Berita Bekasi Nomor Satu

Banyak Warga Tak Patuh

HENTIKAN TRAVEL: Petugas Kepolisian mencegat dan memerintahkan kendaraan travel untuk minggir dan memutar balik saat melintasi perbatasan Kabupaten Bekasi dengan Karawang di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Minggu (26/4). ARIESANT/RADAR BEKASI
HENTIKAN TRAVEL: Petugas Kepolisian mencegat dan memerintahkan kendaraan travel untuk minggir dan memutar balik saat melintasi perbatasan Kabupaten Bekasi dengan Karawang di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Minggu (26/4). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah diberlakukan di Kabupaten  Bekasi lebih dari satu pekan. Namun belum ada kabar yang menggembirakan dari penerapan PSBB untuk memutus rantai penyebaran virus Corona (Covid -19) di Kabupaten Bekasi.

Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bekasi, Nugraha Hamdan menyampaikan, tujuan utama penerapan PSBB adalah untuk menjaga keselamatan dan kesehatan warga dari wabah Covid-19. Namun sampai kini, belum membuahkan hasil yang maksimal.

“Pada saat PSBB, banyak warga yang tidak patuh, meski sudah diingatkan. Jika sudah berkali-kali melanggar tanpa alasan yang jelas, maka harus diberi sanksi,” imbuh Nugraha saat dihubungi Radar Bekasi, Minggu (26/4).

Ia menilai, penerapan PSBB di Kabupaten Bekasi masih belum tertib, karena dalam penerapan-nya tidak mempertimbangkan aspek krusial, salah satu yang paling penting adalah perekonomian masyarakat.

“Meski penerapan PSBB dan sosial distancing sudah sesuai dengan yang diharapkan, yang mesti diperhatikan juga mengenai ekonomi masyarakat. Ketika PSBB diterapkan, ekses ekonomi, jaring sosial di Kabupaten Bekasi harus dipersiapkan pemerintah daerah dengan baik,” saran Nugraha.

Selain itu, penerapan PSBB dan pembenahan ekonomi melalui bantuan sosial (bansos) harus menjadi solusi utama. Meskipun ada klaim, momentum ini menjadi alat politik guna mensosialisasikan tokoh tertentu.

“Jangan seperti  sebelumn-nya, ada kesimpang siuran. Kami tidak bicara pencitraan dulu. Ketika PSBB diterapkan, banyak ekonomi masyarakat yang terdampak. Terutama bagi pekerja harian,” terang Nugraha.

Lanjutnya, sebelum penerapan PSBB, jaring pengaman sosial dari pemerintah harus jelas. Karena, ada kecemburuan sosial di dalamnya.

“Ini harus menjadi perhatian bersama. Kalau tidak tepat sasaran, maka bisa fatal,” tandasnya.

Ditempat terpisah, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, Alamsyah mengakui, sejak awal ditetapkan PSBB di Kabupaten Bekasi, dari data yang ia punya, terlihat ada perlambatan pasien positif Covid-19.

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi ini menjelaskan, selain adanya kesadaran dari masyarakat, berkurangnya kasus positif baru Covid-19, karena ada upya prefentif yang dilakukan pihaknya dengan memaksimalkan pendataan Orang Dalam Pemantauan (ODP). (dan)


Solverwp- WordPress Theme and Plugin