RADARBEKASI.ID,BEKASI- Lambatnya eksekusi program pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi turut berdampak ke pemenuhan kebutuhan dasar publik termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron Hanas menilai, persoalan itu menyusul adanya keterlambatan proses lelang dan pengadaan barang/jasa di lingkup Pemkab Bekasi.
Bahkan dua proyek pembangunan yakni gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru dan satu Puskesmas terpaksa dibatalkan pada tahun anggaran berjalan.
Dampaknya dirasakan oleh para siswa dan tenaga pengajar. Kondisi ini dialami SMP Negeri 6 Babelan, yang hingga kini belum memiliki gedung mandiri.
“Dampaknya besar. Contoh yang saya tahu persis, umpamanya SMP 6 Babelan. Sekarang mereka itu sudah susah karena kelasnya numpang,”jelas Ade.
“Kalau sekarang ini dibangun, mungkin kan tahun baru besok sudah tidak menumpang lagi. Sekarang ini masih numpang ini, tahun besok terpaksa menumpang lagi akhirnya,” tambahnya.
Ditambah lagi, gedung yang mereka gunakan di SMPN 1 Babelan saat ini masuk dalam rencana pembenahan fasilitas.
Akibat pembatalan konstruksi gedung baru tersebut, alokasi dana yang semula disiapkan akhirnya dialihkan untuk kebutuhan perbaikan mendesak.
“Anggarannya jadi digeser untuk renovasi ruang-ruang kelas yang kondisinya tidak memadai. Hal kayak gini pemerintah harus lebih cermat. Apalagi Pak Bupati juga punya keinginan, concern, kepada bidang-bidang infrastruktur pendidikan dan pelayanan kesehatan seperti untuk sekolah dan puskesmas,” tutur Ade.
Selain memicu mandeknya pemenuhan fasilitas pendidikan dan kesehatan, lemahnya manajemen waktu pelaksanaan kegiatan turut berimbas pada postur keuangan daerah. Penyerapan anggaran yang tidak maksimal memaksa adanya penyesuaian angka dalam APBD.
Terpisah, Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja memastikan pihaknya akan melakukan pembenahan menyeluruh pada siklus perencanaan kegiatan, khususnya menyangkut ketepatan jadwal pelaksanaan lelang.
“Kedepannya kita jangan sampai injury time. Waktunya harus dipersiapkan lebih baik, sehingga semua tahapan bisa berjalan sesuai jadwal dan anggaran yang sudah direncanakan dapat terserap secara optimal,” ujarnya.
Guna mencegah terulangnya tumpukan pekerjaan administrasi di akhir tahun, Pemkab Bekasi berkomitmen mengintensifkan komunikasi bersama DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sejak tahap awal penyusunan APBD.
“Kita akan terus berkomunikasi dengan pimpinan DPRD dan memperkuat koordinasi tim TAPD. Kedepan, semuanya harus dipersiapkan lebih matang agar pembahasan tidak lagi mepet dengan batas waktu,” tutupnya. (ris)
