RADARBEKASI.ID, BEKASI – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan sejumlah pesan kepada Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja. Mulai dari penempatan dokter di setiap desa dan kelurahan hingga pembenahan infrastruktur dan tak boleh berbisnis limbah.
Pesan tersebut disampaikan Dedi saat pelantikan Asep sebagai bupati Bekasi sisa masa jabatan 2025-2030 di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (23/10/2026).
Dokter Datangi Warga
Gubernur yang akrab disapa KDM itu meminta Asep memperkuat layanan kesehatan dengan menempatkan dokter di setiap desa dan kelurahan. Menurut dia, pelayanan medis tidak semestinya hanya terpusat di puskesmas dan rumah sakit.
“Sekarang jadi bupati rumah sakitnya harus lebih baik, layanan puskesmas harus lebih baik. Dokternya jangan lagi ada di puskesmas, tetapi sudah selayaknya ada dokter keluarga,” ujar KDM.
Ia menyarankan Pemerintah Kabupaten Bekasi merekrut dokter kontrak untuk memberikan pelayanan langsung kepada warga yang sakit di rumah.
“Dokter Asep bisa rekrut dokter kontrak dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi, ditempatkan di setiap desa dan kelurahan. Tugasnya setiap hari nyamperin warga yang sakit,” katanya.
KDM menilai, pelayanan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan ambulans untuk menjemput pasien atau merujuk mereka ke rumah sakit. Kehadiran dokter di rumah warga, terutama masyarakat kurang mampu, dinilai menjadi bentuk pelayanan yang lebih dekat.
“Kalau warga sakit dijemput ambulans biasa, warga dirujuk ke rumah sakit itu biasa. Tapi orang miskin ada dokter ke rumah mengobati seperti orang kaya punya dokter pribadi, itu baru luar biasa,” tuturnya.
Ia mengaku pernah menerapkan pendekatan serupa saat menjabat Bupati Purwakarta. Dedi juga meminta Asep memberi perhatian khusus kepada warga asli Kabupaten Bekasi yang dinilainya tersisih dalam persaingan ekonomi.
“Mayoritas warga yang harus mendapatkan perhatian dokter Asep adalah warga asli Kabupaten Bekasi yang tersisih karena gagal dalam meraih pergulatan ekonomi,” katanya.
Jalan Mulus, Sekolah Harus Layak
Selain kesehatan, KDM meminta Asep meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Ia menargetkan jalan di Kabupaten Bekasi tidak lagi berlubang dan sekolah tidak lagi dalam kondisi buruk pada 2027.
“Tidak boleh lagi tahun 2027 ada jalan bolong di Bekasi. 2027 tidak boleh lagi ada sekolah jelek di Bekasi,” ujarnya.
Ia juga meminta Pemkab Bekasi membangun sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) dengan fasilitas memadai. Selain itu, warga harus memiliki kesempatan menamatkan pendidikan hingga SMA atau SMK agar dapat bekerja di kawasan industri Kabupaten Bekasi.
Dedi turut menyoroti penataan lingkungan. Ia menilai Kabupaten Bekasi memiliki sumber daya keuangan yang besar, tetapi kondisi wilayahnya masih menghadapi persoalan sampah, sungai kotor, serta spanduk dan baliho yang bertebaran.
“Bekasi itu duitnya banyak, tapi daerahnya enggak rapi. Sungainya penuh sama sampah, udah ijo-ijo, sampah tiap daerah numpuk, spanduk baliho di mana-mana bertebaran,” katanya.
Karena itu, ia meminta Asep membenahi estetika wilayah dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Sekarang dipimpin Dokter Asep, Bekasi harus kinclong dan Pemprov Jabar full membantu menata estetika Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
Penataan tersebut, lanjut Dedi, harus tetap memperhatikan keberadaan sawah, sungai, dan rawa. Trotoar serta shelter juga perlu dibenahi, sementara sungai harus dibersihkan.
Beri Target
KDM meminta Asep memberikan target yang jelas kepada seluruh perangkat daerah. Camat, lurah, hingga kepala dinas harus bertanggung jawab terhadap kondisi wilayah dan pelayanan masyarakat.
Ia bahkan mengusulkan pemotongan tunjangan bagi pejabat yang tidak mampu memenuhi target kerja.
“Kalau daerah situ tidak bersih, potong tunjangan camatnya. Kalau lurah tidak bisa mengendalikan lingkungan, potong tunjangan lurahnya. Kepala dinas enggak bisa kerja, bikin pakta integritas, potong,” ucapnya.
Menurut KDM, kepala daerah juga harus rutin turun ke lapangan untuk memeriksa kinerja aparatur, kondisi lingkungan, dan pelayanan publik, termasuk memastikan tidak ada pungutan liar.
“Saya minta jangan jadi bupati kantoran. Harus jadi bupati selokan, harus jadi trotoar, bupati sawah, bupati kebon, bupati pabrik. Muter tiap hari,” katanya.
Ia menilai perkembangan teknologi seharusnya memberi kepala daerah lebih banyak waktu untuk memantau masyarakat secara langsung, bukan hanya menyelesaikan urusan administratif di kantor.
“Ngapain bupati di kantor? Mau ngapain. Sudah era digital tanda tangan TTE. Pilih staf yang pinter, gaji yang gede,” ujarnya.
Lelang Terbuka, Bupati Jangan Berbisnis Limbah
Dalam pengelolaan pemerintahan, KDM mengingatkan Asep agar memastikan seluruh proses lelang pekerjaan berlangsung terbuka dan profesional. Ia menegaskan kepala daerah tidak boleh mengintervensi penentuan pemenang lelang.
“Lakukan seluruh pekerjaan lelang terbuka, yang memang profesional. Bupati enggak boleh nitip-nitip siapa yang akan menang,” tegasnya.
KDM juga meminta Asep tidak mencampuradukkan jabatan dengan kepentingan bisnis pribadi, termasuk usaha pengelolaan limbah. Menurut dia, bupati harus fokus menjalankan tugas pemerintahan dan melayani masyarakat.
“Bupati enggak usah ikut bisnis-bisnisan. Bisnis limbah, enggak boleh. Bupati fokus pada pekerjaan,” katanya.
Ia menambahkan, pemimpin Kabupaten Bekasi harus memiliki keberanian, ketegasan, dan integritas dalam menjalankan tugas. Sikap tersebut diperlukan untuk memimpin masyarakat yang berasal dari beragam latar belakang.
“Pemimpinnya harus punya integritas, maju terus. Kalau sudah maju enggak boleh mundur. Kalau sudah digas tidak boleh ngerem,” tandasnya. (oke/and)
