Berita Bekasi Nomor Satu

Cetak Massal SPPT PBB P2

PENERBITAN SPPT PBB P2: Petugas memeriksa mesin percetakan SPPT PBB P2 di Kantor Bapenda Kabupaten Bekasi, Selasa (16/11). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berupaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di awal 2024 dengan mencetak secara massal sebanyak 1.213.326 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dikutip dari laman resmi Pemkab Bekasi.

Sekda Dedy Supriyadi menyampaikan selain peningkatan pendapatan asli daerah, penerbitan SPPT PBB P2 dilakukan untuk mencegah keterlambatan pendistribusian kepada wajib pajak. Menurutnya PBB P2 merupakan penyumbang pendapatan sekitar 24,06 persen dari keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi.

“Dengan pencetakan di awal 2024 ini kita harapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mudah-mudahan target di 2024 ini bisa tercapai,” ungkapnya usai pencetakan massal di Kantor Bapenda Kabupaten Bekasi, Komplek Pemkab Cikarang Pusat, Selasa (16/1).

Untuk selanjutnya, pihaknya akan dilakukan pengecekan secara langsung di unit-unit dan loket pelayanan pajak yang ada di bawah naungan Bapenda Kabupaten Bekasi. Ini juga menjadi upaya Pemkab Bekasi memastikan target dari PAD bisa tercapai.

“Tidak hanya Bapenda saja nanti juga melibatkan Camat, Desa, sampai ke bawah ke tingkat RT-RW,” tuturnya.

BACA JUGA: Bapenda Kabupaten Bekasi Optimalkan Sektor PAD yang Rendah

Sementara, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Ani Gustini menambahkan target PBB P2 di 2024 mengalami kenaikan dari Rp130.500.000.000 atau 21,04 persen menjadi Rp750.500.000.000.

Bapenda Kabupaten Bekasi, terang Ani, terus melakukan imbauan kepada masyarakat melalui pelayanan di UPT untuk taat membayar pajak PBB P2. Saat ini pembayaran sudah sangat mudah dilakukan secara online maupun di ritel-ritel yang dekat dengan masyarakat.

“Di Alfamart, kemudian bisa lewat M-Banking, dan lainnya. Saya berharap masyarakat taat pajak, karena pembangunan yang dirasakan masyarakat itu merupakan hasil dari pajak,” pungkasnya. (oke)