RADARBEKASI.ID, BEKASI – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi komitmen dari sisi penganggaran terkait dengan program rintisan sekolah swasta gratis yang akan berjalan tahun ajaran 2026/2027.
Anggaran yang digunakan untuk membiayai siswa di SMP swasta tersebut tidak boleh meleset lantaran untuk memenuhi operasional sekolah, seperti gaji guru.
Ketua BMPS Kota Bekasi, Pudio Bayu, menilai program tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi keberlangsungan sekolah swasta sekaligus peningkatan kualitas pendidikan di Kota Bekasi. Ia menyebut kuota 70 siswa per sekolah cukup ideal.
“Yang penting pemerintah komitmen, baik dari sisi penganggaran maupun dari sisi rombel. Kemudian keinginan kita itu dianggarkan setiap bulan, karena swasta itu untuk menggaji guru,” ungkapnya, Senin (11/5).
Bayu menjelaskan, dari 264 sekolah swasta di Kota Bekasi, hanya sekitar 20–30 persen yang tergolong mandiri. Selebihnya masih bergantung pada jumlah siswa baru setiap tahun ajaran.
Sementara mayoritas SMP swasta harus bersaing ketat untuk mendapatkan siswa di tahun ajaran baru, terutama dengan sekolah negeri.
“Memang di antara 264 sekolah swasta itu, yang mandiri 20 sampai 30 persen. Sisanya masih membutuhkan perhatian, memerlukan siswa karena untuk sekolah swasta itu melihat jumlah siswanya,” ungkapnya.
Meskipun demikian kata Bayu, sekolah-sekolah swasta di Kota Bekasi selama ini masih mampu bertahan dan menjaga kualitas pendidikannya.
“Dengan keterbatasan itu, selama ini mereka bisa menghandle itu semua,” ucapnya.
Program sekolah swasta gratis tersebut dinilai memberi angin segar bagi sekolah swasta, meski saat ini masih terbatas jumlahnya. BMPS juga berharap Pemkot Bekasi konsisten menerapkan batas maksimal 40 siswa per rombongan belajar (rombel) bagi SMP negeri.
Ia meyakini pelibatan Kejaksaan Negeri (Kejari) dalam pelaksanaan SPMB tahun ini mempertegas komitmen Pemkot Bekasi.
“Sekolah negeri harus sesuai dengan Rombel atau kelas yang tersedia, jangan dipaksakan, dan tidak ada gelombang-gelombang (pendaftaran) selanjutnya,” tambahnya.
Bayu menegaskan bahwa pihaknya akan tetap memantau dan memberikan masukan selama penerimaan siswa baru (SPMB) tahun ini.
Pada apel pagi kemarin Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Junaedi menegaskan bahwa pemerintah bertanggungjawab penuh perihal akses pendidikan warganya.
Pemerintah harus memfasilitasi warga yang ingin bersekolah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Menurutnya, tidak boleh ada anak yang putus sekolah dengan alasan apapun, baik administratif maupun teknis.
“Saya instruksikan mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah. Semua harus termonitor dengan baik sehingga target pendidikan di Kota Bekasi dapat tercapai secara maksimal,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Pemkot Bekasi menargetkan program rintisan sekolah swasta gratis mulai berjalan pada tahun ajaran 2026/2027 dengan sasaran sekitar 4.000 siswa. (sur)
