RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi menyiapkan sejumlah langkah untuk memperbaiki pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027. Selain memperketat jalur seleksi, Pemkot juga membuka akses pendidikan gratis bagi sekitar 3.000 siswa melalui kerja sama dengan puluhan sekolah swasta.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB tahun ini harus berjalan lebih transparan dan bebas dari praktik kecurangan. Ia memastikan tidak ada ruang bagi titipan ataupun intervensi pihak tertentu dalam proses penerimaan siswa baru.
“Tidak ada titipan, tidak ada orang dalam, dan semua harus sesuai dengan lokasi antara siswa dan sekolahnya,” ujar Tri dalam Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Bekasi, Senin (4/5).
Menurutnya, polemik yang kerap terjadi setiap tahun dalam proses penerimaan siswa baru harus segera diakhiri. Untuk itu, Pemkot Bekasi menggandeng Kejaksaan Negeri Kota Bekasi guna mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan objektif, transparan, dan akuntabel.
Sejumlah persoalan pada pelaksanaan tahun sebelumnya menjadi perhatian serius. Mulai dari kegagalan login sistem, gangguan saat pendaftaran online, lambatnya verifikasi akun, hingga dugaan manipulasi nilai rapor oleh pihak tertentu.
Komisi IV DPRD Kota Bekasi pun menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, menyebut kesiapan sistem menjadi salah satu hal krusial yang harus dibenahi.
“Kita sampaikan catatan-catatan SPMB tahun 2025, dari mulai hambatan orangtua melakukan proses secara online atau melalui aplikasi yang seringkali bermasalah di pertengahan. Kita minta betul-betul dimitigasi,” kata Wildan usai rapat bersama Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
Ia menambahkan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan siswa baru. Oleh karena itu, semua tahapan harus dapat diakses dan dipantau secara terbuka oleh publik.
Secara umum, skema SPMB tahun ini tidak mengalami banyak perubahan. Jalur pendaftaran masih terdiri atas jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Namun, terdapat penambahan komponen penilaian khususnya pada jalur prestasi.
Selain nilai rapor dan prestasi, seleksi kini juga mempertimbangkan nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) serta Computer Assisted Test (CAT). Sistem CAT akan digunakan untuk menguji kembali kemampuan calon siswa secara objektif berbasis komputer.
Di sisi lain, jumlah siswa per kelas juga mengalami penyesuaian. Jika sebelumnya satu kelas dapat menampung hingga 44 siswa, tahun ini dikurangi menjadi 40 siswa per kelas. Penyesuaian ini dilakukan seiring menurunnya jumlah lulusan sekolah dasar (SD).
Wildan menyebut, dari sekitar 40 ribu lulusan SD tahun ini, hanya sekitar 51 persen yang dapat tertampung di sekolah menengah pertama (SMP) negeri.
“Hanya ada perbaikan-perbaikan dan penyesuaian data pada jumlah lulusan SD yang dari tahun kemarin dan tahun ini ada perbedaan, turun sekitar dua ribu siswa,” ujarnya.
Untuk mengatasi keterbatasan daya tampung di SMP negeri, Pemkot Bekasi menjalin kerja sama dengan 47 SMP swasta. Melalui program ini, sekitar 3.000 siswa dapat mengenyam pendidikan secara gratis.
Pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp9 miliar untuk mendukung program tersebut. Setiap siswa akan mendapatkan subsidi biaya pendidikan sekitar Rp250 ribu per bulan atau Rp3 juta per tahun.
Wildan menilai program ini menjadi solusi bagi orangtua yang khawatir anaknya tidak diterima di sekolah negeri, sementara biaya sekolah swasta dinilai cukup tinggi.
“Saya kira untuk langkah awal cukup baik, kita bisa mengakomodir sekitar tiga ribu siswa untuk selanjutnya menjadi jawaban ketika orangtua khawatir di SMP negeri tidak diterima, sementara di swasta berat dengan biaya,” katanya.
Program sekolah swasta gratis ini juga telah terintegrasi dalam sistem SPMB. Khusus jalur afirmasi, calon siswa diberikan empat pilihan sekolah, terdiri dari dua SMP negeri dan dua SMP swasta.
Meski demikian, DPRD menyoroti belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat. Padahal, tahapan pra pendaftaran akan dimulai dalam waktu dekat.
Wildan meminta Dinas Pendidikan segera menayangkan dashboard SPMB terbaru serta memperluas sosialisasi hingga ke tingkat wilayah, termasuk RT dan RW.
“Sehingga kita minta dalam satu atau dua hari ini harus sudah mulai tayang dashboard SPMB yang baru di website. Juga kita minta untuk disosialisasikan, ini bukan hanya urusan Disdik tetapi juga melibatkan unsur pemerintahan di wilayah bahkan RT/RW,” tegasnya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Chondro Wibhowo Mahartoyo Sukmo, memastikan pihaknya tengah mematangkan seluruh persiapan SPMB.
“Kesiapannya sudah hampir final, segera kita finalkan untuk disampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pra pendaftaran SPMB akan berlangsung mulai 18 Mei hingga 19 Juni 2026. Sementara itu, pelaksanaan tes CAT dijadwalkan dua minggu setelah pembukaan pra pendaftaran, yakni pada 2 Juni.
Chondro menegaskan, penambahan tes CAT bertujuan untuk memastikan seleksi jalur prestasi berjalan lebih objektif dan tidak hanya bergantung pada nilai rapor.
“Dalam CAT itu kami Dinas Pendidikan menguji kembali calon murid baru yang memilih jalur prestasi, jadi tidak hanya berdasarkan nilai rapor dan hasil tes TKA,” ungkapnya.
Selain itu, Dinas Pendidikan juga akan menyiapkan posko pengaduan dan layanan di setiap kecamatan serta sekolah guna membantu masyarakat yang mengalami kendala saat pendaftaran.
“Kita menempatkan posko-posko pelayanan dan pengaduan juga di setiap kecamatan bahkan di sekolah-sekolah nanti untuk membantu masyarakat yang memang kesulitan untuk mendaftar secara online,” tambah Chondro.(sur)
