Berita Bekasi Nomor Satu
Bisnis  

Ekonom: Konektivitas Jalan Tol Jadi Kunci Pangkas Biaya Logistik

Foto udara pengendara melintasi Tol Cibitung-Cilincing di Tambun Utara, Minggu (25/2). FOTO: ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pengembangan jalan tol di Indonesia perlu bergeser dari sekadar menambah panjang ruas menuju optimalisasi jaringan yang telah terbangun. Integrasi antarruas menjadi penting agar infrastruktur jalan tol dapat bekerja sebagai satu ekosistem yang efektif sekaligus memperkuat daya saing perekonomian nasional.

Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan dan mantan Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro, mengatakan konektivitas yang mulus (seamless) merupakan fondasi utama efisiensi logistik. Hal itu membutuhkan kolaborasi antarpengelola jalan tol dan integrasi antarmoda yang menghubungkan pusat produksi, kawasan industri, pelabuhan laut, hingga pelabuhan darat (dry port).

“Bicara mengenai jalur logistik, maka nomor satu yang paling penting itu adalah konektivitas. Kalaupun itu bergantung pada jalan tol, maka konektivitas jalan tolnya harus dipastikan supaya jalur logistik menjadi lebih cepat dan lebih murah. Yang paling penting secara fisik harus mulus, jangan sampai sedikit-sedikit ada gerbang untuk pembayaran,” jelas Bambang kepada awak media.

Menurut Bambang, integrasi fisik perlu diikuti sistem transaksi yang sederhana agar perjalanan tidak kembali tersendat akibat gerbang pembayaran yang berulang.

“Kita juga berharap semua pengelola jalan tol bisa membuat sistem yang memudahkan pengguna. Jadi, tidak hanya fokus pada kebutuhan masing-masing dengan gerbang tol yang terpisah-pisah, tetapi dapat bekerja sama dalam satu lajur dan membagi pendapatan secara proporsional sesuai besaran investasi. Dengan demikian, perbedaan tarif tidak akan mengganggu pengguna dari sisi logistik,” ujarnya.

Ia menilai optimalisasi jaringan jalan tol masih kerap terkendala kebijakan dan regulasi yang belum mengikat seluruh pihak. Karena itu, kepastian regulasi dibutuhkan untuk menempatkan integrasi jalan tol sebagai kepentingan nasional, bukan sekadar kepentingan bisnis masing-masing Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Menurut Bambang, desain integrasi perlu dimulai sejak proses lelang (bidding), antara lain melalui skema penggabungan (bundling) atau subsidi silang (cross-subsidy). Ruas yang memiliki potensi komersial tinggi dapat dipadukan dengan akses strategis menuju pelabuhan yang tingkat pengembalian investasinya lebih rendah. Dengan skema tersebut, kelayakan investasi tetap terjaga tanpa mengorbankan kepentingan logistik nasional.

“Harus ada pemahaman bahwa efektivitas dan potensi bisnis jalan tol hanya akan membaik kalau konektivitasnya terwujud. Ke depan, setiap bidding perlu mengombinasikan ruas yang potensial dengan ruas yang sangat dibutuhkan, seperti akses menuju pelabuhan. Tugas penyusun proses lelang adalah memastikan Return on Investment (ROI) tetap terpenuhi, sementara misi pembangunan, khususnya untuk mendorong logistik, juga tercapai,” ujar Bambang.

Tanpa integrasi yang tegas, jaringan jalan tol berisiko tetap terfragmentasi dan tidak menghasilkan manfaat ekonomi secara optimal. Kondisi ini dapat menekan daya saing industri melalui biaya logistik yang tinggi sekaligus menambah beban pemeliharaan jalan arteri.

Keterhubungan yang belum efektif juga membuat sebagian angkutan logistik, termasuk kendaraan over dimension over loading (ODOL), tetap menggunakan jalan arteri non-tol. Akibatnya, negara menghadapi beban ganda: membiayai pembangunan jalan tol sekaligus memperbaiki jalan arteri yang rusak.

Karena itu, Bambang menekankan bahwa integrasi jalan tol tidak dapat dipisahkan dari perencanaan wilayah, tata ruang kawasan industri, dan penegakan aturan penggunaan jalan.

“Membereskan integrasi tidak cukup hanya di jalannya, tetapi juga dalam perencanaan wilayah dan tata ruang. Saat membangun kawasan industri atau pusat pergudangan, lokasinya harus terkoneksi dengan jalan tol atau fasilitas kereta api. Pemerintah juga harus menegakkan aturan bahwa jalan tertentu tidak dapat dilalui kendaraan berat. Jangan sampai pemerintah mengeluarkan anggaran dua kali: memperbaiki jalan arteri yang rusak sekaligus membujuk pengembang masuk ke proyek jalan tol menuju pelabuhan,” tuturnya.

Di tengah keterbatasan ruang fiskal APBN, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan perlu menyiapkan wadah kolaborasi serta payung hukum yang kuat. Kepastian tersebut dapat menjadi insentif nonfiskal bagi investor untuk mendukung integrasi jaringan.

Urgensi kolaborasi tersebut juga mengemuka dalam forum Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) mengenai penyelarasan ekosistem infrastruktur jalan tol.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri, pemerintah, BUJT, dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya harus bergerak dalam arah yang sama,” tegas Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo.

Ketua Umum ATI Rivan A. Purwantono menambahkan bahwa orientasi industri perlu mencakup peningkatan pelayanan publik sekaligus keberlanjutan usaha. “Kami ingin membangun ekosistem jalan tol yang menciptakan nilai secara berkelanjutan bagi pengguna jalan, negara, maupun pelaku industri,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, baru-baru ini digelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penyelarasan Ekosistem Infrastruktur Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Tol Indonesia (ATI), pada Rabu (12/8/2026).

Forum dialog lintas kepentingan tersebut membahas berbagai isu strategis dalam pengusahaan jalan tol sekaligus membuka ruang dialog antara lintas pemangku kepentingan. Salah satunya untuk menyelaraskan kebijakan regulasi hingga meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol yang optimal bagi masyarakat.

FGD ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Ketua Umum ATI Rivan A. Purwantono, Rhenald Kasali sebagai moderator, serta Muhammad Chatib Basri dan Bambang Brodjonegoro sebagai narasumber, bersama perwakilan pemerintah, BUJT, asosiasi, akademisi, lembaga pembiayaan, legislatif, dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam forum tersebut, para pihak menyampaikan pandangan dan dukungan untuk penyelarasan ekosistem jalan tol untuk membantu mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. (oke)