RADARBEKASI.ID, PARIS – Hampir 2.400 orang ditangkap di Perancis setelah demonstrasi menentang tingginya biaya hidup berujung kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran bangunan pada Sabtu (17/10/2026).
Kerusuhan yang meluas ke sejumlah kota itu memperuncing ketegangan politik menjelang pemilihan presiden 2027, di tengah kemarahan masyarakat atas biaya hidup dan kebijakan pembatasan belanja pemerintah.
Kementerian Dalam Negeri Perancis melaporkan sekitar 1.000 petugas mengalami luka-luka dalam rangkaian kerusuhan tersebut. Sementara itu, kepolisian Paris mencatat 855 penangkapan, angka yang disebut sebagai rekor.
Jaksa menyatakan 517 orang masih ditahan, termasuk 171 anak di bawah umur. Angka tersebut masih bersifat sementara karena proses penangkapan berlanjut hingga Minggu dini hari.
Sebagian besar penangkapan di Paris berkaitan dengan dugaan penanganan barang hasil curian, keterlibatan dalam kelompok yang diduga berniat melakukan kekerasan, serta perusakan properti.
Melansir Guardian, kerusuhan tidak hanya terjadi di ibu kota. Di Limoges, Perancis bagian tengah, massa membakar balai kota bersejarah hingga sebagian besar bangunannya hangus.
Wali Kota Limoges Guillaume Guerin mengecam keras perusakan tersebut saat berbicara kepada stasiun televisi LCI.
“Tak ada kata-kata yang cukup untuk mengutuk apa yang terjadi, begitu mengerikannya peristiwa ini,” kata Guerin.
Ia juga menggambarkan situasi di negaranya dengan pernyataan, “Negara ini berada dalam kekacauan.”
Otoritas turut melaporkan serangan terhadap bangunan publik dan pertokoan di Marseille, Lyon, Avignon, serta Grenoble. Polisi menggunakan gas air mata, tongkat pemukul, dan meriam air untuk membubarkan massa di sejumlah lokasi.
Di tengah bentrokan tersebut, sejumlah demonstran juga dilaporkan mengalami luka-luka. Surat kabar Le Figaro melaporkan seorang remaja berusia 17 tahun kehilangan satu tangan setelah terkena granat yang ditembakkan polisi di Saint-Etienne.
Pemerintah Prancis belum memberikan rincian lebih lanjut dalam laporan yang tersedia mengenai keseluruhan korban luka dari kalangan demonstran.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan pidato kepada masyarakat menyusul kerusuhan yang meluas. Ia menegaskan bahwa kemarahan atas persoalan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan.
“Tak ada yang membenarkan” kekerasan tersebut, kata Macron.
Dalam pidatonya, Macron juga mengakui adanya kemarahan dan rasa malu atas situasi yang terjadi.
“Malam ini, kita merasakan kemarahan dan rasa malu,” ujarnya.
Macron berusaha membedakan warga yang menyampaikan tuntutan yang dinilainya sah dari kelompok yang melakukan perusakan dan penjarahan.
Ia mengatakan perlu ada pemisahan antara para demonstran dengan “tuntutan yang sah” dan orang-orang yang “menghancurkan, merusak, dan menjarah”.
Presiden Prancis itu sekaligus menjanjikan transparansi penuh mengenai tindakan aparat kepolisian selama menangani demonstrasi.
Pernyataan tersebut muncul di tengah laporan mengenai korban luka, termasuk remaja yang dilaporkan kehilangan tangan akibat tembakan granat polisi. Penanganan aparat berpotensi menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian publik setelah kerusuhan.
Diberitakan sebelumnya, kerusuhan ini memperlihatkan besarnya tekanan sosial akibat persoalan biaya hidup di Perancis. Demonstrasi yang semula berkaitan dengan tuntutan ekonomi berkembang menjadi aksi kekerasan di sejumlah kota.
Situasi tersebut juga menambah tantangan politik bagi pemerintah menjelang pemilihan presiden 2027. Kemarahan masyarakat atas tingginya biaya hidup berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang membatasi pengeluaran negara.
Ketegangan itu menempatkan pemerintah dalam posisi sulit. Di satu sisi, pemerintah menghadapi tuntutan masyarakat terkait tekanan ekonomi. Di sisi lain, pemerintah harus menjaga ketertiban umum dan mengendalikan belanja negara.
Meski Macron telah mengecam kekerasan dan menjanjikan keterbukaan mengenai tindakan polisi, perkembangan selanjutnya akan bergantung pada penanganan kasus-kasus kerusuhan, pertanggungjawaban aparat, serta respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat.
Besarnya jumlah penangkapan dan meluasnya kerusuhan membuat persoalan biaya hidup tidak lagi sekadar menjadi isu ekonomi, tetapi juga tantangan keamanan dan politik bagi Prancis menjelang pemilu mendatang. (zar)
