RADARBEKASI.ID, BEKASI – Warga Bekasi bakal merogoh kocek lebih dalam lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasalnya, sektor transportasi akan menaikan ongkos tarif perjalanan. Sementara itu, sejumlah kebutuhan pokok sudah merangkak naik. Hal ini imbas dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang resmi berlaku, Sabtu (3/9).

Pelaku usaha Angkutan Kota (Angkot) di Kota Bekasi sudah sepakat untuk menaikkan tarif, sementara ini tarif dinaikkan Rp500 hingga Rp1000 rupiah sebelum ketetapan peraturan hasil rapat pelaku usaha dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

Keputusan ini segera diambil lantaran sudah lima tahun tarif angkutan tidak mengalami penyesuaian.

“Kita menetapkan untuk tarif sementara tarif jarak dekat Rp500, sedangkan untuk jarak jauh kita menaikkan Rp1.000,” ungkap Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bekasi, Indra Hermawan.

Menaikkan tarif juga menjadi pilihan terakhir supir angkot. Bagi pemilik angkot, target setoran bisa ditahan untuk tidak naik, tapi bagi supir, itu adalah pilihan terakhir untuk mencukupi biaya operasional, yakni membeli BBM.

“Jadi sekarang itu yang pengaruh supirnya tuh, kalau kemarin kita yang pengaruh (saat harga onderdil naik). Paling nggak supir sekarang ini harus cari lebih,” kata salah satu pengusaha Angkot, Mulyono.

Setiap angkutan milik Mulyono untuk operasional sehari memerlukan 30 liter BBM. Ia meyakini supir tidak akan bisa bertahan dengan tarif lama.Tarif angkot saat ini jauh dekat sama, Rp5 ribu.”Kalau besok kan berat ya kalau Rp5 ribu, pasti paling nggak Rp7.500, atau jarak panjang (jauh) kemungkinan bisa Rp10 ribu,” tambahnya.

Selain itu, komoditas bahan pokok di pasar juga sudah terlihat mengalami kenaikan, diantaranya cabai, meskipun belum signifikan.Pantauan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bekasi kemarin, belum ada catatan kenaikan harga komoditas yang signifikan. Untuk mengantisipasi tingkat inflasi di daerah, Disperindag akan memantau pergerakan harga setiap hari pasca naiknya BBM.

Rencana dalam waktu dekat, operasi pasar akan dilaksanakan merespon tingginya harga telur di pasar.

“Itu kita upayakan setiap hari. Tapi juga kita nanti kan kerjasama dengan kementerian perdagangan, itu kita lagi mendata pedagang-pedagang khususnya para agen telur yang ada di pasar-pasar,” ungkap Kepala Disperindag Kota Bekasi, Tedi Hafni.

Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda) Adrianto Djokosoetono mendesak pemerintah segera memberikan dan menetapkan pedoman penyesuaian tarif moda angkutan jalan kelas ekonomi sesuai tingkatan. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) kelas ekonomi, Dinas Perhubungan Provinsi untuk antar kota dalam provinsi (AKDP) kelas ekonomi dan taksi, serta Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk angkutan perkotaan dan dan perdesaan. ”Untuk moda non ekonomi, operator bisa menyesuaikan dengan melihat potensi dan kondisi pasar,” ujarnya.

Kendati begitu, ia berharap seluruh jajaran Organda tetap menjaga kondusifitas wilayah masing-masing dalam melakukan penyesuaian tarif angkutan. Hal ini guna memastikan tetap terjaganya dukungan Organda terhadap kebutuhan pergerakan masyarakat, baik orang maupun logistik.

Di sisi lain, pihaknya juga meminta pemerintah menjamin tersedianya pasokan dan kelancaran pasokan BBM subsidi merata sesuai kebutuhan di seluruh Indonesia. Apalagi jelang akhir tahun, distribusi BBM subsidi selalu mengalami kelangkaan. ”Pemerintah juga mesti tegas dan mengambil langkah cukup guna mengawasi penyaluran BBM subsidi sesuai ketentuan,” ungkap pria yang akrab disapa Andre ini.

Terkait hal tersebut, pemerintah sendiri tengah menggenjot perpindahan penerima BBM Subsidi ke aplikasi My Pertamina. Sehingga, diharapkan bisa lebih tepat sasaran. Langkah ini, menurut Sekjen Organda Ateng Aryono, harus diikuti dengan kemudahan-kemudahan. Misal untuk proses registrasi. Kemudian, Pertamina juga proaktif dalam sosialisasi. ”Terlebih lagi harus dijamin kepastian dan kehandalan sistem,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, dengan kenaikan tarif BBM subsidi ini, pemerintah dituntut untuk menghapus aturan pembatasan penggunaan/pengisian BBM subsidi di angkutan umum jalan. Sebab, hal ini akan lebih menyulitkan operasional angkutan umum jalan.

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk Sigit Djokosoetono menyampaikan, pihaknya tengah merampungkan skenario perhitungan tarif taksi yang baru. Hasilnya, akan diumumkan dalam beberapa waktu ke depan. Kebijakan yang diambil perseroan tentu memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan daya beli konsumen.

Di sisi lain, Bluebird juga menempatkan kesejahteraan pengemudi sebagai dasar pertimbangan penting terhadap strategi operasional dan kebijakan perusahaan.

Berdasarkan pengalaman tren kenaikan harga BBM selama belasan tahun terakhir, hal tersebut sedikit banyak akan berpotensi pada perubahan pola permintaan pelanggan. Namun, biasanya koreksi permintaan terjadi dalam beberapa minggu saja sebagai masa penyesuaian.

“Kami optimis pertumbuhan sektor transportasi darat tetap positif hingga akhir tahun, di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu bahkan kenaikan BBM di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan berbagai langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah sehingga kondisi pasar segera membaik, stabilitas ekonomi tetap terjaga dan Indonesia dapat mencapai target pertumbuhan nasional yang dicanangkan,” terang Sigit, kemarin (4/9).

Untuk meningkatkan efisiensi biaya dan operasional yang berdampak pada layanan konsumen maupun kinerja perusahaan, Bluebird juga berupaya meningkatkan efisiensi biaya dan operasional. Dengan tujuan memberikan layanan terbaik kepada konsumen. Antara lain, mengkonversi 23 persen dari total armada yang beroperasional ke bahan bakar compressed natural gas (CNG), pengadaan taksi listrik, efisiensi mesin melalui perawatan berkala, dan inovasi bengkel.

Sementara itu, Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman menyatakan, kenaikan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax akan berdampak pada outlook ekonomi Indonesia di 2022. Kenaikan harga ketiga jenis BBM itu berisiko memangkas pertumbuhan ekonomi sampai dengan 0,33 persen. Sampai dengan semester I 2022, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,23 persen. Didukung oleh naiknya mobilitas masyarakat, bantuan sosial dari pemerintah, serta kinerja ekspor yang tinggi di tengah naiknya harga komoditas unggulan.

“Meski, kami masih melihat ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh di kisaran 5 persen secara full-year pada tahun ini,” kata Faiza melalui pesan singkat.

Menurut dia, kenaikan harga BBM juga akan memicu naiknya inflasi. Perhitungannya menunjukkan bahwa kenaikan harga Pertalite sebesar 30,72 persen dan Pertamax sebanyak 16 persen akan menyumbang inflasi sebesar 1,35 persen. Sedangkan, kenaikan 32,04 persen harga solar akan berkontribusi sebesar 0,17 persen pada tingkat inflasi.

Hitungan ini sudah memperhitungkan first round impact atau dampak kenaikan harga ketiga jenis BBM tersebut secara langsung, dan second round impact alias dampak lanjutan pada inflasi. Seperti naiknya harga jasa transportasi, distribusi, hingga kenaikan sebagian harga barang dan jasa lainnya pula.

Faisal memproyeksi, inflasi pada akhir 2022 berada di kisaran 6,27 persen. Sementara, inflasi inti kami proyeksi akan berada pada kisaran 4,35 persen. Sebagai catatan, hanya terdapat empat bulan berjalan di sisa tahun 2022 . Sehingga dampak dari second round impact masih akan berlanjut di 2023, terutama pada semester I.

“Hal ini disebabkan adanya kondisi sticky price atau harga beberapa barang dan jasa yang cenderung lambat terhadap penyesuaian harga. Oleh sebab itu, kami melihat inflasi pada 2023 berpotensi akan berada pada kisaran 3,50 sampai 4 persen,” jelasnya.

Selain itu, suku bunga acuan Bank Indonesia 7 day reverse repo rate (BI7DRR) dapat naik lebih tinggi dari perkiraan awal. Kenaikan inflasi umum ke kisaran 6,27 persen tahun ini dan inflasi inti ke atas target range akan mendorong bank sentral untuk menaikkan suku bunga acuannya. Yakni, maksimal 100 basis poin (bps) ke 4,75 persen di sisa 2022.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi awal yang hanya 50 bps ke 4,25 persen sebelum adanya kenaikan BBM bersubsidi. Lebih jauh lagi, kenaikan inflasi yang berlanjut ke semester I 2023 juga akan membuka peluang BI untuk melanjutkan kenaikan suku bunga acuan pada awal tahun depan.

Sebagai catatan, dalam revisi Perpres yang tengah berlangsung, turut pula dipertimbangkan fungsi ekonomi dari tiap kriteria kendaraan bagi masyarakat. Hal itu penting mengingat pemberian subsidi harus tepat sasaran dan tepat guna bagi masyarakat yang berhak menerima. Misalnya, transportasi umum dan juga angkutan barang dengan pelat kuning masih diberikan akses untuk membeli solar. Alasannya, kedua jenis angkutan itu berkontribusi pada kegiatan perekonomian dan sosial masyarakat.

Volume konsumsi BBM yang terus meningkat bukanlah isapan jempol semata. Pertamina mencatat, meski belum tutup tahun, penyaluran pertalite dan solar sudah dikonsumsi 85 persen.

Penyaluran pertalite hingga bulan Agustus sudah mencapai 19,5 juta KL dari kuota 23,05 juta KL. Hal yang sama juga terjadi untuk solar subsidi. Dari kuota 14,9 juta KL yang ditetapkan tahun ini, kini sudah dikonsumsi 11,4 juta KL.

Dengan kondisi tersebut, maka kuota pertalite hanya tersisa 3,55 juta KL. Sementara kuota solar subsidi hanya tinggal 3,5 juta KL saja. Dengan sisa kuota itu, tentu kuota BBM bersubsidi akan habis dalam waktu dekat. Sekalipun harga dinaikkan, jika tidak diiringi dengan penambahan kuota ataupun pembatasan konsumsi, maka upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tak akan mampu merampungkan persoalan hingga ke akar.

Dalam kenaikan harga BBM, pemerintah tak hanya menaikkan harga pertalite dan solar. Harga pertamax pun ikut naik.

Direktur Celios Bhima Yudhistira menyebut, kenaikan harga itu akan membuat tujuan utama untuk membatasi konsumsi pertalite subsidi juga tidak akan tercapai, ketika pada saat bersamaan harga Pertamax ikut naik menjadi 14.500 per liter. ‘’Akibatnya pengguna Pertamax akan tetap bergeser ke Pertalite,’’ jelas Bhima.

Jika dengan perhitungan harga baru, gap harga antara pertalite dan pertamax kini mengecil. Dari awalnya Rp 4.850 per liter, menjadi Rp 4.500 per liter.

Menyoal kemungkinan tetap meningkatnya volume konsumsi pertalite dan peralihan konsumen dari pertamax ke pertalite, Pertamina berharap adanya tambahan kuota. ‘’Harapannya ada tambahan kuota (dari pemerintah),’’ ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting kepada Jawa Pos, kemarin.

Lantas, bagaimana jika tidak ada tambahan kuota? Irto menyebut Pertamina masih menunggu arahan dari pemerintah. ‘’Kita tunggu arahan pemerintah,’’ katanya.

Meski begitu, Pertamina memastikan ketersediaan stok pertalite dan solar, serta proses distribusinya ke SPBU berjalan dengan maksimal di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat.

Pertamina memastikan ketahanan stok Pertalite dan Solar pada 2 September berada di angka yang aman. Pertalite di level 18 hari, Solar di level 20 hari, dan terus diproduksi. Proses produksi mulai dari hilir hingga ketersediaan stok BBM di SPBU juga terus dimonitor melalui Pertamina Integrated Enterprise Data and Center Command (PIEDCC) secara real time.

Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan pemerintah memastikan proses penggunaan MyPertamina akan terus berjalan. Dengan begitu, pembelian BBM bersubsidi akan dapat dibatasi khusus kendaraan yang memenuhi kriteria.

‘’Di lapangan akan dilakukan pengawasan dan juga Pertamina sedang menyiapkan sistem pengawasan dan pengaturan dengan digitalisasi dan metode ini kita bisa lebih mempertajam ketepatan pemanfaatan BBM subsidi untuk yang lebih membutuhkan,’’ jelasnya dalam konferensi pers, kemarin. (sur/agf/mia/han/dee)