RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sistem undian yang diterapkan Arab Saudi untuk kuota ibadah haji 2022 mulai menuai kecaman. Kemarahan umat muslim atas regulasi baru tersebut sebagian besar berasal dari Eropa, Australia, dan Amerika. Mereka merasa atas sistemundian tersebut tak adil lantaran tak bisa mewakili harapan semua umat.
Haji merupakan perjalanan emosional bagi banyak umat Islam. Bagi ribuan calon jamaah haji dari sekitar 50 negara di Eropa, Australia, dan Amerika, persiapan musim haji tahun ini juga berubah menjadi drama keuangan.
Pada Juni, Kementerian Haji Arab Saudi mengumumkan bahwa umat Islam dari wilayah tersebut harus mengajukan tiket haji dengan harga tetap melalui sistem lotere yang baru. Sistem itu diperkenalkan di situs web Motawif yang didukung pemerintah.
Sistem baru diklaim melindungi jemaah dari penyelenggara haji ‘palsu’ yang telah menawarkan visa haji dengan berbagai harga online dan offline. Namun, langkah itu juga mengesampingkan operator lama yang telah menjual tiket untuk musim haji 2022, yang dimulai pada 7 Juli.
“Setelah pandemi dan semua yang telah kita lalui beberapa tahun terakhir, saya merasa perlu untuk menghidupkan kembali hubungan saya dengan Tuhan,” kata Omar, pria Lebanon yang tinggal di Amerika Serikat.
Ia telah mengajukan visa haji melalui sebuah agen perjalanan online yang berbasis di AS. Ketika Arab Saudi beralih ke sistem lotere baru, Omar menarik aplikasinya.
“Tapi, saya masih belum menerima konfirmasi pengembalian dana,” katanya.
Pelamar undian sudah membayar dimulai dari sekitar USD 6 ribu. Situasi tersebut memicu kemarahan di media sosial.
Di Twitter, banyak yang mencurahkan kemarahan mereka tentang pengalaman dengan tagar #DibayarTapiGagal.
Masalahnya serupa dan termasuk pembayaran yang tidak berhasil, status aplikasi yang belum dikonfirmasi, tanggal penerbangan dan akomodasi yang tidak cocok, perubahan hotel, dan fakta bahwa hotline pelanggan pada dasarnya tidak tersedia.
Pada 2019, sebelum pandemi, hingga 2,5 juta orang diizinkan untuk berpartisipasi ibadah haji. Kemudian pada 2020 hanya 1.000 jemaah haji. Pada 2021, jumlahnya ditingkatkan menjadi 60 ribu, dan pada 2022 sebanyak 1 juta orang diizinkan.
Sebaliknya, negara-negara yang tidak terikat sistem tiket baru hanya menerima separo kuota sebelumnya untuk musim haji tahun ini. Misalnya, peziarah yang diizinkan di Pakistan dipotong dari 200 ribu pada 2019 menjadi 80 ribu pada 2022. Jumlah warga Iran yang diizinkan telah berkurang lebih dari setengahnya, dari hanya di bawah 87 ribu pada 2019 menjadi 40 ribu pada 2022.
Sementara itu, masyarakat Bekasi tengah sibuk mempersiapkan diri jelang Idul Adha akhir pekan nanti. Sebagaimana diketahui, warga Muhammadiyah memilih merayakan hari raya kurban lebih awal sehari dari yang ditetapkan pemerintah pada Ahad (10/7). Seiring dengan itu, Muhammadiyah Bekasi mengaku siap menggelar salat Id di 11 lokasi pada Sabtu (9/7) nanti.
Sekertaris Umum Pimpinan daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Bekasi, Hasnul Kholid Pasaribu menyampaikan, salah satu titik salat Id pada Sabtu nanti salah satunya di lapangan sekolah Muhammadiyah, Bekasi Timur. Pelaksanaan salat rencananya berlangsung pukul 06:30 WIB sampai selesai.
“Kita bersama-sama tetap tegakkan Prokes Covid-19. Memastikan hadir dalam keadaan sehat, berwudhu dari rumah, membawa sajadah sendiri, dah memakai masker,” katanya, Kamis (7/7).
Terpisah, ikhbar atau pemberitahuan hasil Rukyatul Hilal Bil Fi’li yang dilakukan oleh tim Rukyatul Hilal Nahdlatul Ulama (NU) memutuskan awal bulan Dzulhijjah 1443 jatuh pada Jumat 1 Juli. Sehingga, hari raya Idul Adha atau 10 Dzulhijjah jatuh pada hari Minggu (10/7) nanti.
Rukyatul Hilal Bil Fi’li di beberapa lokasi tidak berhasil melihat hilal pada 29 Juni lalu.
“Kalau NU kan tanggal 1 Dzulhijjahnya hari Jumat, nanti tanggal 10 Dzulhijjah nya hari Minggu. Begitu, sudah diputusin,” kata Ketua PC NU Kota Bekasi, Madinah.
Perbedaan penetapan jatuhnya hari raya Idul Adha menurutnya bukan masalah untuk NU. Ditengah perbedaan yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini, NU disebut akan tetap menjaga situasi kondusif ditengah masyarakat.
Ketetapan apapun yang dihasilkan, Madinah meyakini setiap kelompok memiliki dasar yang kuat untuk membuat keputusan, tidak perlu diperdebatkan.
“Kalau menurut kita mah yaudah akur-akur aja lah, ngapain sih diributkan. Pada intinya ada perbedaan nggak usah diributkan lah,” tukasnya.
Hasil Rukyatul Hilal NU sama dengan keputusan hasil pantau hilal di 86 titik seluruh Indonesia, pemantauan hilal dilanjutkan rapat isbat hingga menghasilkan keputusan. (Sur)
