Radarbekasi.id – Pemilihan wakil bupati (Pilwabup) Bekasi tak kunjung terlaksana akibat minimnya komunikasi antarpartai koalisi. Demikian hal itu disampaikan Ketua Fraksi PAN-PBB DPRD Kabupaten Bekasi yang juga Ketua DPD PAN Kabupaten Bekasi, Jamil.
”Saya melihat ini kurangnya komunikasi antara partai koalisi, termasuk dari bupati Bekasi Pak Eka Supria Atmaja. Persoalannya itu saja,” katanya, Rabu (22/1).
Menurut dia, seluruh partai koalisi dan pihak terkait perlu duduk bersama. Karena, lanjut Jamil, jabatan wakil bupati perlu segera diisi agar dapat membantu bupati Bekasi. Karena, Kabupaten Bekasi memiliki jumlah warga yang relatif banyak sekitar APBD yang cukup besar.
”Intinya komunikasi. Bupati harusnya ngumpulin, mana Hanura, Nasdem, PAN, hayo kita kongkow. Ini buat kepentingan Kabupaten Bekasi,” tuturnya.
Terpisah, Ketua Fraksi PKS, Imam Hambali mendesak agar proses Pilwabup segera dilaksanakan. Pasalnya, panitia pemilihan (Panlih) wabup di DPRD telah bekerja sesuai tahapan.
Dia menjelaskan, amanah yang telah diberikan kepada Panlih melalui Paripurna DPRD pada tanggal 8 November 2019 lalu, untuk melakukan proses pengisian kekosongan wakil bupati. ”Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi telah bekerja sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Jadi harus dituntaskan dengan baik,” ucapnya.
Pria yang juga sekretaris DPD PKS Kabupaten Bekasi ini menuturkan, bahwa Fraksi PKS berpandangan sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 176. Setelah kelengkapan persyaratan dari gabungan parpol pengusung telah dipenuhi, maka pemilihan wakil bupati harus segera digelar.
”Sekarang calonnya (wakil bupati) sudah ada. Kalau syaratnya sudah lengkap ya segera digelar proses pemilihan wakil bupati oleh DPRD Kabupaten Bekasi,” tukasnya.
Dirinya berharap, dengan terisinya kursi wakil bupati Bekasi maka roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi akan berjalan cepat dan seimbang. Sehingga akan berdampak baik pada kemajuan dan kesejahteraan warga Bekasi. ”Sekarang roda pemerintahan di kita (Kabupaten Bekasi) belum berjalan baik, makanya harus ada wakil yang membantunya,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua Fraksi PDIP, Martina Ningsih menilai, proses pilwabup Bekasi sejauh ini sudah berjalan sesuai aturan dan tidak ada yang dilanggar. Mengenai persoalan yang sekarang terjadi, kata dia, pemilihan belum dilaksanakan gegara rekomendasi dari Nasdem masih berbeda dengan partai koalisi lainnya.
Dirinya menyarankan, agar partai koalisi Hanura, PAN, dan Partai Golkar dapat berkomunikasi ke Partai Nasdem, untuk membicarakan rekomendasi cawabup Bekasi. ”Intinya antarpartai koalisi ini bisa soan. Kayanya sejauh ini hanya kurang komunikasi saja,” tuturnya.
Diketahui, sejumlah partai koalisi Neneng Hasanah Yasin-Eka Supria Atmaja merekomendasikan Ahmad Marzuki dan Tuti Nurcholifah Yasin. Namun, Partai Nasdem merekomendasikan Rohim Mintaredja.(pra)
