RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Nama Raffi Ahmad kembali menjadi perbincangan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer yang nilainya mencapai Rp14,69 miliar. Pengadaan tersebut diketahui melibatkan PT RANS Animasi Indonesia, perusahaan yang berkaitan dengan bisnis milik Raffi Ahmad.
Temuan ini pun memicu pertanyaan publik mengenai transparansi penggunaan uang negara, terutama karena Raffi saat ini masih menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
ICW Ungkap Pengadaan Jasa Influencer Rp14,69 Miliar
Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga untuk tahun anggaran 2023–2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), ditemukan sejumlah paket pekerjaan yang melibatkan PT RANS Animasi Indonesia.
Pengadaan tersebut tercatat berasal dari dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk periode 2025 hingga 2026.
Dalam data Kemendikbudristek, terdapat lima paket pengadaan melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya. Kelima paket tersebut berkaitan dengan publikasi konten dan keterlibatan figur publik dalam kegiatan pemerintah.
Rinciannya mencakup penayangan video YouTube RANS Entertainment dengan anggaran sebesar Rp452.698.902. Kemudian, publikasi melalui Instagram Reels akun @raffinagita1717 senilai Rp205.893.300 dan Instagram Story sebesar Rp575.655.000.
Selain itu, terdapat pengadaan konten TikTok dengan nilai Rp144.423.600 serta jasa kehadiran dalam acara atau event attendance pemerintah yang mencapai Rp2.521.329.200.
Sementara itu, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat tiga paket pengadaan jasa influencer dengan nilai miliaran rupiah.
Paket pertama berupa influencer engagement tahun 2025 senilai Rp3.596.955.000. Selanjutnya, terdapat paket influencer engagement untuk pembangunan BINS pada 2025 dengan anggaran Rp3,6 miliar.
Adapun paket ketiga merupakan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, pada 2026. Nilai pengadaan tersebut juga mencapai Rp3,6 miliar.
Apabila seluruh paket pengadaan dari kedua kementerian tersebut diakumulasikan, total anggaran yang melibatkan PT RANS Animasi Indonesia mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.
Temuan tersebut membuat ICW mempertanyakan sejumlah aspek dalam proses pengadaan. Mulai dari manfaat jasa influencer bagi kementerian, keterbukaan informasi, persaingan dalam proses pengadaan, hingga kesesuaian pekerjaan tersebut dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga pemerintah.
ICW juga menilai penggunaan anggaran tersebut perlu ditinjau dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi belanja yang sedang dijalankan pemerintah.
Anggaran Influencer Disorot di Tengah Kebijakan Efisiensi
Besarnya nilai pengadaan jasa influencer tersebut semakin menjadi perhatian karena pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan penghematan anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Kebijakan tersebut menargetkan efisiensi belanja pemerintah hingga Rp306,69 triliun. Karena itu, ICW mempertanyakan alasan pemerintah tetap mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk pengadaan jasa influencer di tengah upaya penghematan tersebut.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP tercatat mengalokasikan sekitar Rp7,2 miliar untuk dua paket jasa influencer pada 2025.
Tidak berhenti di situ, kementerian tersebut kembali menganggarkan Rp3,6 miliar untuk pengadaan jasa publikasi influencer pada 2026.
Dalam siaran pers yang diterbitkan pada Senin (9/11/2026), ICW menilai temuan tersebut memperlihatkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
“Pengadaan ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan standar penghematan melalui kebijakan efisiensi anggaran yang tidak konsisten,” tulis ICW.
ICW menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan sosok Raffi Ahmad sebagai figur publik. Hal yang lebih penting untuk diperiksa adalah mekanisme penggunaan anggaran negara, transparansi proses pengadaan, serta manfaat yang diperoleh pemerintah dari kerja sama tersebut.
Terlebih, posisi Raffi sebagai pejabat negara membuat persoalan ini semakin mendapat perhatian. Publik pun mempertanyakan bagaimana batas antara kepentingan bisnis perusahaan dan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas pemerintahan.
dr Tirta Sarankan Raffi Ahmad Pilih Fokus RANS atau Negara
Polemik pengadaan jasa influencer yang melibatkan perusahaan Raffi Ahmad turut mendapat tanggapan dari dokter sekaligus pengusaha, dr. Tirta Mandira Hudhi.
Melalui media sosialnya, dr. Tirta menyampaikan pandangan mengenai penggunaan jasa influencer oleh pemerintah. Menurutnya, pemerintah sebenarnya diperbolehkan menggandeng figur publik untuk mempromosikan program maupun kegiatan tertentu, termasuk sektor pariwisata.
Namun, ia menilai persoalan tersebut menjadi lebih sensitif ketika pihak yang terlibat dalam kerja sama juga memiliki jabatan di pemerintahan.
” Boleh nggak negara menggunakan influencer untuk kegiatan promosi? Boleh! Jawabannya adalah boleh,” kata dr. Tirta melalui media sosialnya, dikutip Rabu (11/11/2026).
Menurut dr. Tirta, kerja sama semacam itu semestinya dilandasi kesepakatan yang jelas dan dilaksanakan secara transparan. Hal tersebut penting untuk menghindari munculnya dugaan konflik kepentingan antara aktivitas bisnis dan jabatan publik.
Ia kemudian menyoroti posisi Raffi Ahmad yang saat ini masih mengemban amanah sebagai Utusan Khusus Presiden.
“Permasalahannya adalah Mas Raffi Ahmad adalah seorang pejabat. That’s it,” ujarnya.
dr. Tirta pun memberikan saran agar Raffi menentukan prioritas dalam menjalankan aktivitasnya. Menurutnya, Raffi perlu mempertimbangkan apakah ingin lebih fokus mengembangkan bisnis RANS atau menjalankan tanggung jawabnya sebagai pejabat negara.
“Saya sarankan Mas Raffi memilih, mau fokus di RANS-nya atau fokus bekerja buat negara,” ucapnya.
Lebih lanjut, dr. Tirta menilai bahwa mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden dapat menjadi salah satu pilihan apabila Raffi ingin tetap leluasa menjalankan aktivitas bisnis tanpa terus menghadapi sorotan terkait potensi konflik kepentingan.
“Sebaiknya kalau kamu mau hidup tenang, ya kamu mundur dari pejabat tersebut,” tuturnya.
Pernyataan dr. Tirta tersebut menambah panjang respons publik terhadap temuan ICW. Di tengah polemik ini, transparansi pengadaan dan kejelasan hubungan antara kepentingan bisnis dengan jabatan publik menjadi hal yang kembali dipertanyakan masyarakat. (mna)
