RADARBEKASI.ID, BEKASI – Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Bekasi masih mengejar target. Hingga kini, baru sekitar 22 persen dari 1,9 juta warga wajib KTP yang telah mengaktifkan IKD. Padahal, ke depan identitas digital tersebut diproyeksikan menjadi pintu masuk berbagai layanan publik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi, Taufik Rachmat Hidayat, mengatakan pihaknya menargetkan aktivasi IKD mencapai 30 persen hingga akhir 2026.
“Kota Bekasi saat ini sudah mencapai 22 persen dari target 1,9 juta (jiwa). Kita sudah hampir 400 ribu sekian sudah masuk ke dalam IKD,” kata Taufik, Kamis (13/8/2026).
Dengan capaian tersebut, Disdukcapil masih harus mengejar selisih target dalam waktu yang tersisa. Terlebih, fungsi IKD ke depan tidak sekadar menggantikan identitas kependudukan fisik.
Taufik mengungkapkan, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil, IKD bakal dikembangkan sebagai Single Sign On (SSO) untuk mengakses berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga pendidikan.
“IKD akan menjadi bagian dari sistem SSO untuk program-program pemerintah. Baik itu bantuan sosial, kesehatan, pendidikan,” ujarnya.
Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) juga dinilai menjadi momentum untuk mempercepat aktivasi IKD. Kota Bekasi bahkan disiapkan sebagai salah satu daerah percontohan digitalisasi Perlinsos.
“Kita berharap ketika Perlinsos ini berjalan, IKD juga meningkat. Jadi kita punya harapan di akhir tahun 30 persen itu bisa tercapai,” tandasnya. (sur)
