Berita Bekasi Nomor Satu

Bareskrim: Panji Gumilang Disangkakan UU ITE

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareksrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani. (Genta Tenri Mawangi/Antara)

RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan (SPDP) kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pengasuh Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang.

Panji Gumilang disangkakan melanggar ketentuan pasal 156a dan juga pasal 45a ayat (2) juncto pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

”Kemarin naik penyidikan dan SPDP sudah kami kirim ke Kejaksaan, kemudian penyidik melakukan pemeriksaan beberapa saksi hari ini (6/7/2023),” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareksrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani seperti dilansir dari Antara, Kamis (6/7/2023).

BACA JUGA: Alasan Pemerintah Tak Bubarkan Al Zaytun

Djuhandhani menjelaskan, penyidik melaksanakan gelar perkara tambahan pada Rabu (5/7/2023) karena menemukan dugaan tindak pidana lain yakni dengan persangkaan tambahan yaitu pasal 45a ayat (2). Pada gelar perkara awal, Senin (3/7/2023), penyidik mentersangkakan Panji Gumilang dengan pasal 156a tentang penistaan agama.

Pasal 45a ayat (2) UU ITE berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasar atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

”Kedua perkara dijadikan satu berkas,” ujar Djuhandhani.

Sementara itu, terkait 256 rekening milik Panji Gumilang yang diungkap Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Djuhandhani mengatakan, penyidik belum mengarah pada perkara itu. Penyidik telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Hari ini (6/7/2023), penyidik kembali memeriksa saksi-saksi namun identitas saksi yang diperiksa dilindungi.

BACA JUGA: Mahfud MD: Soal Al Zaytun, Biangnya Ada di Panji Gumilang

Secara terpisah konfirmasi, pengacara Panji Gumilang, Hendra Effendi menyebutkan, kliennya menunggu undangan resmi dari penyidik untuk diperiksa kembali sebagai saksi.

Usai pemeriksaan klarifikasi, Senin (3/7/2023), penyidik masih akan meminta keterangan Panji Gumilang terkait beberapa hal yang belum ditanyakan. Namun pihak pengacara dan Panji meminta waktu mengingat kondisi usia terlapor yang sudah tidak muda lagi

”Jadi kami usulkan waktu (pemeriksaan) hari Kamis (6/7/2023) atau Rabu (5/7/2023) secepatnya. Tapi, informasi terakhir kami dapatkan dari penyidik nanti diundang secara tertulis,” kata Hendra.

BACA JUGA: MUI Jabar Rekomendasikan Ponpes Al-Zaytun Ditutup, Ini Alasannya

Hendra telah berkoordinasi dengan penyidik terkait agenda pemeriksaan Panji Gumilang hari ini (6/7/2023), namun dari penyidik belum ada perkembangan informasi kapan waktu pasti pemeriksaan lanjutan dilakukan.

Bareskrim Polri telah menerima dua laporan polisi terkait pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang. Laporan pertama dari Forum Advokat Pembela Pancasila (FAPP) pada Jumat (23/6/2023) atas dugaan penistaan agama. Laporan tersebut teregister dengan Nomor: LP/B/163/VI/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Panji dipersangkakan dengan pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penistaan Agama.

Laporan kedua, dari pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan atas dugaan penistaan Agama Islam. Laporan tersebut teregister dengan Nomor Laporan Polisi: LP/B/169/VI/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 27 Juni 2023, dengan pasal 156 A KUHP tentang penistaan agama. (jpc)