RADARBEKASI.ID, PARIS – Gelombang demonstrasi melanda sejumlah negara Eropa, mulai dari Perancis, Spanyol, Portugal, Italia, hingga Albania, seiring meningkatnya tekanan biaya hidup, mahalnya hunian, persoalan pendidikan, dan ketidakpuasan terhadap pemerintah.
Perancis menjadi salah satu titik panas setelah demonstrasi berujung kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran bangunan yang memicu hampir 2.400 penangkapan.
Rangkaian aksi tersebut menunjukkan bahwa kemarahan masyarakat Eropa tidak hanya berkaitan dengan satu kebijakan. Bagi banyak warga, persoalan yang dihadapi menyentuh kebutuhan mendasar, mulai dari biaya tempat tinggal, bahan bakar, dan pendidikan hingga kesempatan memperoleh pekerjaan serta pendapatan yang memadai.
Di Perancis, demonstrasi yang melibatkan pelajar kemudian diikuti kelompok masyarakat lain yang memprotes kenaikan biaya hidup. Situasi semakin tegang ketika aksi pada Sabtu berujung bentrokan dengan polisi di sejumlah kota.
BACA JUGA: Kerusuhan Paris, Balaikota Bersejarah Dibakar, 2.400 Pendemo Ditangkap
Kementerian Dalam Negeri Perancis melaporkan sekitar 1.000 petugas mengalami luka-luka. Kepolisian Paris mencatat 855 penangkapan, angka yang disebut sebagai rekor. Sementara itu, jaksa menyatakan 517 orang masih ditahan, termasuk 171 anak di bawah umur.
Kerusuhan juga meluas ke berbagai kota. Di Limoges, balai kota bersejarah dibakar hingga sebagian besar bangunannya hangus. Serangan terhadap bangunan publik dan pertokoan turut dilaporkan terjadi di Marseille, Lyon, Avignon, dan Grenoble.
Presiden Perancis Emmanuel Macron mengecam kekerasan tersebut dan berjanji memberikan transparansi penuh mengenai penanganan demonstrasi oleh polisi. Namun, di balik kerusuhan itu, terdapat persoalan sosial dan ekonomi yang telah memicu keresahan masyarakat selama berminggu-minggu.
Krisis Biaya Hidup Pemicu Utama Protes di Eropa
Tekanan biaya hidup menjadi salah satu benang merah demonstrasi yang berlangsung di berbagai negara Eropa. Kenaikan pengeluaran rumah tangga, terutama untuk kebutuhan pokok seperti tempat tinggal dan energi, membuat masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Di Perancis, kenaikan harga bahan bakar ikut memperluas gelombang protes. Situasi tersebut dikaitkan dengan terganggunya jalur pelayaran Selat Hormuz setelah serangan Amerika Serikat terhadap Iran, yang disebut berdampak terhadap pasokan dan harga energi.
Persoalan ekonomi juga mendorong kelompok pekerja bergabung dalam demonstrasi. Konfederasi Umum Buruh atau General Confederation of Labour (CGT), salah satu serikat pekerja terbesar di Prancis, mendukung aksi tersebut.
CGT menyerukan penurunan harga, kenaikan pensiun, dan peningkatan upah. Tuntutan itu memperlihatkan bahwa keresahan masyarakat tidak hanya menyangkut harga barang, tetapi juga kemampuan pendapatan untuk mengimbangi pengeluaran.
Ketika harga kebutuhan meningkat sementara upah dan jaminan ekonomi dinilai belum memadai, tekanan terhadap rumah tangga berpotensi berkembang menjadi persoalan politik.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintahan Prancis, terlebih Presiden Macron mendekati akhir masa jabatan keduanya menjelang pemilihan presiden pada April 2027.
Pelajar Perancis Protes Sekolah Kekurangan Guru
Sebelum kerusuhan meluas, Perancis lebih dahulu menghadapi demonstrasi pelajar yang dimulai pada akhir September, sekitar sepekan setelah tahun ajaran baru dimulai.
Para pelajar memprotes jam belajar yang panjang, kekurangan guru, kondisi ruang kelas yang rusak, serta sistem penerimaan mahasiswa ke perguruan tinggi yang dinilai tidak transparan.
Kekurangan tenaga pengajar menjadi salah satu persoalan utama. Sejumlah siswa dilaporkan kehilangan waktu belajar selama berbulan-bulan karena posisi guru yang kosong tidak segera terisi.
Aksi yang semula berpusat pada persoalan pendidikan kemudian menarik perhatian kelompok masyarakat lain. Mereka ikut menyuarakan keberatan terhadap meningkatnya biaya hidup, termasuk harga bahan bakar.
Pemerintah Perancis merespons dengan mengumumkan penempatan tambahan 3.000 guru pengganti untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar. Pemerintah juga berencana melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan terkait sekolah.
Selain itu, rencana kenaikan sejumlah biaya pendaftaran universitas yang sebelumnya diumumkan untuk anggaran tahun berikutnya dibatalkan.
Meski sejumlah tuntutan mulai direspons, demonstrasi tetap meningkat hingga mencapai puncaknya pada Sabtu. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sebagian persoalan pendidikan belum otomatis meredakan keresahan yang lebih luas mengenai kondisi ekonomi.
Lansia Terusir, Spanyol Diguncang Protes
Persoalan perumahan menjadi pemicu demonstrasi di Spanyol. Pada September, para aktivis turun ke jalan setelah seorang perempuan berusia 87 tahun, Maricarmen Abascal, terusir dari rumahnya menyusul kenaikan biaya sewa yang dilakukan sebuah dana investasi.
Sewa tempat tinggal perempuan tersebut dilaporkan naik 230 persen. Abascal meninggal sekitar dua pekan kemudian setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
Peristiwa itu memicu kemarahan publik dan memperkuat tuntutan agar pemerintah melindungi penyewa dari kenaikan harga yang dinilai tidak terjangkau.
Para demonstran menyerukan penurunan harga sewa, penghentian pengusiran penyewa, serta larangan bagi dana investasi untuk membeli properti.
Persoalan tersebut mencerminkan tekanan yang dihadapi masyarakat di tengah meningkatnya harga hunian. Bagi kelompok berpenghasilan rendah dan warga lanjut usia, kenaikan sewa yang tajam dapat mengancam kemampuan mereka untuk tetap tinggal di rumah sendiri.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez berupaya mendorong undang-undang darurat untuk memperkuat perlindungan penyewa. Namun, rancangan tersebut gagal mendapatkan dukungan di parlemen setelah ditentang partai-partai kanan dan kanan jauh.
Kegagalan itu mendorong Sánchez menyerukan pemilihan lebih awal pada 29 November. Ia menyatakan membutuhkan “mayoritas progresif yang lebih luas” agar pemerintah dapat meloloskan reformasi baru.
Partai Sosialis pimpinan Sánchez dan Partai Rakyat yang konservatif sama-sama menjanjikan pembangunan lebih banyak rumah serta menjadikan persoalan perumahan sebagai prioritas dalam pemilihan mendatang.
Harga Rumah di Portugal Melonjak 124 Persen
Keresahan mengenai hunian juga meluas ke Portugal. Pada Sabtu, ratusan orang berkumpul di pusat Lisbon untuk menyuarakan tuntutan terkait harga rumah dan biaya tempat tinggal.
Menurut data resmi yang dikutip dalam laporan, harga rumah di Portugal meningkat 124 persen selama periode 2015–2024. Kenaikan tersebut sekitar dua kali lebih cepat dibandingkan rata-rata Uni Eropa.
Lonjakan harga membuat persoalan perumahan menjadi beban penting bagi masyarakat, khususnya mereka yang belum memiliki rumah dan harus mengandalkan pasar sewa.
Demonstrasi di Portugal memperlihatkan bahwa krisis hunian bukan persoalan yang terbatas pada satu negara. Ketika harga properti meningkat jauh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat untuk membelinya, akses terhadap tempat tinggal layak semakin menjadi tuntutan politik.
Masalah ini juga menempatkan pemerintah di bawah tekanan untuk meningkatkan ketersediaan rumah dan merumuskan kebijakan yang dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian.
Italia dan Albania Hadapi Tantangan Berbeda
Di Italia, persoalan anggaran rumah tangga turut menjadi perhatian dalam demonstrasi yang berlangsung pada Sabtu. Aksi di Milan awalnya berjalan damai sebelum berubah menjadi bentrokan.
Sejumlah perusuh bertopeng dilaporkan melempar batu, bongkahan paving, dan benda lain ke arah polisi antihuru-hara. Mereka juga membakar barikade yang dibuat dari meja-meja bar.
Sementara itu, demonstrasi di Albania telah berlangsung sejak musim panas dan memasuki hari keenam pada Minggu. Para demonstran menyampaikan ketidakpuasan terhadap dugaan korupsi, terbatasnya lapangan kerja, serta rendahnya kualitas pendidikan.
Aksi di Albania dipicu pula oleh proyek pembangunan mewah di kawasan pesisir yang didukung Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Berbeda dengan Prancis, Spanyol, dan Portugal yang banyak menghadapi persoalan biaya hidup serta perumahan, demonstrasi di Albania lebih menonjolkan persoalan tata kelola pemerintahan dan kesempatan ekonomi.
Meski pemicunya berbeda, rangkaian aksi tersebut memperlihatkan besarnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi sosial dan kebijakan pemerintah di sejumlah negara Eropa.
Gelombang demonstrasi juga dilaporkan terjadi di Belgia pada Sabtu, menambah daftar negara yang menghadapi aksi protes dalam periode tersebut. (zar)
