Berita Bekasi Nomor Satu

Warga Ruko Grand Galaxy City Gelar Demo Jilid Dua, Suarakan Protes Parkir Berbayar hingga Keluhkan Biaya IPL

Sejumlah warga rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan) Grand Galaxy City (GGC), Kota Bekasi, kembali menggelar aksi damai pada Kamis (21/5). FOTO: ZAKKY MUBAROK/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah warga rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan) Grand Galaxy City (GGC), Kota Bekasi, kembali menggelar aksi damai pada Kamis (21/5). Demonstrasi jilid dua itu kembali menyuarakan protes terhadap rencana penerapan parkir berbayar hingga tingginya biaya Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL).

Ketua Paguyuban Warga Ruko Grand Galaxy City, Daniel Batubara, menegaskan bahwa penghuni dan pelaku usaha menolak kebijakan parkir berbayar di lingkungan ruko tersebut. Menurutnya, kawasan ruko seharusnya tetap memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuni maupun masyarakat yang beraktivitas.

“Kami menginginkan di wilayah ruko kami adalah pertama tidak mau adanya parkir berbayar. Kami ini penghuni, pengusaha, sekaligus warga yang tinggal di kawasan ruko. Kami ingin lingkungan yang aman dan nyaman,” ujar Daniel.

Selain menyuarakan penolakan parkir berbayar, warga juga mendesak agar lahan fasilitas umum (fasum) di kawasan itu segera diserahkan ke Pemerintah Kota Bekasi. Daniel menilai proses penyerahan fasum sudah terlalu lama tertunda dan hingga kini belum ada kejelasan.

“Ke dua, kami menginginkan penyerahan Fasum sesegera mungkin, karena sudah 15 tahun, sudah cukup lama. Silakan pengelola serahkan lah fasum tersebut terhadap pendapat dan biarkan lah Pemda Bekasi nanti akan berkoordinasi terhadap RT RW eksisting atau terdekat untuk pengelolaan Fasum,” jelasnya.

Daniel juga mengungkapkan keluhan penghuni terkait tingginya biaya Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang dinilai memberatkan. Biaya IPL disebut mencapai sekitar Rp850 ribu setiap bulan.

“Kami kalau di pengelola itu selalu tertekan tingginya biaya IPL sekitar 850 ribu per bulan. Cukup bagi kami sudah beberapa kali mediasi tetap deadlock,” ungkapnya.

Kekecewaan warga semakin memuncak karena pihak manajemen dinilai tidak pernah hadir menemui massa aksi. Menurut Daniel, baik pada aksi pertama maupun aksi lanjutan hari ini, pengelola tetap tidak membuka ruang dialog dengan penghuni dan pelaku usaha.

“Aksi pertama juga pihak manajemen tidak menemui kami, aksi kedua hari ini pihak manajemen juga tidak mau menemui kami,” pungkasnya. (zak)