RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan implementasi Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, saat menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen yang dipimpin Menteri Sosial RI di Gedung Aneka Bhakti, Jakarta, Rabu (17/6).
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah bersama Kementerian Sosial membahas sejumlah langkah strategis guna memastikan kesiapan operasional Sekolah Rakyat menjelang Tahun Ajaran 2026/2027.
Beberapa agenda yang menjadi fokus pembahasan meliputi dukungan terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pembentukan tim transisi melalui Surat Keputusan Kepala Daerah, penyediaan tenaga pengajar, sosialisasi kepada masyarakat, serta fasilitasi layanan kesehatan, psikologi, dan keamanan bagi peserta didik.
Sekda Endin menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyiapkan lahan seluas 5,4 hektare sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Selain kesiapan lahan, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga mendukung proses seleksi calon peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada kelompok desil 1 dan desil 2.
“Melalui Dinas Sosial, kami telah melakukan penyisiran data calon peserta didik dari kelompok desil 1 dan 2. Untuk jenjang Sekolah Dasar saat ini terdapat 18 calon siswa, sementara kuota untuk jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi sebanyak 121 calon siswa,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa pada rapat tersebut juga dibahas mengenai pembentukan tim transisi melalui Surat Keputusan Kepala Daerah sebagai instrumen percepatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam mendukung operasional Sekolah Rakyat.
“Pemerintah daerah siap membentuk tim transisi melalui SK Kepala Daerah agar seluruh proses persiapan dapat berjalan terkoordinasi dengan baik, mulai dari aspek pendidikan, sosial, hingga sarana pendukung lainnya,” katanya.
Terkait kebutuhan tenaga pendidik, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga menyatakan kesiapan untuk mendukung penyediaan guru sebagai bagian dari keberlangsungan proses belajar mengajar.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi Sekolah Rakyat guna membangun pemahaman dan dukungan bersama terhadap keberadaan program tersebut.
“Sosialisasi kepada masyarakat menjadi bagian penting agar keberadaan Sekolah Rakyat dapat dipahami sebagai program strategis yang memberikan manfaat luas bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Alamsyah, menyampaikan bahwa progres persiapan fisik Sekolah Rakyat saat ini telah mencapai sekitar 83 persen. Program Sekolah Rakyat dinilai dapat menjadi peluang besar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas.
Ia berharap Program Sekolah Rakyat mampu menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan di Indonesia.
“Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan kesempatan emas bagi anak-anak, khususnya yang berasal dari kelompok desil 1 dan 2. Program ini membuka akses pendidikan yang lebih baik dan menjadi salah satu upaya untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia,” harapnya.(and/*)
