RADARBEKASI.ID, BEKASI – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi “kekeringan” anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk petugas lapangan. Anggaran yang disiapkan sepanjang 2026 telah habis digunakan pada triwulan pertama tahun ini.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi, mengatakan komponen anggaran perjalanan dinas petugas lapangan tahun ini Rp50 juta. Nilai tersebut berkurang akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Menurutnya, anggaran itu telah habis terpakai saat penanganan banjir selama tiga bulan pertama 2026.
“Anggaran SPPD petugas lapangan satu tahun ini Rp50 juta, (kecil,red) karena efisiensi 50 persen. Itu sudah habis pada saat penanganan banjir Januari sampai Maret,” tutur Dodi, Rabu (24/6).
Oleh sebab itu, BPBD berupaya menggeser anggaran dari kegiatan lain untuk menambah biaya perjalanan dinas petugas lapangan. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan di Kabupaten Bekasi.
“Makanya kami geser-geser anggaran dari kegiatan lain untuk ditambahkan ke anggaran perjalanan dinas untuk menunjang kesiapsiagaan musim kemarau,” ujarnya.
Selain itu, Dodi menyampaikan komponen anggaran BBM untuk operasional mobil tangki dan alkon penyedot air tahun ini disiapkan sebesar Rp100 juta untuk penanganan seluruh bencana. Besaran anggaran tersebut mengacu pada kebutuhan dua tahun terakhir.
Namun demikian, dengan kenaikan harga solar nonsubsidi untuk operasional kendaraan, anggaran tersebut diyakini tidak akan mencukupi. Karena itu, pihaknya mengajukan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp200 juta.
“Karena anggaran tersedia apabila besok terjadi kemarau panjang Juli-September itu kami yakin tidak cukup dengan harga BBM sekarang. Makanya kita sudah ajukan usulan di ABT,” katanya.
Selanjutnya, Dodi menyampaikan komponen anggaran belanja peralatan untuk kesiapsiagaan bencana sebesar Rp41 juta. Anggaran itu diperuntukkan bagi pengadaan dua unit toren berkapasitas 5.000 liter dan flexible tank. Menurutnya, toren dan flexible tan tersebut akan ditempatkan di lokasi-lokasi terdampak kekeringan.
Namun, kata Dodi, anggaran dasar pengadaan baru tersedia pada Desember 2026. Karena itu, pihaknya mengajukan nota dinas untuk pergeseran anggaran.
“Saat ini kami akan mengajukan nota dinas pergeseran anggaran kas supaya bisa dibelanjakan bulan-bulan ini dan bisa dipergunakan di wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan,” katanya.
Ia menambahkan, untuk program 2027 BPBD tengah menyusun anggaran pengadaan toren berkapasitas 8.000 liter. Pengadaan tersebut akan dilakukan bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan). Namun, ia belum menyebut jumlah rencana pengadaan toren tersebut.
“Mungkin jumlah (toren,red) cukup banyak sesuai titik yang rawan terdampak kekeringan. Nanti toren-toren tersebut akan di tempatkan di lokasi-lokasi yang selama ini terjadi rawan bencana kekeringan,” tuturnya.
Ia menegaskan wilayah terdampak kekeringan menjadi prioritas BPBD. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, wilayah selatan yang rutin mengalami kekeringan meliputi Bojongmangu, Cibarusah, Serang Baru, dan sebagian Cikarang Pusat.
“Namun pengalaman 2024 meluas ke wilayah Utara meliputi Muaragembong, Cabangbungin, dan sekitarnya, karena wilayah sana itu air sungainya terkontaminasi air laut sehingga tidak bisa dikonsumsi masyarakat,” pungkasnya.
Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron mengatakan Perumda Tirta Bhagasasi telah siap menyediakan pasokan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Kendati demikian, distribusi air masih membutuhkan dukungan armada pengangkut ke wilayah-wilayah terdampak.
“Maka dari itu, kami meminta agar BPBD lebih sigap untuk menyiapkan armada untuk mengirim ke warga kita dalam kondisi kekeringan,” ujarnya.
Menurut Ade, potensi kekeringan tahun ini diperkirakan berlangsung lebih lama sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Karena itu, upaya penanganan dinilai perlu diperkuat, termasuk melalui dukungan anggaran, agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi.
“Kalau memang diperlukan, pembahasannya bisa menjadi perhatian dalam APBD Perubahan. Karena kita juga ingin secara maksimal menangani masalah kekeringan, jangan sampai ada warga yang terkendala dengan pasokan air,” pungkasnya. (oke/and)
