RADARBEKASI.ID, BEKASI – Rencana pemerintah menghidupkan kembali program konversi kompor listrik untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor elpiji belum sepenuhnya mendapat sambutan positif.
Sejumlah pelaku usaha kuliner masih menyimpan kekhawatiran terkait biaya operasional, kebutuhan daya listrik, hingga keandalan kompor listrik untuk menunjang aktivitas usaha.
Wacana konversi kompor listrik sebenarnya sempat mencuat pada 2022, namun batal direalisasikan. Kini, program tersebut kembali mengemuka setelah pemerintah mengusulkan anggaran sebesar Rp815 miliar pada 2027 guna mendorong penggunaan energi alternatif pengganti elpiji.
Bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang mengandalkan kompor hampir sepanjang hari, rencana itu dinilai belum menjawab persoalan mendasar.
Pemilik Warung Tegal (Warteg) di Bekasi, Muhammad Saefudin, mengaku belum memahami secara rinci penggunaan kompor listrik maupun tingkat efisiensinya untuk kebutuhan usaha. Namun, ia khawatir biaya operasional akan meningkat jika beralih dari elpiji ke listrik.
“Sekarang kami masih menggunakan gas subsidi sehingga cukup membantu. Kalau beralih ke listrik, yang dikhawatirkan justru biaya pemakaian akan lebih besar,” katanya, Rabu (17/6) kepada Radar Bekasi.
Menurut Saefudin, aktivitas memasak di warteg berlangsung hampir sepanjang hari. Kompor digunakan sejak dini hari untuk menyiapkan menu hingga malam hari untuk melayani pelanggan.
“Dari jam empat pagi sampai sekitar jam sepuluh pagi, lalu dilanjutkan lagi sore hari sampai malam. Intensitas pemakaian kompor sangat tinggi,” ujarnya.
Selain biaya listrik, ancaman pemadaman listrik juga menjadi alasan pelaku usaha belum siap beralih dari elpiji.
“Kalau listrik padam, aktivitas usaha langsung terganggu. Itu juga menjadi pertimbangan kami,” katanya.
Kekhawatiran serupa disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Bakso Wonogiri Mendunia, Maryanto. Menurutnya, pedagang bakso dan mi ayam membutuhkan panas tinggi yang stabil untuk merebus kuah dan memasak dalam waktu lama.
Ia menilai peralihan ke kompor listrik membutuhkan penyesuaian besar, mulai dari penggantian peralatan masak hingga peningkatan kapasitas daya listrik.
“Peralatan yang selama ini berbahan aluminium kemungkinan harus diganti ke stainless. Selain itu, kebutuhan daya listrik juga besar. Pemerintah harus menjelaskan apakah ada subsidi atau dukungan bagi pelaku usaha,” ujarnya.
Berdasarkan pengalaman sejumlah pedagang yang pernah mencoba kompor listrik, Maryanto menilai performanya belum mampu menyamai kompor elpiji untuk kebutuhan usaha makanan.
“Kalau hanya menggunakan daya sekitar 1.300 watt, panasnya belum maksimal. Air tidak cepat mendidih seperti saat menggunakan elpiji,” katanya.
Ia juga menilai penggunaan gas alam terkompresi (CNG) belum menjadi solusi ideal karena tekanan gas yang dihasilkan relatif rendah untuk kebutuhan usaha kuliner.
Menurut Maryanto, hingga saat ini elpiji masih menjadi sumber energi paling efektif dan ekonomis bagi pedagang bakso maupun mi ayam.
Pengamat Ekonomi Energi, Fahmi Radhi, mengatakan gagalnya program konversi kompor listrik pada 2022 tidak lepas dari tingginya kebutuhan daya listrik rumah tangga. Akibatnya, hanya kelompok masyarakat tertentu yang mampu mengakses program tersebut.
Ia menilai implementasi program pada 2027 juga akan membutuhkan anggaran besar karena harga kompor listrik jauh lebih mahal dibandingkan kompor gas yang pernah dibagikan pemerintah saat konversi minyak tanah ke elpiji.
“Biaya konversi kompor gas ke kompor listrik jauh lebih besar. Harga kompor listrik saja relatif lebih mahal dibandingkan kompor gas,” ujar Fahmi.
Selain itu, rumah tangga yang beralih ke kompor listrik berpotensi menghadapi kenaikan tagihan akibat kebutuhan daya yang lebih tinggi.
Meski demikian, Fahmi menilai program tersebut tetap bisa menjadi bagian dari strategi diversifikasi energi nasional, selama tidak dipaksakan kepada seluruh masyarakat.
“Silakan masyarakat memilih. Bagi yang mampu menggunakan kompor listrik dengan biaya sendiri tentu tidak masalah. Yang penting jangan menjadi beban baru bagi masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengusulkan anggaran Rp815,56 miliar untuk program kompor listrik pada 2027. Program itu ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor elpiji yang saat ini masih memenuhi sekitar 80 persen kebutuhan nasional.
Menurut Bahlil, pemerintah tengah mengkaji teknologi kompor listrik generasi baru yang diklaim lebih efisien dan dapat digunakan pada rumah tangga dengan daya listrik di bawah 900 VA. Jumlah unit yang akan disiapkan dalam program tersebut diperkirakan baru diumumkan pada Agustus mendatang. (sur)
