RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah resmi menetapkan Lesbi, Gay, Biseksual, Transeksual, dan Queer (LBGTQ) sebagai ancaman nonmiliter di Indonesia. Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jawa Barat mendukung langkah pemerintah tersebut dan menyerukan segenap jajaran pengurus PKS Jawa Barat, baik di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten untuk mengampanyekan anti-LGBTQ secara massif dan mendorong terbitnya aturan lebih teknis di daerah.
Sekretaris MPW PKS Jawa Barat Heri Koswara menegaskan, seruan ini menindaklanjuti arahan Presiden PKS atas pentingnya penguatan implementasi kebijakan pemerintah terkait ketahanan sosial dan budaya hingga ke level daerah.
“MPW PKS Jabar mengajak seluruh kader, anggota fraksi PKS di DPRD, kepala daerah. maupun wakil kepala daerah dari PKS, untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Perpres No. 111 tahun 2025,” ungkap Heri Koswara.
BACA JUGA: MPW PKS Jabar Bakal Gelar Pendidikan Politik Gelombang 2
Menurut Heri Koswara, Perpres No. 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029 yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai salah satu ancaman nonmiliter, harus direalisasikan dalam bentuk dukungan yang lebih konkret dan operasional dari pemerintah daerah melalui peraturan daerah (perda).
Khusus di Kota Bekasi, lanjut mantan ketua DPD PKS Kota Bekasi ini, perkembangan LGBTQ di kota patriot sudah pada tahap darurat. Karena itu perlu regulasi kampanye anti-LGBTQ.
“Dukungan konkret anti-LGBTQ ini dapat dilakukan dengan membentuk Perda Anti-LGBTQ di seluruh daerah, baik kota maupun kabupaten di Provinsi Jawa Barat,” ungkap Heri Koswara, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024.
Menurut Heri, implementasi kebijakan nasional dapat diperkuat dengan keberadaan regulasi di daerah sekaligus memberi kepastian hukum dalam upaya menjaga ketahanan sosial, budaya dan moral masyarakat.
Tantangan terhadap ketahanan bangsa, imbuh pria yang akrab disapa Herkos, tidak hanya datang dari ancaman militer. Tetapi juga muncul dari perubahan sosial dan budaya yang memerlukan perhatian seluruh elemen masyarakat.
“Karena itu dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat,” ungkap Herkos.
Tidak kalah penting lagi, sambung Herkos, selain regulasi, adanya peran keluarga menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter generasi muda. Menurutnya kebijakan pemerintah harus berjalan beriringan dengan penguatan pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga.
“Peraturan instrumen penting sebagai payung hukum. Namun, benteng utama dalam membangun generasi yang berkarakter, tetap berada dalam lingkungan keluarga. Nilai-nilai agama, pendidikan, pola pengasuhan yang baik harus terus diperkuat agar dapat membentengi anak-anak dari pengaruh negatif,” paparnya.
Keluarga yang kokoh, sambung Herkos, akan melahirkan generasi yang memiliki karakter kuat, berakhlak, serta mampu menghadapi tantangan perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa.
Herkos berharap, seluruh struktur PKS di Jawa Barat dapat mengawal kebijakan tersebut melalui fungsi kegislasi, pegawasan, dan edukasi kepada masyarakat. “Sehingga upaya memperkuat ketahanan sosial dan budaya dapat berjalan optimal di seluruh Jawa Barat,” pungkasnya. (zar)
