RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengusulkan pengelolaan Jalan Inspeksi Kalimalang sepanjang 34 kilometer kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Usulan tersebut diajukan sebagai upaya mengefisiensikan anggaran sekaligus mempercepat penanganan ruas jalan tersebut.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, mengatakan pengalihan kewenangan diperlukan agar penanganan Jalan Kalimalang lebih cepat dan terintegrasi. Selama ini, ruas tersebut menjadi kewenangan kabupaten sehingga perbaikannya kerap terkendala keterbatasan anggaran.
“Kalimalang merupakan jalan penghubung antardaerah dalam provinsi. Seperti Kalimalang perbatasan Kota Bekasi dengan Kabupaten Karawang. Agar penanganannya lebih optimal, maka kami usulkan sepenuhnya kepada Pemprov Jabar,” jelasnya kepada Radar Bekasi, Minggu (13/9).
Henri menyampaikan, penanganan Kalimalang membutuhkan anggaran besar. Kebutuhannya tidak hanya untuk perbaikan jalan, tetapi juga mencakup drainase, taman, dan penerangan jalan umum.
Jika usulan tersebut diterima, seluruh kegiatan perbaikan dan pemeliharaan ruas Jalan Kalimalang yang melintasi wilayah Kabupaten Bekasi menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar. Dengan begitu, anggaran yang selama ini dialokasikan untuk Kalimalang dapat diarahkan untuk pembangunan jalan kabupaten lainnya.
“Jadi anggaran yang dialokasikan untuk Kalimalang bisa dialihkan untuk pembangunan jalan kabupaten penghubung di wilayah kecamatan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menjelaskan pembahasan terkait usulan tersebut telah dilakukan. Meski demikian, proses pengusulan masih berjalan dan pembangunan lanjutan Jalan Kalimalang tetap dilakukan.
“Memang baru usulan dalam rangka untuk efisiensi anggaran. apabila usulan diterima pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan Pemprov Jabar terkait keluhan masyarakat, terutama saat musim hujan dan kemaceta,”ucapnya.(and)
