RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Dukungan terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terkait polemik ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka disebut terus bertambah. Hingga Selasa (10/11/2026), hampir 50 anggota dewan dikabarkan telah membubuhkan tanda tangan sebagai pengusul hak tersebut.
Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. Ia mengungkapkan, para anggota DPR yang telah menandatangani dokumen pengusulan HMP berasal dari sejumlah fraksi di parlemen.
Mardani juga memperlihatkan dokumen bertajuk ‘Pengusul Hak Menyatakan Pendapat’. Dalam dokumen tersebut, namanya tercantum pada posisi pertama sebagai salah satu pengusul.
“Hampir 50, banyak fraksi,” kata Mardani kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, dukungan terhadap pengajuan HMP tidak hanya datang dari satu kelompok atau fraksi tertentu. Sejumlah anggota dewan dari lintas fraksi turut membubuhkan tanda tangan dalam dokumen tersebut.
BACA JUGA:Â Ditanya Wartawan Apakah Wapres Gibran Ikut Disadap, Yusril: Wallahualam
Lebih lanjut, Mardani memastikan surat pengusulan HMP telah disampaikan kepada pimpinan DPR RI. Dengan demikian, dokumen yang memuat tanda tangan para pengusul tersebut sudah diteruskan ke tingkat pimpinan parlemen.
“Surat sdh disampaikan ke pimpinannya,” jelasnya.
Ketua DPR RI Puan Maharani menolak berspekulasi terkait isu yang beredar soal pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres).
Dia menegaskan, DPR akan menunggu kejelasan dan pernyataan resmi mengenai informasi tersebut. “Ya selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja,” tegas Puan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Begitu pula saat disinggung mengenai terkait konsekuensi ketatanegaraannya, seperti peluang digelarnya sidang istimewa MPR. Puan meminta semua pihak tidak terburu-buru membahas skenario ke depan yang belum tentu terjadi.
“Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” tegasnya.
Ia juga angkat bicara mengenai dinamika politik yang belakangan memunculkan wacana pemakzulan Wapres Gibran.
Puan memastikan, DPR RI akan mengikuti aturan konstitusi, di mana terlebih dahulu menampung berbagai aspirasi yang berkembang melalui fraksi-fraksi di parlemen sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Menurut Puan, pembukaan masa sidang menjadi momentum bagi DPR untuk mendengarkan berbagai masukan yang sebelumnya telah dihimpun selama masa reses. Aspirasi tersebut disampaikan melalui fraksi, badan-badan di DPR, maupun anggota masing-masing fraksi.
“Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada,” pungkasnya. (jpc)
