RADARBEKASI.ID, BEKASI – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka turut menjadi perhatian kalangan anak muda di Kota Bekasi. Persoalan ini kembali mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat.
Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bekasi, Rizki Topananda, mengaku mendengar langsung keresahan anak muda terkait persoalan tersebut. Menurut dia, polemik ini menyangkut keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik.
Ia menilai ada ketimpangan yang dirasakan masyarakat. Di satu sisi, anak-anak muda harus berjuang menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah sebagai modal mencari pekerjaan. Sementara itu, persoalan dokumen pendidikan justru menjadi sorotan ketika menyangkut pejabat yang menduduki posisi strategis di pemerintahan.
“Suara-suara yang saya dengar langsung dari masyarakat di bawah itu adalah bagaimana fenomena bisa disikapi secara serius agar tidak terulang di kemudian hari, yang akhirnya menyakiti hati masyarakat Indonesia,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Minggu (8/11).
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi itu berharap persoalan tersebut mendapat penyelesaian sehingga tidak terus berlarut-larut. Ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing untuk memberikan kejelasan.
Rizki mengatakan, PKB Kota Bekasi akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada perwakilan partai di DPR RI. Fraksi PKB diharapkan dapat menyalurkan suara tersebut untuk ditindaklanjuti di tingkat pusat.
“Kita akan menempuh itu melalui perwakilan kita di DPR RI yang menjadi domain mereka, terutama dari Fraksi PKB itu sendiri,” ucapnya. (pra)
