RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengusulkan pembangunan underpass dan flyover di sejumlah titik perlintasan kereta api kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Usulan ini mencuat setelah insiden maut antara KRL Commuter Line Cikarang dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, pekan lalu.
Pembangunan dua infrastruktur tersebut guna mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan.
Kepala Bidang Prasarana Pengembangan dan Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Deni Hendra, mengatakan pihaknya mengajukan pembangunan di sejumlah titik krusial, yakni Telaga Murni, Lemahabang, serta satu titik tambahan di Kalijaya, Jalan KH Fudholi.
“Kami sedang mendorong MoU untuk Telaga Murni, kemudian Lemahabang juga sudah kami ajukan. Termasuk satu titik tambahan di Kalijaya,” katanya, Selasa (5/4).
Deni menyampaikan, pengajuan pembangunan flyover berada di JPL 104 yang terletak di antara Stasiun Cibitung – Stasiun Metland Telaga Murni pada ruas Jalan Telaga Asih – Wanasari.
Menurut Deni, pilihan flyover didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Selain lebih efisien dari sisi pembebasan lahan, pembangunan flyover juga dinilai tidak sepenuhnya mengganggu arus lalu lintas selama proses konstruksi.
“Selain pertimbangan efisiensi anggaran pembebasan lahan, pengaturan lalu lintas masih bisa dilalui. Jadi kami tidak ajukan underpas lebih memilih flyover,” jelasnya.
Adapun usulan pembangunan underpass berada di JPL 118 yang terletak di antara Stasiun Cikarang dan Stasiun Lemahabang, pada ruas Jalan Mekarmukti–Lemahabang.
Deni menjelaskan, pilihan underpass dipilih berdasarkan kajian teknis. Jika dipaksakan membangun flyover, tiang pancang berpotensi mengganggu area Stasiun Lemahabang.
“Kalau Lemah Abang memang gambarnya sudah jadi dan pembebasan lahannya juga sudah selesai. Memang dari awalnya sudah diajukan underpas sebab kalau flyover titik tiang pancangnya bakal mengenai Stasiun Lemah Abang,” jelas Deni.
Sementara itu, untuk titik tambahan di Kalijaya masih dalam tahap perencanaan. Deni menyebut frekuensi perjalanan kereta di wilayah tersebut cukup tinggi, bahkan bisa mencapai setiap 15 menit.
“Karena masyarakat Cikarang sangat bergantung pada Commuter Line. Selain lebih terjangkau dibandingkan LRT di Jatimulya, juga menjadi moda utama pekerja,” jelasnya.
Menurut dia, tingginya intensitas perjalanan kereta berpotensi memperparah kemacetan di perlintasan sebidang, terutama karena seringnya buka-tutup palang yang dapat terjadi setiap 30 menit atau bahkan lebih sering.
Ia menambahkan, kondisi tersebut kerap mengganggu konektivitas jalan penghubung utara–selatan di wilayah Kabupaten Bekasi.
“Untuk mengatasinya, Pemkab Bekasi kembali pembangunan underpass dan flyover di titik krusial itu,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, mengatakan rencana pembangunan flyover masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait kelengkapan dokumen teknis dan pembebasan lahan.
“Kebetulan hari ini (kemarin, red) kami lakukan pembahasan dengan Kemen PU. Karena memang lokasinya strategis yang menghubungkan Jalan Negara dan Provinsi. Kami di internal (Pemkab) akan berbagi tugas supaya menyelesaikan kebutuhan yang diperlukan Kemen PU,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebutuhan anggaran pembangunan masih dalam tahap penghitungan. Namun, pemerintah daerah akan mempercepat prosesnya demi meningkatkan keselamatan masyarakat.
“Saat ini kami akan bergegas untuk pembangunan flyover untuk menjaga keselamatan masyarakat,” ucapnya.(and)
