RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Wacana pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden mulai membuka perdebatan soal suksesi di lingkar kekuasaan. Namun, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan, penentuan pengganti Gibran bukan ruang bagi partai politik atau kelompok tertentu untuk memaksakan kehendak. Kewenangan mengusulkan dua nama sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Mahfud menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Presiden berhak mengajukan dua calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang kemudian memilih satu di antaranya untuk mengisi jabatan tersebut.
“Kalau wakil yang berhenti, presiden memilih dua orang sebagai calon pengganti agar dipilih salah satu oleh MPR,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang yang diunggah melalui kanal YouTube pribadinya, Kamis (12/11).
BACA JUGA : Pemakzulan Gibran, Demokrat Bekasi Tunggu DPP
Menurut dia, kewenangan konstitusional tersebut tidak boleh dicampuri dengan tekanan politik, termasuk desakan agar nama tertentu dipilih sebagai pengganti Gibran. Presiden memang dapat meminta pertimbangan partai koalisi, organisasi masyarakat, hingga kelompok masyarakat sipil. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo.
“Enggak boleh kita memaksakan harus si A, harus si B, harus si C, apalagi sekarang,” tegasnya.
Mahfud juga mengingatkan agar pembicaraan mengenai figur pengganti tidak mendahului proses politik dan ketatanegaraan yang sedang berlangsung. Menurutnya, seluruh pihak sebaiknya menunggu kepastian status Gibran sebelum membicarakan kandidat pengganti.
“Yang penting ini proses mundur selesai dulu. Soal penggantinya sudah ada mekanismenya. Nanti Presiden memilih dua orang,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana pada Selasa (10/11).
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu turut membahas dinamika politik dan hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA,” kata Prasetyo.
Pernyataan tersebut menandai munculnya persoalan serius di pucuk pemerintahan. Meski demikian, hingga proses pengunduran diri memperoleh kepastian, pembahasan mengenai pengganti Gibran masih sebatas spekulasi politik.(mif/net)
