Radarbekasi.id – BERAGAM ucapan dan harapan diungkapkan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020. Perhatian publik terhadap eksistensi pers memang cukup luar biasa. Tak pelak, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyempatkan khusus untuk hadir pada peringatan yang menandai eksistensi pers tersebut di Banjarmasin, Minggu (9/2) lalu.
Setidaknya, terpapar sejumlah harapan. Di antaranya, agar pers menyuguhkan berita-berita yang benar, mencerdaskan, mencerahkan, sekaligus meluruskan hoaks, fitnah, caci maki, dan sebagainya agar kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara ini tetap harmonis, damai dalam bingkai NKRI.
Di tengah paparan harapan itu, sesungguhnya pers (media yang dianggap konvensional seperti media cetak, radio, televisi, dan film) tengah memiliki problem krusial dalam menghadapi perkembangan laju teknologi media komunikasi yang bebasis internet.
Pada situasi disrupsi kehidupan media massa yang demikian, apakah adagium pers sebagai pilar keempat (the fourth estate) demokrasi, yang tugasnya melakukan fungsi kontrol sosial, bisa dijalankan?
Dampak Medsos
Sebagai pengajar komunikasi yang sekaligus sering meneliti perkembangan pers, saya merasa gamang dalam memberikan jawaban atas pertanyaan mahasiswa: Apakah kita perlu belajar jurnalistik? Sebab, melalui medsos, milenial bisa dengan mudah memproduksi pesan dan menyebarkannya dengan cara singkat dan cepat.
Bahkan, the real time! Sesuatu yang tampak rumit dilakukan pers yang berkonsep jurnalisme, yang mendasarkan pada akurasi, verifikasi, dan etika berberita.
Mereka kaum milenial, yang rencana masa silam sebagai the audience-nya pers, sudah menjadi produser. Kalaupun menjadi audiens atau konsumen, sudah berpola ”on demand” – memetik jika membutuhkan berita. Mereka punya pilihan.
Maka, memang jurnalisme kini jika tetap bertahan sebagai ”sumber pengaruh” (source) harus menghadirkan pertimbangan-pertimbangan kecepatan dan perseleraan yang mungkin dibutuhkan oleh audiens.
Seperti kata Mike Ward (2002), internet kini juga dimanfaatkan sebagai media massa layaknya televisi dan surat kabar. Sampai akhirnya dikenal dengan sebutan media massa online atau media digital. Kecepatan dan kecanggihan internet tidak bisa dimungkiri lagi, terutama dalam hal jarak, waktu, dan kecepatan.
Diskusi kampus pada akhirnya menyebut tiga elemen yang menyebabkan perpindahan haluan dari media konvensional ke media baru. Pertama, soal kecepatan yang menjadi salah satu elemen yang terpenting dalam pemenuhan kebutuhan informasi.
Bagaimana tidak, media digital bisa langsung saja meng-update peristiwa yang baru terjadi satu jam yang lalu dengan bantuan internet. Atau malah dilakukan secara langsung (live streaming).
Kedua, murahnya biaya operasional. Siapa pun, kapan pun, dan di mana pun hanya membutuhkan jaringan internet untuk mendapatkan sebuah informasi. Bukan hanya konsumen informasi, perusahaan media sebagai produsen informasi juga dipermudah dalam hal biaya ketika menerbitkan atau mengirimkan informasi untuk konsumen (masyarakat).
Ketiga, media digital/sosial adalah media yang paling mudah digunakan jika dibandingkan dengan media-media lain. Jika pada umumnya media konvensional cenderung bersifat satu arah, media digital lebih interaktif.
Tiga elemen itulah yang kemudian berpotensi meruntuhkan konsep jurnalisme yang dilakukan oleh lembaga pers selama ini. Maka, jadilah konsep jurnalisme baru mengabaikan prinsip-prinsip idealisme dan etik pemberitaan.
Prinsip jurnalisme atau pers memang tak bisa disamakan dengan persebaran informasi sebagaimana yang berlangsung dalam medsos. Ada prasyarat kelembagaan dan kualitas isi berita dalam melakukan penyebaran berita. Sementara itu, medsos dengan bebasnya melakukan penyebaran berita lantaran lemahnya praktik regulasi UU ITE.
Idealisme Pers
Harapan untuk membangun pers yang berkualitas tetaplah diwujudkan. Sebab, memang pers memiliki sejumlah fungsi ideal yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa seperti menginformasikan, mendidik, menghibur, dan melakukan pengawasan sosial.
Seorang pemikir Swiss Benjamin Constant (1767–1834) menyatakan, dengan surat kabar kadang muncul kericuhan, tapi tanpa surat kabar akan selalu muncul penindasan. Pikiran itu setidaknya mengingatkan kepada kita bahwa harus ada kekuatan yang menjadi pengawas terhadap praktik hubungan berkebangsaan dan bernegara.
Pikiran itu sejajar dengan adagium bahwa pers adalah kekuatan keempat demokrasi, setelah kekuatan legislatif sebagai fungsi aspirasi rakyat, eksekutif sebagai fungsi pemerintahan, dan yudikatif sebagai fungsi penegakan hukum.
Karena itu, untuk menjaga eksistensi pers Indonesia, khususnya menghadapi ”overload” informasi, perlu dilakukan literasi media kepada masyarakat dan penegakan regulasi ITE.
Literasi media diperlukan sebagai bentuk pendidikan demokrasi bagi masyarakat dan terkait dengan menjaga kebebasan berekspresi sebagai warga negara. Selain itu, penegakan regulasi ITE dilakukan sebagai cara kita menegakkan aturan agar terbangun tertib sosial dalam komunikasi informasi publik.
Di sisi lain, pers sendiri juga harus melakukan kemandirian atas kerja idealismenya. Sebagai lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan sosial, pers harus teguh pada prinsip independensinya.
Dalam banyak pengalaman, dijumpai praktisi pers yang bukannya menjadi agen perubahan, tetapi justru menjadi agen kekuasaan. Otorisasi sebagai produsen berita dan informasi harus dihindarkan dari ”antek kapitalisme” dan ”antek politik”.
Dari waktu ke waktu, kelas diskusi jurnalisme di kampus mengajarkan kepada saya dan kalangan mahasiswa milenial bahwa idealisme jurnalistik harus tetap dijaga. Marwah menyebarkan berita yang benar dan meletakkan etika komunikasi sebagai pertimbangan penyebaran harus menjadi pedoman.
Di tengah komunikasi informasi berluber, kebenaran informasi tetap dibutuhkan. Pers yang tetap menegakkan idealisme akan tetap mampu hadir pada zaman apa pun.
Sebab, esensi kehidupan sosial terletak pada dinamika interaksinya. Kebenaran informasi akan mengisi dengan tepat dinamika interaksi sosial itu. Berita yang baik bukan saja harus cepat, tetapi juga akurat dan tepat. (*)
Dosen Komunikasi FISIP Universitas Airlangga
