RADARBEKASI.ID, BEKASI – Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Bekasi menembus 2,72 persen pada pekan ketiga September 2026. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di Jawa Barat, sekaligus jauh di atas rata-rata provinsi sebesar 1,27 persen.
Tren tersebut mulai terlihat sejak Agustus. IPH berada di level 0,15 persen pada pekan pertama, lalu 0,57 persen pada pekan kedua, 0,85 persen pada pekan ketiga, dan 1,08 persen pada akhir bulan.
Memasuki September, lajunya semakin cepat. Setelah berada di 1,33 persen pada pekan pertama dan 1,82 persen pada pekan kedua, angkanya melonjak menjadi 2,72 persen pada pekan ketiga.
Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Helmi Yenti, mengatakan kondisi tersebut terjadi selama dua pekan terakhir. Berkurangnya kiriman dari daerah produsen menjadi salah satu pemicunya.
“Memang sudah dua minggu berturut-turut IPH di Kabupaten Bekasi mengalami kenaikan. Terakhir itu di angka 2,73,” kata Helmi, Senin (28/9).
Menurutnya, kemarau panjang di sejumlah sentra produksi membuat hasil panen menurun. Dampaknya terasa pada ketersediaan sejumlah bahan pangan di pasar.
Cabai rawit merah menjadi komoditas dengan lonjakan paling tinggi. Harganya mencapai Rp90.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000. Nilai tersebut telah melampaui HET yang berada pada kisaran Rp40.000 hingga Rp57.000 per kilogram.
Beras medium juga dijual Rp13.800 per kilogram, sedangkan batas HET-nya Rp12.500. Beras premium mencapai Rp15.800 per kilogram dari ketentuan Rp14.900. Daging sapi turut bergerak ke Rp150.000 per kilogram akibat terbatasnya ternak serta kenaikan di tingkat distributor.
Untuk menjaga ketersediaan cabai, Dinas Perdagangan membuka jalur distribusi dari wilayah Sumatera yang relatif tidak terdampak kekeringan. Namun, jarak pengiriman menjadi tantangan karena dapat memengaruhi kondisi barang saat tiba di Bekasi.
“Setelah kita hubungkan dengan daerah pemasok, mereka juga mengalami pengurangan produksi sekitar 40 persen. Selain karena kemarau, mereka juga sudah tidak dalam masa panen raya,” katanya.
Pemerintah daerah juga akan memperkuat koordinasi dengan Dinas Pertanian untuk memetakan produsen lokal. Data aktual diperlukan agar potensi produksi, terutama cabai, dapat dihitung dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar.
“Kita akan koordinasi dengan Dinas Pertanian agar ada data yang benar-benar aktual mengenai produsen dan petani di Kabupaten Bekasi, khususnya yang berkaitan dengan komoditas cabai,” kata Helmi.
Sementara itu, pengendalian beras dilakukan melalui koordinasi dengan Perum Bulog dan aparat penegak hukum. Dinas Perdagangan turut menggunakan Early Warning System (EWS) Inflasi untuk membaca stok distributor serta pergerakan nilai jual di pasar rakyat.
“Kalau beras naik, otomatis kami akan melakukan operasi pasar. Itu sudah kami lakukan bersama Satgas Pangan dan Polres di seluruh pasar yang sampai sekarang masih berjalan,” pungkasnya. (ris)
