RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pengisian kursi wakil bupati (wabup) Bekasi sisa masa jabatan 2024-2029 diminta tidak dilakukan secara terburu-buru. Partai politik pengusung diingatkan agar cermat memilih figur yang memiliki integritas dan kematangan dalam menjalankan pemerintahan.
Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi, Akhmad Hisyam, mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan jika kursi wakil bupati segera diisi. Namun, proses penentuan pengganti harus mempertimbangkan kualitas calon, bukan sekadar mengejar kekosongan jabatan.
“Tentu buat kita baik-baik saja kalau segera ada penggantinya. Tetapi jangan terburu-buru juga, karena fungsi wakil bupati saat ini tidak terlalu krusial, hanya memang kalau ada wakil lebih nyaman,” ujarnya kepada Radar Bekasi.
Menurutnya, hal yang lebih penting saat ini adalah memastikan roda pemerintahan Kabupaten Bekasi berjalan baik. Bupati Bekasi definitif Asep Surya Atmaja diharapkan mampu menjalankan tugas secara optimal, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hisyam menilai, masyarakat Kabupaten Bekasi sudah beberapa kali dihadapkan pada persoalan hukum yang menjerat kepala daerah sebelumnya. Kondisi tersebut harus menjadi pelajaran dalam menentukan figur yang akan mendampingi bupati.
“Maslahat buat masyarakat Kabupaten Bekasi. Kalau pemerintahan berjalan baik dan lancar, tentu masyarakat yang lebih diuntungkan. Karena secara historis, bupati Bekasi tersandung KPK terus. Masyarakat kita kasihan,” ungkapnya.
Terkait proses politik, Hisyam mengakui PKS bukan bagian dari partai pengusung. Meski begitu, pihaknya menilai pengisian jabatan wakil bupati perlu menjadi perhatian bersama partai politik yang memiliki keterwakilan di DPRD Kabupaten Bekasi.
Hingga kini, belum ada pembicaraan formal antara PKS dan partai-partai pengusung mengenai pengisian jabatan tersebut. Namun, komunikasi informal dengan sejumlah pimpinan partai politik masih berlangsung.
Ia menegaskan, rekam jejak kepala daerah yang berulang kali tersandung persoalan hukum harus menjadi pertimbangan serius. Karena itu, calon wakil bupati harus memiliki kualitas, integritas, dan kematangan agar persoalan serupa tidak kembali terulang.
“Pengisian wakil bupati jangan terburu-buru, agar mendapatkan orang yang baik dan matang, sehingga peristiwa seperti sebelumnya tidak terulang kembali,” tuturnya. (pra)
