Berita Bekasi Nomor Satu

Penanganan Kekeringan Bekasi Terkendala Minimnya Toren

ILUSTRASI: Sejumlah warga mendapatkan air bersih yang didistribusikan di Bojongmangu, Selasa (4/8). FOTO: ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Penanganan dampak kekeringan di Kabupaten Bekasi masih terkendala minimnya toren atau tangki penampungan air. Kondisi itu membuat distribusi air bersih menggunakan mobil tangki belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh warga di sejumlah wilayah.

Berdasarkan pendataan Pemerintah Kabupaten Bekasi, kekeringan telah meluas ke 15 kecamatan, 54 desa, dan 112 titik. Selain memicu krisis air bersih di permukiman, kondisi itu juga mengancam sekitar 3.002 hektare lahan pertanian.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, mengatakan ketersediaan toren di titik-titik permukiman menjadi kebutuhan paling mendesak agar pasokan air dari armada tangki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat dimanfaatkan secara optimal oleh warga.

“Kekurangan yang selama ini memang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu toren. Kemarin kita diberikan empat toren dari PMI Pusat, insyaallah akan ditambah 10 lagi. Mudah-mudahan ini juga mendekati daripada untuk kecukupan kebutuhan di wilayah,” ujar Endin, Selasa (4/8/2026).

Menurut Endin, pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga juga menjadi prioritas dalam penanganan darurat kekeringan. Berdasarkan hasil pemetaan dalam rapat koordinasi, terdapat sembilan kecamatan yang berada dalam kondisi darurat air bersih, dengan konsentrasi tertinggi di wilayah selatan Kabupaten Bekasi.

Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Cibarusah, Serangbaru, Bojongmangu, Cikarang Selatan, Pebayuran, Sukatani, Cabangbungin, Babelan, dan Tarumajaya.

“Dan yang kekurangan air bersih berdasarkan hasil rapat kemarin ada 9 kecamatan, terutama di wilayah Selatan. Kemudian ada 24 desa, sehingga kebutuhan air bersih setiap harinya, saya lihat bahwa BPBD sudah melakukan pendistribusian,” tuturnya.

Untuk memastikan pasokan air bersih terus mengalir kepada warga, lanjut Endin, pemerintah daerah mengerahkan armada dari berbagai perangkat daerah. Sementara itu, penanganan kekeringan di sektor pertanian membutuhkan kerja sama lintas instansi, termasuk dukungan pelaku usaha di Kabupaten Bekasi.

“Wilayah yang terdampak kekeringan mencapai 15 kecamatan, 54 desa, dan 112 titik. Selain itu, sekitar 3.002 hektare lahan pertanian juga terdampak. Sehingga untuk menyikapi semua ini tentu kita harus bersama-sama,” pungkas Endin. (ris)