin tuh sama perusahaannya, tapi nanti dipotong gaji per bulan, misal gitu. Cuman yang bahasa Jepang itu enggak ada dana talangan dan yang pernah kami adakan kegiatan pelatihan bahasa Jepang,” ucap Nur.
Nur mencontohkan Cirebon dan Indramayu sebagai daerah selama ini dikenal memiliki animo tinggi terhadap pekerjaan di luar negeri. Kedua daerah tersebut bahkan menjadi kantong pekerja migran, dengan jumlah warga yang diberangkatkan jauh lebih besar dibandingkan Kabupaten Bekasi.
Karena itu, ia berharap masyarakat Kabupaten Bekasi mulai melihat pekerjaan di luar negeri sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kesempatan kerja. Terlebih, peluang tersebut tersedia di berbagai sektor dan tidak hanya terbatas pada pekerjaan domestik.
“Macam-macam sih, ada yang dari pertanian, perikanan, ada yang care giver (pengasuh), gak selalu ART, gitu ya,” pungkasnya. (ris)
